Puan Kumpulkan Fraksi Bahas Reformasi DPR

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di parlemen untuk membahas agenda transformasi DPR sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang belakangan disuarakan melalui gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9), turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta seluruh ketua fraksi.

Puan menegaskan, DPR terbuka terhadap kritik publik dan akan melakukan evaluasi serius. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, serta melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi DPR,” ujar Puan dalam keterangannya.

BACA JUGA:PAN Ajukan Penghentian Gaji Eko Patrio dan Uya Kuya

BACA JUGA:Anggota DPR Nonaktif Tak Layak Terima Gaji

Ia menambahkan, DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan yang sesuai dengan harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegas Puan.

Sebelumnya, DPR juga telah mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa pascaaksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat atas segala kekeliruan dan kekurangan yang dilakukan para wakil rakyat.

BACA JUGA:AMSI Serukan Media Siber Jaga Integritas Informasi di Tengah Gelombang Demonstrasi Nasional

BACA JUGA:Perbaikan Fasilitas Publik Terdampak Demo Segera Dilakukan

“Aspirasi rakyat adalah tanggung jawab seluruh anggota DPR RI. Namun, permintaan maaf saja tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh yang akan dilakukan sesingkat-singkatnya,” kata Dasco.

Menurut Dasco, sejumlah langkah konkret telah disiapkan, termasuk evaluasi gaji dan tunjangan, moratorium kunjungan kerja luar negeri maupun dalam negeri, hingga mendorong lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset.

Selain itu, DPR juga akan mendukung pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar serta membahas tuntutan masyarakat mengenai pengurangan pajak. “Semua hal ini sedang kami bahas bersama agar DPR lebih transparan dan benar-benar hadir untuk rakyat,” ungkap Dasco.

BACA JUGA:Gibran Jenguk Warga dan Anggota Polri Korban Demonstrasi Ricuh