DPR RI Segera Tuntaskan RUU Kepariwisataan, Anggaran Promosi Pariwisata Diminta Ditambah

Salah satu tempat pariwisata yang ada di Provinsi Bali-Foto : ANTARA-

BACA JUGA:Ormas Islam Dukung Presiden Prabowo, Akademisi Ingatkan Ketimpangan, DPR Diminta Hentikan Tunjangan

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp1,85 triliun.

Dia mengatakan pihaknya merancang lima program unggulan untuk 2026, yakni penerapan destinasi wisata bersih, sinergi peningkatan keselamatan wisata untuk wisata ekstrem, pariwisata naik kelas, event by Indonesia, dan program desa wisata.

"Menimbang Astacita sebagai prioritas nasional dengan program prioritas yang diarahkan pada pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan," kata Widiyanti.

Sementara itu, sejumlah anggota dari Komisi VII DPR meminta Kementerian Pariwisata untuk lebih memperkuat promosi pariwisata secara global dan tak ragu meminta tambahan anggaran untuk program tersebut.

"Dari apa yang ibu ajukan, saya enggak lihat ibu ini serius untuk promosi, promosi kita kurang ibu. Kita harus lihat negara-negara lain," Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PAN Muhammad Hatta dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta, Rabu (03/09/2025).

Hatta menyarankan Kementerian Pariwisata untuk menggelontorkan dana lebih pada program promosi.

Salah satunya dapat dilakukan dengan meminta bantuan pemengaruh baik dari luar maupun dalam negeri untuk memperkenalkan keindahan Indonesia.

Langkah ini dinilai dapat membantu pariwisata di Indonesia dapat naik kelas.

"Ketika industri pariwisata ini bertahan, besar, otomatis yang diuntungkan negara juga dari devisa yang masuk ke negara, begitu. Jadi saya kira itu perlu ditekan lagi," ujar dia.

Hatta menekankan Komisi VII DPR akan terus memperjuangkan program-program baik yang dijalankan oleh kementerian-kementerian yang menjadi mitra. 

Oleh karenanya, Menteri Pariwisata diminta tidak perlu ragu jika ingin mengajukan tambahan anggaran, terutama untuk promosi pariwisata.

Terlebih banyak program milik Kementerian Pariwisata seperti Desa Wisata dan Gerakan Wisata Bersih (GWB) yang dinilai cukup berkualitas dan memerlukan suntikan dana agar pelaksanaan di lapangan dapat maksimal.

"Kami berkomitmen di Komisi VII ini akan memperjuangkan semua mitra kami, ibu. Jadi kita akan bertahan, bagaimana mitra-mitra kita ini juga kuat," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Nasdem, Rico Sia, sepakat bahwa dana anggaran bagi Kementerian Pariwisata tergolong kecil dan perlu mengajukan tambahan biaya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan