DPR RI Segera Tuntaskan RUU Kepariwisataan, Anggaran Promosi Pariwisata Diminta Ditambah

Artinya, pemulihan tidak hanya soal perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kembali rasa aman dan citra positif.

Dalam konteks Indonesia, kepercayaan publik internasional akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal menunjukkan solidaritas serta kesiapan menghadapi krisis.

Upaya ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan pesan yang konsisten: Indonesia tetap terbuka, aman, dan siap menyambut dunia.

Guncangan sosial ini tidak hanya merusak citra pariwisata, tetapi juga menghancurkan infrastruktur kritis.

Halte Transjakarta, hotel, dan gedung pemerintahan rusak akibat penjarahan dan kebakaran, seperti tercatat di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.

Dampak serupa terjadi di Pulau Dewata, Bali, di mana aparat TNI-Polri harus memperketat pengamanan pintu masuk bandara dan pelabuhan, seperti yang dikemukakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Data dari studi Liu (2024) menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur dan keamanan berbanding lurus dengan tingkat pemulihan destinasi pasca bencana.

Penelitian Shah dan Hussain (2024) juga menegaskan bahwa strategi manajemen krisis yang mencakup keamanan, komunikasi, promosi, dan rehabilitasi mempercepat pemulihan pasar tujuan wisata, sehingga relevan diterapkan di seluruh Indonesia.

Strategi nasional untuk pemulihan pariwisata harus berbasis lima pilar utama: keamanan, rehabilitasi infrastruktur, komunikasi publik, diversifikasi atraksi, dan keterlibatan komunitas.

Pertama, keamanan harus terpadu dengan patroli visible di destinasi utama, zona aman untuk wisatawan di bandara, pelabuhan, dan hotel, serta pengadaan aplikasi digital real-time untuk informasi keamanan dan rute aman.

Kedua, rehabilitasi fasilitas rusak, dari halte Transjakarta hingga museum, harus dipercepat melalui koordinasi pemerintah pusat, BUMN, dan sektor swasta, seperti yang terbukti berhasil di Boracay, Filipina, dan Tanjung Lesung, Banten, dikutip dari jurnal Covalue, 2023.

Ketiga, komunikasi publik yang proaktif sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan.

Dalam hal ini, kampanye media nasional dan internasional yang menegaskan keamanan, didukung notifikasi real-time dan travel advisory, dapat mengurangi persepsi risiko.

Keempat, diversifikasi atraksi dan event budaya, termasuk hybrid virtual tourism dan micro-experiences, dapat mendorong kunjungan wisatawan tanpa menimbulkan risiko kerumunan. 

Program insentif, seperti dikutip dari FT.com dan Courier Mail, voucher wisata aman dan diskon transportasi, juga terbukti menstimulasi pergerakan wisatawan, sebagaimana diterapkan di Mesir pasca konflik 2023 dan Whitsundays, Australia.