Kronologi Lengkap Pelanggaran Etik Dalam Pemilu Muratara

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 22 Mar 2024 - 21:51

Pihak berwenang dimaksud, yaitu Gakumdu Musi Rawas Utara.

Ketika tidak ada tindakan yang memadai dari pihak berwenang, mahasiswa dari Kecamatan Karang Jaya mengadakan aksi demo di kantor PPK Kecamatan Karang Jaya sebagai bentuk protes atas ketidaksesuaian tersebut.

3. Rekomendasi Panwascam untuk Penghitungan Ulang Suara

Menanggapi protes dan pengaduan, Panwascam Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang suara di beberapa TPS.

Rekomendasi ini didasari temuan bahwa pada hari pencoblosan, beberapa TPS tidak menyampaikan Form C Hasil kepada pihak yang berwenang dan saksi partai peserta pemilu.

4. Kelambanan dalam Melaksanakan Rekomendasi

Meskipun rekomendasi untuk penghitungan ulang suara telah dikeluarkan, PPK dan Panwascam Karang Jaya lamban dalam melaksanakannya.

Tindakan ini memunculkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menunda-nunda proses yang seharusnya dilaksanakan dengan segera.

5. Penghitungan Ulang yang Tidak Transparan

Ketika akhirnya penghitungan ulang suara dilakukan, terdapat berbagai kejanggalan yang mencurigakan.

Beberapa TPS dilaporkan mengalami intimidasi terhadap saksi partai, yang menghambat proses pengawasan yang seharusnya dilakukan.

Selain itu, proses penghitungan suara juga tidak dilakukan secara transparan, dengan beberapa kejadian di mana kertas surat suara ditemukan berserakan di dalam kotak suara.

kronologi lengkap pelanggaran etik dalam pemilu muratara                            muratara - pemilihan umum adalah tonggak demokrasi yang penting bagi sebuah negara.
namun, transparansi dan integritas dalam proses pemilihan seringkali menjadi sorotan, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran etik yang dapat mengganggu keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
hal ini juga terjadi dalam pemilihan umum di kabupaten musi rawas utara (muratara), di mana terungkap sejumlah pelanggaran etik yang mempengaruhi jalannya pemilihan.
baca juga:skandal pemilu muratara: pelanggaran etik komisioner kpu dan bawaslu dilaporkan ke dkppu ri
baca juga:sah ! kpu resmi tetapkan prabowo-gibran sebagai presiden-wakil presiden ri 2024-2029
berikut adalah kronologi lengkapnya:
1. tidak diberikannya hasil salinan dari penyelenggara di beberapa tps
pada h+1 pemilihan legislatif atau tanggal 15 februari 2024, terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan beberapa tps di kabupaten muratara.
baca juga:ganjar-mahfud gugat hasil pilpres 2024 ke mk
baca juga:daftar artis indonesia yang lolos jadi anggota legislatif pada pemilu 2024, ada idolamu?
pihak penyelenggara tidak memberikan hasil salinan kepada beberapa partai politik peserta pemilu, kecuali partai pdip dan partai pbb. keputusan ini mencurigakan dan menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi proses pemilihan.
2. pengaduan dan aksi demo sebagai respons terhadap pelanggaran
mendapat informasi tentang ketidaksesuaian ini, beberapa partai politik, termasuk partai golkar, partai perindo, partai nasdem, dan partai hanura, membuat pengaduan resmi kepada pihak yang berwenang.
baca juga:bawaslu sumsel putuskan : kpu palembang dan ppk sukarami terbukti lakukan pelanggaran administrasi !
baca juga:caleg dpr ri nasdem laporkan kecurangan pemilu, minta gakkum tegakkan hukum
pihak berwenang dimaksud, yaitu gakumdu musi rawas utara.
ketika tidak ada tindakan yang memadai dari pihak berwenang, mahasiswa dari kecamatan karang jaya mengadakan aksi demo di kantor ppk kecamatan karang jaya sebagai bentuk protes atas ketidaksesuaian tersebut.
3. rekomendasi panwascam untuk penghitungan ulang suara
menanggapi protes dan pengaduan, panwascam kecamatan karang jaya mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang suara di beberapa tps.
baca juga:nasdem terima hasil pemilu 2024 : ucapkan selamat untuk prabowo-gibran !
baca juga:mk masih dipercaya selesaikan sengketa pemilu 
rekomendasi ini didasari temuan bahwa pada hari pencoblosan, beberapa tps tidak menyampaikan form c hasil kepada pihak yang berwenang dan saksi partai peserta pemilu.
4. kelambanan dalam melaksanakan rekomendasi
meskipun rekomendasi untuk penghitungan ulang suara telah dikeluarkan, ppk dan panwascam karang jaya lamban dalam melaksanakannya.
tindakan ini memunculkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menunda-nunda proses yang seharusnya dilaksanakan dengan segera.
5. penghitungan ulang yang tidak transparan
ketika akhirnya penghitungan ulang suara dilakukan, terdapat berbagai kejanggalan yang mencurigakan.
beberapa tps dilaporkan mengalami intimidasi terhadap saksi partai, yang menghambat proses pengawasan yang seharusnya dilakukan.
selain itu, proses penghitungan suara juga tidak dilakukan secara transparan, dengan beberapa kejadian di mana kertas surat suara ditemukan berserakan di dalam kotak suara.
6. keterlibatan pihak yang tidak berwenang dalam penghitungan suara
pada saat penghitungan suara ulang dilakukan, terjadi keterlibatan pihak yang tidak berwenang dalam proses tersebut.
bupati musi rawas utara yang juga merupakan kader dan pengurus hadir dalam penghitungan suara, yang menimbulkan pertanyaan terhadap netralitas dan independensi proses pemilihan.
7. penundaan dan keterlambatan penghitungan suara
proses penghitungan ulang suara juga terhambat oleh penundaan dan keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan.
meskipun rekomendasi untuk penghitungan ulang telah dikeluarkan sebelumnya, terdapat kesulitan dalam melaksanakannya, yang menimbulkan keraguan terhadap keseriusan penyelenggara dalam menangani dugaan pelanggaran etik.
8. pelaporan kepada dkppu ri
setelah melalui serangkaian kejadian yang mencurigakan, caleg partai golkar muratara melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus ini kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum republik indonesia (dkppu ri).
laporan tersebut diterima oleh staf dkppu ri dengan nama kamal priharyadi pada tanggal 21 maret 2024.
kronologi pelanggaran etik dalam pemilihan umum di kabupaten musi rawas utara (muratara) menunjukkan adanya berbagai ketidaksesuaian dan kecurigaan terhadap proses pemilihan.
dari tidak diberikannya hasil salinan, intimidasi terhadap saksi partai, hingga keterlibatan pihak yang tidak berwenang dalam penghitungan suara, semua ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan keadilan pemilihan.
dengan pelaporan kepada dkppu ri, diharapkan kasus ini dapat ditangani secara tuntas dan adil, serta memberikan pembelajaran bagi penyelenggara pemilihan di masa mendatang.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan