Perombakan Kabinet: Momentum Perbaiki Politik, Hukum, dan Ekonomi Nasional

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 09 Sep 2025 - 19:20

Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho-Foto: Antara-

Menko Polkam harus menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas nasional dan memastikan keputusan politik selalu menjunjung kepentingan rakyat.

“Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” jelasnya.

Selain itu, Hardjuno menyinggung perubahan di bidang ekonomi, khususnya posisi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang membuat utang negara terus meningkat.

Selama ini, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang, sehingga bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen keuangan seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Utang Negara (SUN) daripada menyalurkannya ke sektor riil.

“Rakyat hanya menjadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” katanya.

Dengan adanya Menkeu baru, Purbaya Yudhi Sadewa, Hardjuno berharap arah kebijakan keuangan negara bisa lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong bank menyalurkan kredit langsung ke masyarakat.

Apabila aliran kredit ke sektor riil meningkat, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak lebih dinamis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di lima kementerian strategis dan melantik satu pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyebut perombakan terjadi di Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

perombakan kabinet: momentum perbaiki politik, hukum, dan ekonomi nasional                            jakarta - pengamat hukum dan pembangunan dari universitas airlangga (unair) surabaya, hardjuno wiwoho, menilai perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan presiden prabowo subianto harus dipandang sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.
menurut hardjuno, perubahan kabinet memang selalu memiliki dimensi politik yang tak bisa diabaikan. namun, ia menekankan bahwa kepentingan politik seharusnya tidak menyingkirkan kepentingan rakyat.
“kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima di jakarta, selasa (9/9/2025).
baca juga:kemendagri dan kemenkumham sinergi perkuat produk hukum daerah
baca juga:kemendagri minta kepala daerah aktifkan siskamling
hardjuno menegaskan bahwa reshuffle kabinet harus memberi arah baru bagi pembangunan nasional.
pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki visi hukum yang adil dan ekonomi yang inklusif.
hal ini penting mengingat indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, baik dari sisi geopolitik global maupun ketimpangan domestik.
baca juga:menko yusril persilakan dpr revisi ruu perampasan aset
baca juga:kri brawijaya 320 dikerahkan amankan sumber daya laut ri
“perubahan kabinet harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
salah satu sorotan hardjuno adalah pencopotan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) budi gunawan.
menurutnya, jabatan ini bukan sekadar soal siapa yang menempati kursi, tetapi juga soal bagaimana koordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel.
baca juga:polri gandeng tni-bin buru dalang kerusuhan
baca juga:muhammadiyah ajak akademisi teliti dampak regulasi
menko polkam harus menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas nasional dan memastikan keputusan politik selalu menjunjung kepentingan rakyat.
“yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” jelasnya.
selain itu, hardjuno menyinggung perubahan di bidang ekonomi, khususnya posisi menteri keuangan (menkeu) sri mulyani. ia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang membuat utang negara terus meningkat.
baca juga:cak imin gelar doa bersama, minta keselamatan dan keberkahan indonesia
baca juga:ahy gaungkan persatuan di ajang unhan belanegarun
selama ini, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang, sehingga bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen keuangan seperti sertifikat bank indonesia (sbi) atau surat utang negara (sun) daripada menyalurkannya ke sektor riil.
“rakyat hanya menjadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” katanya.
dengan adanya menkeu baru, purbaya yudhi sadewa, hardjuno berharap arah kebijakan keuangan negara bisa lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong bank menyalurkan kredit langsung ke masyarakat.
baca juga:pelajaran demokrasi dari tuntutan 17+8: reformasi dpr dan aspirasi rakyat
baca juga:bp mpr gelar rapat pleno, bahas pphn dan program kerja hingga 2025
apabila aliran kredit ke sektor riil meningkat, umkm bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak lebih dinamis.
sebelumnya, presiden prabowo subianto melakukan perombakan di lima kementerian strategis dan melantik satu pejabat baru dalam kabinet merah putih, senin (8/9/2025).
menteri sekretaris negara prasetyo menyebut perombakan terjadi di kemenko polkam, kementerian keuangan, kementerian perlindungan pekerja migran indonesia, kementerian koperasi, dan kementerian pemuda dan olahraga.
baca juga:rusdi gantikan sahroni jabat wakil ketua komisi iii dpr ri
baca juga:gibran tinjau pos siskamling jaga kondusifitas jakarta
“atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang terus menerus dilakukan presiden, maka sore ini diputuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujar prasetyo.
hardjuno menegaskan, publik akan terus memantau apakah reshuffle ini membawa perubahan nyata bagi tata kelola nasional dan kesejahteraan rakyat.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan