DKPP Masih Temukan Ketidaknetralan Perkara di 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 31 Dec 2024 - 16:12

Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evalauasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin (30/12/2024). -Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.

Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin.

"Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan penghitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan," kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama 2024.

Aduan tentang keberpihakan penyelenggara pemilu ini menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan pemilu maupun pilkada.

"Artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik," ujarnya.

Selain itu, per 29 Desember 2024, DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun ini. Dari seluruh aduan tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berjumlah 142 aduan tentang tahapan Pilkada 2024, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan pemilu maupun pilkada.

Kepada ribuan jajaran KPU dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, Heddy menyebut pemilu dan pilkada sebagai sebuah ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon-calon pemimpin atau orang yang dianggap dapat mewakili rakyat.

Selayaknya ritual, pemilu dan pilkada harus dihormati oleh semua pihak. Namun, ironisnya ritual ini disebutnya justru dikhianati oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen.

dkpp masih temukan ketidaknetralan perkara  di 2024                            koranpalpos.com - ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) heddy lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.
hal ini diungkapkannya dalam kegiatan rapat konsolidasi nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 yang diselenggarakan kpu ri di jakarta, senin.
"yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara pemilu ketika berlangsung pemungutan dan penghitungan suara ini menempati angka tertinggi. jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan," kata heddy dalam keterangannya di jakarta, senin.
baca juga:bahlil evaluasi kekalahan pilkada 2024 : golkar siapkan strategi baru !
baca juga:giri ramanda kiemas resmi raih gelar doktor administrasi publik
berdasarkan data dkpp per 29 desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima dkpp terkait keberpihakan penyelenggara pemilu selama 2024.
aduan tentang keberpihakan penyelenggara pemilu ini menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan pemilu maupun pilkada.
"artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik," ujarnya.
baca juga:pdip ingatkan mkd : bukan untuk kekang anggota dpr bicara !
baca juga:presiden peringatkan mark up anggaran harus diberantas
selain itu, per 29 desember 2024, dkpp telah menerima 693 aduan sepanjang tahun ini. dari seluruh aduan tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 berjumlah 142 aduan tentang tahapan pilkada 2024, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan pemilu maupun pilkada.
kepada ribuan jajaran kpu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, heddy menyebut pemilu dan pilkada sebagai sebuah ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon-calon pemimpin atau orang yang dianggap dapat mewakili rakyat.
selayaknya ritual, pemilu dan pilkada harus dihormati oleh semua pihak. namun, ironisnya ritual ini disebutnya justru dikhianati oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen.
baca juga:dpr minta kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer
baca juga:prabowo panggil sejumlah menteri : ratas ketahanan pangan !
"dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual, ini tidak boleh terjadi. tetapi pergeseran suara ini mewarnai (pelaksanaan pemilu dan pilkada), ini harus kita sadari," ucap heddy.
kendati demikian, dia juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran kpu di penjuru negeri karena telah berhasil menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada tahun ini.
menurutnya, tidak ada satu pun negara yang dapat menyelenggarakan dua pemilihan umum pada tahun yang sama.
baca juga:bawaslu : keterangan tertulis sengketa di mk harus berdasarkan data pengawasan !
baca juga:nasdem sebut hubungan surya paloh-prabowo tetap hangat meski tak hadiri pertemuan
"saya sendiri sangat takjub dengan kerja teman-teman semua, di mana kpu bisa menyelenggarakan pemilu dan pilkada sekaligus. ini tidak terjadi di mana pun, bahkan di amerika pun tidak seperti ini. mungkin kalau bandung bondowoso masih hidup juga tidak akan bisa melakukan ini. kpu kita luar biasa," pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan