Ketua MPC PP Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa petisi yang diserahkan pada 30 Oktober 2023 belum mendapatkan tanggapan.
BACA JUGA:Pemdes Lubuk Batang Baru Launcing Aplikasi Desa Pedia
BACA JUGA:Ribuan ASN di Muba Deklarasi Netralitas Pemilu Serentak 2024
"Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk segera menanggapi surat tuntutan ini dan melindungi masa aksi Pemuda Pancasila,"harapnya.
Menyikapi aksi demo ini, Asisten II Setda Pemkab Ogan Ilir, Thahir Ritonga, mengapresiasi aksi solidaritas Pemuda Pancasila.
Ia menyatakan bahwa Pemkab Ogan Ilir dan Bupati membuka diri terhadap segala aspirasi masyarakat.
Ritonga menegaskan bahwa izin usaha terkait pembangunan penangkaran kera bukan wewenang Pemkab Ogan Ilir, melainkan BKSDA. Ia juga menyebut bahwa hingga saat ini, permohonan izin usaha terkait PT. Simians Medica belum sampai kepada Pemkab Ogan Ilir.
BACA JUGA:Terlibat Lakalantas, Ketua KPU Belum Mendapatkan Pendampingan Hukum dari KPU
"Kami Pemkab Ogan Ilir akan melakukan pengajian terkait dampak yang disampaikan oleh para demonstran. Kita akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk membahas bahaya dan potensi dampak dari penangkaran kera secara ilmiah. Aspirasi, masukan, dan saran dari masyarakat akan kita koordinasikan dengan investor penangkaran kera tersebut," katanya.