Sahkan RUU Masyarakat Adat

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 10 Aug 2025 - 19:58

Masyarakat Adat AMAN-Foto: ANTARA-

Sembilan daerah baik provinsi atau kabupaten tampil memukau dalam WACI 2025 yakni Masyarakat Adat Daerah Istimewa Yogyakarta, Lombok Nusa Tenggara Barat, Bali, Cirebon, Mandalika Lombok Tengah, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Matraman, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Wonosobo. (ant)

sahkan ruu masyarakat adat                            koranpalpos.com - sekretaris jenderal aliansi masyarakat adat nusantara (aman) rukka sombolinggi mendesak dewan perwakilan rakyat (dpr) ri untuk mensahkan rancangan undang-undang (ruu) masyarakat adat.
"kita sudah berjuang 14 tahun lalu hingga kini belum disahkan ruu masyarakat adat," kata rukka saat kegiatan peringatan hari internasional masyarakat adat sedunia (himas) 2025 di kasepuhan guradog kabupaten lebak, sabtu (09/08/2025).
selama ini, kata dia, hak masyarakat adat secara nasional belum diakui melalui undang-undang negara.
masyarakat adat terus menyerukan dan memperjuangkan agar dapat disahkan ruu masyarakat adat.
baca juga:lindungi pemuda dari asap rokok : menuju indonesia emas 2045
baca juga:3 perda baru ditetapkan: dprd dan pemprov sumsel perkuat arah pembangunan
sebab, menurut dia, uu masyarakat adat dapat menjaga kelestarian alam, adat istiadat dan identitas bangsa indonesia.
oleh karena itu, pihaknya berharap tamu undangan kegiatan himas ini terdapat tiga partai politik (parpol) besar di antaranya gubernur banten andra soni dari partai gerinda, juga ada pdi p dan partai golkar.
"kami berharap tiga parpol besar itu dapat menyampaikan ke dpr ri di senayan untuk mensahkan ruu masyarakat adat," katanya.
menurut dia, pihaknya terus berjuang karena ada masyarakat adat di papua dan kalimantan, di mana mereka menjaga hutan-hutan terbaik juga ekosistem terbaik, namun justru dijadikan food estate.
baca juga:pembangunan tol palembang- betung terhambat soal lahan
baca juga:pertimbangkan blokir roblox, dpr dan kpai soroti konten kekerasan pada anak
padahal, kata dia, masyarakat adat memiliki kedaulatan pangan tersendiri yang diajarkan dari nenek moyang.
bahkan, masyarakat adat dapat memperkuat hak untuk menentukan nasib sendiri dan jalan menuju kedaulatan pangan.
"masyarakat adat di manapun berada, mereka mengelola dan menggarap tanah adat untuk kedaulatan pangan," katanya.
ketua pengurus wilayah (pw) aman provinsi jambi endang kuswardani berharap dpr mensahkan ruu masyarakat adat sehingga memiliki kewenangan otonomi untuk kesejahteraan masyarakat adat.
baca juga:fenomena rojali-rohana dan transformasi belanja digital: tanda lemahnya daya beli atau perubahan gaya hidup?
baca juga:pertimbangkan blokir roblox, dpr dan kpai soroti konten kekerasan pada anak
selama ini masyarakat adat di wilayahnya, kata dia, anak suku dalam mengalami diskriminasi masif karena mereka dipaksa harus hidup keluar dari kawasan hutan.
sebab, kawasan hutan dikelola oleh perusahaan untuk dijadikan lahan perkebunan.
"kami meyakini dengan adanya ruu masyarakat adat dipastikan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat adat setempat," katanya.
sementara itu, dewan mahkamah wilayah (damanwil) maluku utara novenia ambeua mengatakan untuk rasa keadilan bagi masyarakat adat tentu perlu adanya uu masyarakat adat, sehingga memberikan otonomi luas untuk dikelola lahan adat.
baca juga:jalan khusus batubara akhiri kemacetan
baca juga:royalti musik di ruang publik: pemerintah, musisi, dan pengusaha suarakan sikap
"kami berharap dpr bisa mensahkan ruu masyarakat adat, sehingga terlindungi kehidupan masyarakat adat dan tidak terjadi konflik," katanya.
sementara itu, wakil ketua mpr ri lestari moerdijat mengingatkan peringatan hut ke-80 kemerdekaan ri sebagai momentum pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang sedianya diakomodasi melalui hadirnya undang-undang masyarakat hukum adat (uu mha).
"peringatan hari kemerdekaan pada bulan agustus ini sejatinya merupakan momentum pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat, menjadi paradoks dengan masih terhambatnya pembahasan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat (ruu mha) hingga saat ini," kata rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di jakarta.
hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan tertulis pada diskusi daring bertema "meneguhkan hak, merawat kearifan, memperkuat peran masyarakat adat di indonesia" yang digelar forum diskusi denpasar 12 dalam rangka menyambut hari masyarakat adat internasional yang diperingati setiap 9 agustus.
menurut dia, hari masyarakat adat internasional setiap tanggal 9 agustus yang dideklarasikan pbb pada 1994 bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia.
dia memandang peringatan hari masyarakat adat internasional seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap keberagaman, eksistensi, dan keadilan bagi masyarakat adat yang telah berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pelestarian budaya.
oleh sebab itu, anggota komisi x dpr ri dia menyayangkan ruu masyarakat hukum adat yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan masyarakat adat, justru belum juga disahkan pada usia kemerdekaan ri ke-80.
