Kurniawan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran.
BACA JUGA:Debat Kedua Pilkada Muba 2024 Diwarnai Kericuhan
BACA JUGA:Pengawasan Ketat : Bawaslu Prabumulih Tingkatkan Patroli Jelang Pemungutan Suara !
"Kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat TPS, terkait pembagian sembako atau uang yang mencurigakan," tegasnya.
Ia mengakui bahwa penindakan praktik politik uang tidak mudah. "Politik uang sulit dibuktikan jika tidak ada unsur ajakan memilih dalam transaksi. Misalnya, pemberian sembako tanpa disertai ajakan langsung atau bukti lain, seperti kartu nama atau stiker," bebernya.
Untuk itu ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menolak adanya praktik politik uang, hal ini sangat merugikan karena tidak memilih berdasarkan hati nurani dan berdasarkan penilaian.
"Hal inilah yang harus dihindari masyarakat, agar tidak salah memilih pemimpin," bebernya.
Sementara Akademisi yang juga Pengamat Politik, Dr. Muhammad Husni Thamrin, mengingatkan bahwa politik uang melahirkan pemimpin bermental korup.
"Pemimpin yang terpilih melalui cara ini cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan rakyat," ujarnya.
Husni menambahkan, hanya pemimpin pro-rakyat yang mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Sebab sebagai rakyat memilih pemimpin yang sudah selayaknya menempatkan kepentingan publik dalam prioritas kebijakannya.
"Saya percaya bahwa semua kandidat pasti menempatkan kepentingan publik di atas semua kepentingan," urai Dr. Muhammad Husni Thamrin.
Sehingga tinggal rakyat memilih siapa yang menurut mereka paling pro rakyat. Dan yang paling penting lagi adalah memilih pemimpin yang berusaha meraih simpati dengan cara-cara yang jujur dan bermartabat.
"Jangan pilih calon yang mencoba merayu publik dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak bermartabat," tambahnya.
Termasuk tolak calon yang mencoba "menyuap" dengan politik uang. "Hal ini sangat tidak benar, walaupun sifatnya memberikan bantuan atau semacamnya tapi niat dibalik itu tidaklah benar," jelas dia.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Dr. Ade Indra Chaniago, menyebutkan bahwa rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi penyebab suburnya praktik politik uang.