Muhammadiyah Ajak Akademisi Teliti Dampak Regulasi

PEKALAONGAN - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengajak kalangan akademisi, khususnya dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), untuk aktif melakukan riset berbasis analisa sosial terhadap berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Menurutnya, banyak regulasi di Indonesia yang berdampak luas ke berbagai sektor kehidupan, namun belum sepenuhnya berangkat dari realitas problem masyarakat.

“Dari berbagai masalah yang kami kaji, muaranya selalu kembali ke hulu, yaitu peraturan yang dibuat di tingkat pusat. Sayangnya, banyak peraturan itu lebih didasarkan pada asumsi, bahkan kepentingan pemilik modal, bukan berbasis pada problematika masyarakat,” ujar Busyro saat menjadi pembicara pada Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekalongan, Minggu (7/9).

BACA JUGA:Cak Imin Gelar Doa Bersama, Minta Keselamatan dan Keberkahan Indonesia

BACA JUGA:AHY Gaungkan Persatuan di Ajang Unhan Belanegarun

Busyro mencontohkan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Ia menyinggung langsung praktik pertambangan di Halmahera yang dinilai merugikan masyarakat sekitar.

Selain itu, polemik pengembangan kawasan Rempang di Kepulauan Riau juga disebut sebagai contoh nyata bagaimana kebijakan di tingkat pusat memicu kericuhan di daerah.

BACA JUGA:Pelajaran Demokrasi dari Tuntutan 17+8: Reformasi DPR dan Aspirasi Rakyat

BACA JUGA:BP MPR Gelar Rapat Pleno, Bahas PPHN dan Program Kerja hingga 2025

Menurutnya, riset akademik yang independen sangat dibutuhkan agar setiap peraturan bisa dianalisis secara objektif, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Kalau analisisnya komprehensif, regulasi yang lahir pun akan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah, KH Tafsir, menambahkan pentingnya memperkuat basis politik yang ditopang oleh kemandirian ekonomi.

BACA JUGA:Rusdi Gantikan Sahroni Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI