Tak hanya itu, sejumlah pemilik kendaraan lainnya juga menyuarakan kekhawatiran terkait peluang bisnis minyak ilegal yang dapat muncul akibat kebijakan ini.
Mereka menilai bahwa pelarangan ini bisa membuka celah bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan semua pihak.
Keluhan-keluhan ini menjadi sorotan utama di tengah masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat.
Terpisah, Ahirul warga Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau mengatakan, jika masyarakat dilarang membeli minyak di SPBU itu artinya pemerintah sengaja membuka keran bisnis minyak ilegal sebesar-besarnya.
"Sekarang saja terindikasi banyak penyelewengan BBM subsidi oleh oknum yang bekerjasama dengan SPBU," ungkap Ahirul.
Hal ini menurutnya sudah bukan rahasia umum lagi. "Kita tidak tahu, apa memang pihak Pertamina dan pemerintah tutup mata atau bagaimana," katanya.
Selain itu jika kebijakan yang tidak masuk akal tersebut benar-benar diterapkan, dipastikan ilegal diriling di Sumsel akan semakin menjadi.
Masyarakat juga tidak bodoh dan bisa melihat, seberapa banyak oknum penegak hukum yang terlibat dalam ilegal diriling.
"Meski beberapa diantara mereka ada yang ditindak tegas, namun itu hanya sebagian kecil," tegas Ahirul.
Untuk itu, lanjutnya pemerintah diharapkan untuk lebih bijak dalam membuat aturan.
Terkait soal kepatuhan membayar pajak, ditambahkan Ahirul, ada baiknya pemerintah memulai dari lingkungan oemerit ah sendiri, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat.
"Cek lagi berapa banyak mobil dinas yang belum bayar pajak, dan apakah semua pejabat sudah patuh pajak," tegasnya.
Sementara Ketua Forum Palembang Bangkit, Idham Rianom ikut memberikan tanggapannya terkait kebijakan pemerintah tersebut.
Menurut Idham, pelarangan ini menciptakan beragam reaksi dan perdebatan di masyarakat.
"Sementara niatnya baik untuk mendorong kepatuhan pajak, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan dampak sosialnya," ujar dia.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dan perlu diwaspadai lanjut Idham, adalah potensi peningkatan bisnis minyak ilegal.