Massa Desak Mendagri Copot Pj Bupati Muara Enim

MUARAENIM, KORANPALPOS.COM - Ratusan massa yang mengatasnamakan Gabungan Kontrol Sosial Media, Ormas dan LSM Bersatu, melakukan aksi damai dengan menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim meminta  Kemendagri agar segera mengevaluasi, memecat dan mengganti Pj Bupati Muara Enim, karena dianggap tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin Kabupaten Muara Enim, Selasa 2 Juni 2024.

Dari pantauan awak media di lapangan, massa mulai berkumpul didepan kantor Bupati Muara Enim dan sempat menutup sebagian jalan Jenderal Ahmad Yani karena tidak dizinkan masuk ke halaman Kantor Pemkab Muara Enim. 

Setelah massa mendesak sampai membawa berbagai atribut dan pengeras suara akhirnya sekitar pukul 10.20 WIB massa diperbolehkan masuk dengan pengawalan ketat baik dari Sat Pol PP, Polres Muara Enim, Dishub dan Damkar bersiap siaga untuk memastikan aksi berlangsung damai dan kondusif.

Setelah tiba didepan kantor Pemkab Muara Enim, massa langsung menggelar orasi secara bergantian dari penanggungjawab aksi, koordinator aksi dan koordinator lapangan. 

BACA JUGA:Tunggu Evaluasi Formasi dari Kemenpan

BACA JUGA:PEP Pendopo Field Nyatakan Komitmen Jalankan TJSL

Sekitar 30 menit setelah orasi, akhirnya Sekretaris Daerah Muara Enim Yulius didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Mat Kasrun serta Plt Kasat Pol PP Muara Enim Andrille Martin menemui massa aksi untuk menerima pernyataan dan tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Aksi damai tersebut diakhiri dengan penyerahan tuntutan dari perwakilan massa aksi kepada Sekda Muara Enim dan foto bersama dan massa membubarkan diri sekitar pukul 11.30 WIB.

Menurut salah satu penanggung jawab aksi, Junizar mengatakan bahwa aksi massa ini buntut dari Komen Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali di salah satu gorup media sosial yang intinya seperti melecehkan organisasi kontrol sosial seperti media, aktifis dan LSM. 

Atas hal tersebut, Kami meminta kepada Kemendagri agar segera mengevaluasi, memecat dan mengganti Pj Bupati Muara Enim, karena dianggap tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin Kabupaten Muara Enim, sebab  masih banyak putra daerah terbaik Kabupaten Muara Enim yang sanggup untuk memimpin kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:Tuai Protes, Mobil Operasional Desa di Prabumulih Dipasang Stiker

BACA JUGA:Satlantas Polres Lubuklinggau Berlakukan Syarat BPJS untuk Pembuatan SIM

"Sudah cukup Muara Enim dipimpin oleh Pj yang berasal dari luar Muara Enim seperti dari Palembang atau Jakarta. Masih banyak pejabat daerah yang mampu untuk memimpin Kabupaten Muara Enim ke depan, yang penting berikan dahulu kesempatan sebab mereka lebih tahu dengan kondisi Muara Enim," ucap.

Ada 6 tuntutan yang kami minta, lanjut Junizar yaitu, mengecam keras komentar dari Pj Bupati Muara Enim tentang kontrol sosial, menyatakan bahwa saudara Ahmad Rizali telah melakukan persekusi melecehkan keberadaan aktivitas pelaku kontrol sosial, menyatakan bahwa saudara Ahmad Rizali telah menyinggung perasaan para pelaku kontrol sosial dan telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.