Muhammadiyah Ajak Akademisi Teliti Dampak Regulasi

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 07 Sep 2025 - 20:31

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas-Foto: Antara-

Menurutnya, kekuatan politik yang sehat tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan ekonomi. “Kalau politik dikendalikan ekonomi, rakyat yang akan jadi korban,” ujarnya.

Pelatihan ideologi yang digelar LHKP PWM Jawa Tengah kali ini mengangkat tema “Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif.” Acara ini diikuti 150 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Ketua LHKP PWM Jateng, Jayusman Arief, menjelaskan kegiatan ini bertujuan membekali kader Muhammadiyah dengan pemahaman ideologi Islam berkemajuan, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dan merespons dinamika sosial-politik.

“Kami ingin para kader ini tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan aplikatif agar siap terjun di ruang publik,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi kader potensial Muhammadiyah yang ke depan diharapkan dapat berperan sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, hingga penggerak komunitas.

“Dengan bekal integritas dan keberpihakan kepada rakyat, mereka akan siap mengemban amanah umat,” lanjut Jayusman.

Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya anggota DPR RI Dr. Muh Haris, Ketua PWM Jateng Drs. Tafsir, anggota DPRD Jateng Harun Abdul Khafizh, serta praktisi media massa sekaligus Pemimpin Redaksi TV Simpo, Edi Faisol.

Sedangkan Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Pekalongan, Ali Reza.

Melalui pelatihan ini, Muhammadiyah berharap lahir barisan pemimpin yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, dan mampu membangun kepemimpinan publik yang progresif serta berpihak pada kepentingan rakyat. (ant)

muhammadiyah ajak akademisi teliti dampak regulasi                            pekalaongan - ketua pimpinan pusat muhammadiyah, busyro muqoddas, mengajak kalangan akademisi, khususnya dari perguruan tinggi muhammadiyah (ptm), untuk aktif melakukan riset berbasis analisa sosial terhadap berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah.
menurutnya, banyak regulasi di indonesia yang berdampak luas ke berbagai sektor kehidupan, namun belum sepenuhnya berangkat dari realitas problem masyarakat.
“dari berbagai masalah yang kami kaji, muaranya selalu kembali ke hulu, yaitu peraturan yang dibuat di tingkat pusat. sayangnya, banyak peraturan itu lebih didasarkan pada asumsi, bahkan kepentingan pemilik modal, bukan berbasis pada problematika masyarakat,” ujar busyro saat menjadi pembicara pada pelatihan ideologi kepemimpinan regional lembaga hikmah dan kebijakan publik (lhkp) pimpinan wilayah muhammadiyah jawa tengah di pekalongan, minggu (7/9).
baca juga:cak imin gelar doa bersama, minta keselamatan dan keberkahan indonesia
baca juga:ahy gaungkan persatuan di ajang unhan belanegarun
busyro mencontohkan beberapa regulasi seperti undang-undang cipta kerja dan undang-undang minerba yang menimbulkan polemik di masyarakat.
ia menyinggung langsung praktik pertambangan di halmahera yang dinilai merugikan masyarakat sekitar.
selain itu, polemik pengembangan kawasan rempang di kepulauan riau juga disebut sebagai contoh nyata bagaimana kebijakan di tingkat pusat memicu kericuhan di daerah.
baca juga:pelajaran demokrasi dari tuntutan 17+8: reformasi dpr dan aspirasi rakyat
baca juga:bp mpr gelar rapat pleno, bahas pphn dan program kerja hingga 2025
menurutnya, riset akademik yang independen sangat dibutuhkan agar setiap peraturan bisa dianalisis secara objektif, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“kalau analisisnya komprehensif, regulasi yang lahir pun akan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
sementara itu, ketua pwm jawa tengah, kh tafsir, menambahkan pentingnya memperkuat basis politik yang ditopang oleh kemandirian ekonomi.
baca juga:rusdi gantikan sahroni jabat wakil ketua komisi iii dpr ri
baca juga:gibran tinjau pos siskamling jaga kondusifitas jakarta
menurutnya, kekuatan politik yang sehat tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan ekonomi. “kalau politik dikendalikan ekonomi, rakyat yang akan jadi korban,” ujarnya.
pelatihan ideologi yang digelar lhkp pwm jawa tengah kali ini mengangkat tema “meneguhkan ideologi islam berkemajuan dalam membangun kepemimpinan publik yang berintegritas dan progresif.” acara ini diikuti 150 peserta yang berasal dari berbagai daerah di jawa tengah.
ketua lhkp pwm jateng, jayusman arief, menjelaskan kegiatan ini bertujuan membekali kader muhammadiyah dengan pemahaman ideologi islam berkemajuan, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dan merespons dinamika sosial-politik.
baca juga:golkar apresiasi ketegasan presiden prabowo redam aksi ricuh demo
baca juga:puan kumpulkan fraksi bahas reformasi dpr
“kami ingin para kader ini tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan aplikatif agar siap terjun di ruang publik,” katanya.
ia menegaskan, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi kader potensial muhammadiyah yang ke depan diharapkan dapat berperan sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, hingga penggerak komunitas.
“dengan bekal integritas dan keberpihakan kepada rakyat, mereka akan siap mengemban amanah umat,” lanjut jayusman.
baca juga:wiranto: presiden responsif, bertahap penuhi tuntutan
baca juga:prabowo bersanding dengan xi jinping dan putin di beijing
sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya anggota dpr ri dr. muh haris, ketua pwm jateng drs. tafsir, anggota dprd jateng harun abdul khafizh, serta praktisi media massa sekaligus pemimpin redaksi tv simpo, edi faisol.
sedangkan bupati pekalongan fadia a. rafiq diwakili oleh asisten i setda kabupaten pekalongan, ali reza.
melalui pelatihan ini, muhammadiyah berharap lahir barisan pemimpin yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, dan mampu membangun kepemimpinan publik yang progresif serta berpihak pada kepentingan rakyat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan