RUU KUHAP Mendesak Disahkan, Wamenkumham Ingatkan Semua Tahanan Bisa Dibebaskan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 22 Sep 2025 - 21:03

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Babel untuk menyerap masukan dari APH, guna mempercepat pembahasan RUU KUHAP-Foto: ANTARA-

Sedangkan KUHP baru akan mulai berlaku pada Januari 2026.

"Kalau KUHAP itu tidak disahkan, saya kasih satu contoh implikasi saja, itu semua tahanan di kepolisian dan kejaksaan bisa dibebaskan," kata Eddy saat rapat membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang digelar Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

Maka, Eddy mengatakan bahwa jika RUU KUHAP tidak disahkan pada tahun ini, aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi dalam melakukan upaya paksa. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi pemerintah.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa KUHAP ditargetkan DPR akan selesai pada tahun ini.

Namun, Komisi III DPR RI pun mendapatkan tuntutan dari publik untuk membahas RUU Perampasan Aset.

"Atas dasar tuntutan publik hari ini, kita harus menyelesaikan Perampasan Aset, maka kita memasukkan Perampasan Aset pada 2025," kata Bob.

RUU KUHAP merupakan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 yang dibahas Komisi III DPR RI.

Saat ini, pembahasannya pun sudah hampir rampung karena telah selesai membahas daftar inventaris masalah dalam RUU tersebut.

Namun, Komisi III DPR RI juga masih terus menyerap aspirasi publik terkait RUU tersebut dari berbagai daerah sehingga RUU KUHAP pun belum disetujui untuk naik ke tahap selanjutnya, yakni rapat paripurna.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) J. Devy Sudarso membekali mahasiswa tentang pentingnya transformasi hukum pidana menuju penegakan hukum modern yang adaptif, berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kuliah umum di depan ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman di Kabupaten Bintan, Kamis (18/9), Kajati Kepri memaparkan tema materi “Jaksa dalam Penguatan Prinsip Due Process Of Law dan Restorative Justice”.

"Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," kata Kajati.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memperkuat fungsi, tugas dan kewenangan kejaksaan, sehingga jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga pengendali perkara atau dominus litis dalam rangka memastikan tegaknya hukum.

Sejalan dengan itu, kata dia, hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 dan penyusunan RUU KUHAP, merupakan momentum penting dalam perjalanan hukum pidana di tanah air.

Menurutnya, RUU tersebut menekankan pada prinsip due process of law yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

ruu kuhap mendesak disahkan, wamenkumham ingatkan semua tahanan bisa dibebaskan                            koranpalpos.com - wakil ketua komisi iii dpr ri dede indra permana mengatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) bakal berlanjut hingga masa sidang selanjutnya.
pada masa sidang agustus-september 2025 ini, menurut dia, komisi iii dpr memaksimalkan untuk menerima aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat tentang kuhap.
termasuk, kata dia, kunjungan ke sejumlah daerah yang dilakukan juga beragendakan menyerap aspirasi soal kuhap.
baca juga:badan siber dan sandi negara dukung keamanan siber ajang motogp indonesia
baca juga:rekrutmen tni ad gratis dan transparan di tni fair 2025
"prinsipnya kita tidak terburu-buru dan menghindari adanya pihak-pihak yang terabaikan dalam penyusunan kuhap ini," kata dede saat membuka rapat dengar pendapat dengan kementerian ham dan komnas ham di kompleks parlemen, jakarta, senin (22/09/2025).
selain itu, menurut dia, sejauh ini masih ada sebanyak 22 elemen masyarakat yang mengajukan diri untuk menyampaikan masukan tentang pembahasan kuhap.
dia memastikan pihaknya pun berupaya semaksimal mungkin agar seluruh elemen masyarakat itu bisa hadir di senayan.
baca juga:belajar dari kasus wali kota prabumulih dan bupati pati 
baca juga:dpr desak akreditasi sppg, cegah keracunan program makan bergizi gratis
dia juga mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik di komisi iii dpr ri saat ini berfokus untuk menyerap aspirasi soal kuhap dari masyarakat luas.
"kita akan meneruskan pembahasan kuhap secara transparan, partisipatif, cermat, profesional, dan terbuka, agar mewujudkan kuhap yang benar-benar berkualitas," kata dia.
dia menjelaskan bahwa kuhap harus terbuka dalam menerima nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan wajib diimplementasikan talam ruang lingkup hukum.
baca juga:prabowo tunjuk djamari chaniago jadi menko polkam, bukti tak simpan dendam
baca juga:kontroversi iklan pemerintah di bioskop: komunikasi publik atau propaganda?
menurut dia, penegakan hukum yang dilakukan jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia.
"mulai dari hak untuk mendapatkan kesamaan di depan hukum, hak untuk tidak dilanggar asas praduga tak bersalah, hak untuk didampingi advokat, serta hak apapun untuk kepentingan mereka sesuai dengan nilai ham," kata dia.
berdasarkan rancangan jadwal rapat paripurna dpr ri masa sidang i tahun 2025-2026, dpr akan memasuki masa reses pada 3 oktober-3 november 2025.
maka masa sidang selanjutnya akan dimulai 4 november 2025.
komisi iii dpr republik indonesia melakukan kunjungan kerja di provinsi kepulauan bangka belitung untuk menyerap masukan dari aparat penegak hukum (aph), guna mempercepat pembahasan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhp).
"dalam kunjungan kerja ini, kami harapkan masukan dari kapolda, kejati dan instansi terkait lainnya terkait ruu kuhp ini," kata ketua tim kunker komisi iii dpr dede indra permana soediro di mapolda kepulauan babel di pangkalpinang.
ia mengatakan sesuai pasal 98 ayat 4 huruf f undang-undang md3 menyatakan dalam melakukan tugasnya, komisi iii dpr ri dapat melakukan kunjungan kerja dalam mempercepat pembahasan rancangan perundang-undangan ini.
"dalam pembahasan ruu kuhp ini, komisi iii dpr melakukan kunjungan kerja di tiga wilayah yaitu provinsi kepulauan babel, jawa timur dan sulawesi utara," katanya.
ia menyatakan dalam kunjungan kerja ini, komisi iii dpr menerima masukan dari aparat penegak hukum di provinsi kepulauan bangka belitung mulai dari kapolda, kejati, kapolres, kejari berserta jajarannya.
"sekarang ini ruu kuhp sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini," katanya.
dalam kunjungan kerja komisi iii dpr ri tersebut dihadiri kapolda kepulauan bangka belitung irjen pol drs. hendro pandowo, kepala kejaksaan tinggi kepulauan babel sila h. pulungan, ketua pengadilan tinggi bangka belitung artha theresia dan instansi terkait lainnya.
setelah melakukan kunjungan kerja menyerap aspirasi aph di mapolda kepulauan babel, komisi iii dpr republik indonesia kembali ke jakarta.
sementara itu, wakil menteri hukum eddy hiariej mendesak agar rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) segera disahkan jika tidak ingin menimbulkan implikasi hukum, yakni semua tahanan bisa dibebaskan.
dia mengatakan bahwa para tersangka yang ditahan kepolisian maupun kejaksaan saat ini menggunakan dasar hukum kuhap lama yang merujuk pada kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang lama juga.
sedangkan kuhp baru akan mulai berlaku pada januari 2026.
"kalau kuhap itu tidak disahkan, saya kasih satu contoh implikasi saja, itu semua tahanan di kepolisian dan kejaksaan bisa dibebaskan," kata eddy saat rapat membahas program legislasi nasional (prolegnas) yang digelar badan legislasi dpr ri di kompleks parlemen, jakarta.
maka, eddy mengatakan bahwa jika ruu kuhap tidak disahkan pada tahun ini, aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi dalam melakukan upaya paksa. hal tersebut akan menjadi catatan bagi pemerintah.
sementara itu, ketua badan legislasi dpr ri bob hasan mengatakan bahwa kuhap ditargetkan dpr akan selesai pada tahun ini.
namun, komisi iii dpr ri pun mendapatkan tuntutan dari publik untuk membahas ruu perampasan aset.
"atas dasar tuntutan publik hari ini, kita harus menyelesaikan perampasan aset, maka kita memasukkan perampasan aset pada 2025," kata bob.
ruu kuhap merupakan ruu yang masuk prolegnas prioritas 2025 yang dibahas komisi iii dpr ri.
saat ini, pembahasannya pun sudah hampir rampung karena telah selesai membahas daftar inventaris masalah dalam ruu tersebut.
namun, komisi iii dpr ri juga masih terus menyerap aspirasi publik terkait ruu tersebut dari berbagai daerah sehingga ruu kuhap pun belum disetujui untuk naik ke tahap selanjutnya, yakni rapat paripurna.
kepala kejaksaan tinggi kepulauan riau (kajati kepri) j. devy sudarso membekali mahasiswa tentang pentingnya transformasi hukum pidana menuju penegakan hukum modern yang adaptif, berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
melalui kuliah umum di depan ratusan mahasiswa sekolah tinggi agama islam negeri (stain) sultan abdurrahman di kabupaten bintan, kamis (18/9), kajati kepri memaparkan tema materi “jaksa dalam penguatan prinsip due process of law dan restorative justice”.
"kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di indonesia," kata kajati.
menurutnya, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 telah memperkuat fungsi, tugas dan kewenangan kejaksaan, sehingga jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga pengendali perkara atau dominus litis dalam rangka memastikan tegaknya hukum.
sejalan dengan itu, kata dia, hadirnya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp nasional) yang akan diberlakukan pada tanggal 2 januari 2026 dan penyusunan ruu kuhap, merupakan momentum penting dalam perjalanan hukum pidana di tanah air.
menurutnya, ruu tersebut menekankan pada prinsip due process of law yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban.
selain itu, semangat restorative justice yang diusung bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi turut memulihkan keseimbangan serta memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.
dia menyampaikan penegakan hukum modern menuntut institusi yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"kejaksaan dituntut hadir sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas," ungkapnya.
kajati kepri menambahkan bahwa urgensi pembaruan ruu kuhap penting guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
salah satu poin utama dalam ruu kuhap 2025 adalah penguatan keadilan restoratif atau restorative justice yang mengedepankan pemulihan keadaan, melibatkan korban dan pelaku, serta memberikan ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tetap menjaga prinsip keadilan.
selain itu, lanjutnya, ruu itu juga memperkuat perlindungan terhadap saksi, korban, penyandang disabilitas, perempuan, dan orang lanjut usia.
“kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya harus mampu bertransformasi menjadi institusi penegak hukum modern yang gesit, adaptif, dan bermanfaat, sejalan dengan visi menuju indonesia emas 2045,” demikian kajati kepri.
di sisi lain, anggota komisi xiii dpr ri umbu kabunang rudi yanto hunga menekankan pentingnya revisi undang-undang perlindungan saksi dan korban diarahkan pada pemulihan hak-hak korban, baik fisik, psikis, maupun sosial.
"revisi undang-undang ini harus menyasar pemulihan hak-hak korban. restitusi menjadi hal fundamental yang harus dipertegas dalam sinkronisasi kuhap, uu tipikor, uu terorisme, tppo hingga tindak pidana lainnya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama kejaksaan agung, mahkamah agung, dan bareskrim polri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu dikutip dari keterangan tertulisnya.
ia menilai ancaman terhadap saksi dan korban tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam institusi penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, maupun hakim.
karena itu, ia mendorong kewajiban pendampingan saksi oleh pengacara di setiap tahap pemeriksaan, serta pemasangan cctv dalam proses penyidikan untuk mencegah manipulasi keterangan.
umbu juga menekankan perlunya perluasan mekanisme penyitaan aset pelaku untuk mengganti kerugian korban, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan materiil.
menurutnya, tindak pidana yang menimbulkan kerugian psikis dan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, juga harus diantisipasi dengan langkah hukum sejak awal.
sebelumnya, ketua komisi xiii dpr ri willy aditya juga telah menegaskan komitmen dpr untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban melalui perubahan kedua atas uu nomor 13 tahun 2006.
ia menyebut masukan dari berbagai pihak, termasuk lpsk, sangat penting agar substansi perubahan benar-benar menyentuh hal-hal mendesak dan strategis.
ketua lpsk achmadi dalam kesempatan yang sama menegaskan perlindungan terhadap saksi dan korban perlu terus diperkuat seiring semakin kompleksnya tantangan penegakan hukum.
ia menilai revisi undang-undang ini menjadi momentum untuk memperluas mandat lpsk sekaligus memastikan hak korban terpenuhi secara lebih menyeluruh.
umbu menutup pandangannya dengan menekankan perlindungan terhadap saksi dan korban tidak boleh hanya dipandang sebagai tanggung jawab lpsk, tetapi harus diinternalisasi sejak tahap penyelidikan hingga persidangan agar korban benar-benar mendapatkan keadilan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan