Kejari Prabumulih Tetapkan Ketua, Sekretaris dan PPK KPU Prabumulih Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Reporter: Prabu |

Editor: Yuli |

Jumat , 03 Oct 2025 - 20:53

Ketua KPU Kota Prabumulih Marta Dinata digiring ke mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kota Prabumulih yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih kini memasuki babak baru.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan intensif dengan memeriksa belasan saksi dari berbagai unsur, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih secara resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih periode 2024–2029.

Dalam konferensi pers resmi yang digelar di kantor Kejari Prabumulih, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Khristia Lutfiasandhi SH MH, melalui oleh Kasi Intelijen Ajie Martha SH dan Kasi Pidsus Safe'i SH MH, membeberkan perkembangan terbaru kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.

Menurut Kasi Intelijen, Ajie Martha, tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Adalah Marta Dinata (Ketua KPU Kota Prabumulih), Yasrin Abidin (Sekretaris KPU Prabumulih), dan Syahrul Arifin (Pejabat Pembuat Komitmen).

“Pada hari Jumat 3 Oktober 2025 pukul 15.30 WIB bertempat di kantor kejari Prabumulih tim penyidik kejaksaan negeri prabumulih menetapkan tiga orang tersangka tyang berinisial MD, YA dan SA yang merupakan pejabat pada lingkungan KPU kota Prabumulih,” ungkap Ajie Martha.

Sementara, Kasi tindak Pidana Khusus (pidsus), Safe’I SH MH menuturkan sebelum menetapkan status tersangka terhadap ke tiga tersangka tersebut pihaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tambahan.

“Pemeriksaan dilakukan dari jam Sembilan pagi sampai jam 17.00 WIB (lima sore), kemudian kita lakukan penetapan berdasarkan hasil ekspose pimpinan,” tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada 3 orang tersebut.

“Kami simpulkan bahwa ke tiga tersangka kita tetapkan hari ini,” imbuhnya.

kejari prabumulih tetapkan ketua, sekretaris dan ppk kpu prabumulih sebagai tersangka kasus dugaan korupsi                             koranpalpos.com - kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah pemerintah kota prabumulih yang diberikan kepada komisi pemilihan umum (kpu) kota prabumulih kini memasuki babak baru. 
setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan intensif dengan memeriksa belasan saksi dari berbagai unsur, akhirnya kejaksaan negeri (kejari) prabumulih secara resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) walikota dan wakil walikota prabumulih periode 2024–2029.
dalam konferensi pers resmi yang digelar di kantor kejari prabumulih, kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, khristia lutfiasandhi sh mh, melalui oleh kasi intelijen ajie martha sh dan kasi pidsus safe'i sh mh, membeberkan perkembangan terbaru kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.
baca juga:naik pangkat jaksa madya, armein ramdhani sampaikan terimakasih kepada orang-orang ini !
baca juga:kodim 0402/oki gelar tradisi korps raport kenaikan pangkat 63 prajurit
menurut kasi intelijen, ajie martha, tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing adalah marta dinata (ketua kpu kota prabumulih), yasrin abidin (sekretaris kpu prabumulih), dan syahrul arifin (pejabat pembuat komitmen).
“pada hari jumat 3 oktober 2025 pukul 15.30 wib bertempat di kantor kejari prabumulih tim penyidik kejaksaan negeri prabumulih menetapkan tiga orang tersangka tyang berinisial md, ya dan sa yang merupakan pejabat pada lingkungan kpu kota prabumulih,” ungkap ajie martha.
sementara, kasi tindak pidana khusus (pidsus), safe’i sh mh menuturkan sebelum menetapkan status tersangka terhadap ke tiga tersangka tersebut pihaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tambahan.
baca juga:longsor di desa tanjung raya: akses utama terancam putus, rumah warga dan balai desa ikut terdampak
baca juga:gpm di lima desa, 8 ton beras ludes
“pemeriksaan dilakukan dari jam sembilan pagi sampai jam 17.00 wib (lima sore), kemudian kita lakukan penetapan berdasarkan hasil ekspose pimpinan,” tegasnya.
dikatakannya, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada 3 orang tersebut.
“kami simpulkan bahwa ke tiga tersangka kita tetapkan hari ini,” imbuhnya.
baca juga:kabel suspensi jembatan peninggalan putus, pemkab muba langsung atasi sementara dan surati kementerian pupr
baca juga:rsud sekayu melesat, hadirkan layanan premium hingga operasi kemanusiaan gratis
lebih lanjut kasi pidsus menuturkan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan umum yang telah ditetapkan sejak 18 september 2025.
“kemudian para tersangka diduga telah melaksanakan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan dana hibah penyelenggaraan pilkada walikota dan wakil walikota prabumulih tahun 2024,” tuturnya.
atas perbuatan tersebut sambung safe’i, pihaknya menjerat para tersangka dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
“dalam perkara ini kami tim penyidik telah menemukan adanya dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh para tersangka dari total dana hibah senilai rp26 miliar terdapat kerugian sekitar enam miliar rupiah,” bebernya. 
ditegaskan kasi pidsus, usai penetapan status tersangka, kejari prabumulih langsung mengambil langkah tegas dengan menahan kelima tersangka di rumah tahanan negara (rutan) kelas iib prabumulih.
para tersangka akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari ke depan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sekaligus mengantisipasi adanya potensi tersangka melarikan diri atau berupaya menghilangkan barang bukti,” jelas safe’i.
ketika ditanya mengenai modus pelaku dalam melakukan korupsi, safe’i menuturkan para tersangka menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya semula.
“dari total enam miliar kerugian negara yang kami temukan, terdapat 20 item kegiatan yang kegiatannya dirubah ditambah dan dikurang yang terdapat kerugian negara salah satunya kegiatan sosialisasi launching pilkada,” pungkasnya.