RUU Pilkada yang telah disahkan diharapkan dapat membawa reformasi positif dalam sistem pemilihan kepala daerah.
Namun, implementasinya akan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penyesuaian aturan dan sosialisasi kepada partai politik serta masyarakat.
Pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah dan DPR RI, diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa perubahan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi proses demokrasi di Indonesia.
Pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang meski tanpa kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani menandai langkah penting dalam reformasi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Meskipun ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di DPR, proses legislasi ini akan menjadi fokus perhatian dalam beberapa bulan ke depan.
Kunjungan kerja Puan Maharani ke Eropa menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat domestik, diplomasi internasional tetap menjadi prioritas dalam upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia.
Dengan kejelasan mengenai peran dan aturan baru dalam pemilihan kepala daerah, diharapkan bahwa proses pemilihan di masa depan akan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.