sebab, kata dia, tanpa pengakuan hukum maka masyarakat adat rentan terhadap perampasan hak dan marginalisasi padahal mereka lah yang menjaga kearifan lokal indonesia.
"meneguhkan hak, merawat kearifan lokal dan memperkuat peran masyarakat adat di indonesia mesti dimulai dari pengakuan akan keberadaan seluruh masyarakat adat di indonesia sebagai bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia (nkri)," tuturnya.
untuk itu, dia mendorong agar ruu mha segera disahkan, mengingat masyarakat adat adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa.
dia mengingatkan upaya menghadirkan undang-undang masyarakat hukum adat harus menjadi kepedulian semua pihak demi terwujudnya pemenuhan hak perlindungan menyeluruh masyarakat adat di tanah air.
sementara itu, dosen fakultas hukum universitas gadjah mada yance arizona menilai masyarakat adat sejatinya memiliki landasan filosofis karena pemerintahan indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, termasuk masyarakat adat.
secara yuridis, kata dia, konstitusi uud 1945 juga mengakui masyarakat adat pada sejumlah pasalnya, namun sejumlah pihak mendorong pengaturan yang lebih menyeluruh dalam satu undang-undang sebab sejumlah pengaturan terkait masyarakat adat itu selama ini tumpang tindih.
adapun pendiri sekaligus dewan pembina lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan (lbh apik) nur amalia menilai penanganan masyarakat adat membutuhkan kelembagaan khusus sebagai bentuk tindakan afirmatif (affirmative action).
"kehadiran lembaga khusus ini merupakan aspek krusial yang harus ada untuk mengatasi beda perlakuan yang terjadi antara masyarakat adat dan masyarakat umum dalam mengakses hak-hak mereka," katanya dalam diskusi tersebut.
dia mengusulkan pula adanya bab khusus dalam pengaturan kelembagaan itu dalam ruu mha terkait perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan anak adat yang dalam keseharian menghadapi multi diskriminasi.
sedangkan gubernur banten andra soni menegaskan peran strategis masyarakat adat dalam menjaga nilai budaya, kearifan lokal, ketahanan sosial, dan kedaulatan pangan.
hal itu disampaikan pada peringatan hari internasional masyarakat adat sedunia (himas) 2025 di desa guradog, kecamatan curugbitung, kabupaten lebak, sabtu (09/08/2025).
menurut andra, masyarakat adat merupakan bagian penting dari identitas bangsa sekaligus penjaga sumber daya alam.
“masyarakat adat nusantara bukan hanya bagian dari identitas bangsa, tetapi juga penjaga sumber daya alam yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dalam sektor pangan,” katanya.
ia menilai peringatan himas menjadi ruang untuk bertemu dan berdialog dengan komunitas adat dari berbagai daerah di indonesia dan dunia.
kegiatan tersebut juga menampilkan beragam kesenian tradisional, seperti rengkong, yang merefleksikan kekayaan budaya lokal.
tema himas 2025, “memperkuat hak untuk menentukan nasib sendiri: jalan menuju kedaulatan pangan," dinilai relevan dengan tantangan keberlanjutan pangan di tengah perubahan iklim dan modernisasi.
sekretaris jenderal aliansi masyarakat adat nusantara (aman) rukka sombolinggi mengungkapkan, konsep kedaulatan pangan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat melalui pengetahuan dan praktik yang diwariskan leluhur.
“pangan bukan hanya makanan, tapi lahir ditanam di wilayah kita, sesuai sistem pengetahuan kita, dikerjakan gotong royong, dan mengikuti ilmu pengetahuan titipan leluhur,” ujarnya.
rukka menambahkan, setiap panen menjadi momen syukur bersama bagi masyarakat adat. ia menyebut desa guradog sebagai simbol kasepuhan banten kidul yang dikenal dengan kelimpahan hasil pangannya.
pemerintah provinsi banten menegaskan akan terus mendukung pelestarian budaya dan keberlanjutan sumber pangan berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
terpisah, ketua umum lembaga kebudayaan betawi (lkb), beky mardani mengatakan saat ini pembentukan lembaga adat betawi masih dalam tahap pembahasan yang antara lain melibatkan para tokoh betawi dan pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta.
"lembaga adat itu amanah dari undang-undang nomor 2 tahun 2024, di mana dalam pasal 31 dibahas soal lembaga adat. amanah itu yang sedang sekarang diproses, lembaga adat seperti apa yang yang pas," kata dia di jakarta, minggu (10/08/2025).
beky merujuk berbagai seminar dan diskusi terarah yang telah dilakukan menyampaikan, lembaga adat ini nantinya menjadi mitra strategis pemprov dki jakarta untuk membantu merawat, mengembangkan, serta melestarikan budaya betawi secara berkelanjutan.
"(lembaga adat) ini sebetulnya semacam mitra strategis dari pemprov dki dalam mengkomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. jadi, bagaimana semacam ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya melalui lembaga adat ini," jelas dia.
adapun terbentuknya lembaga adat betawi di jakarta terus didorong termasuk oleh gubernur jakarta pramono anung dan wakil gubernur jakarta, rano karno.
pascapenetapan undang undang nomor 2 tahun 2024, status jakarta telah berubah dari ibu kota negara menjadi provinsi dengan kekhususan ekonomi nasional dan kota global.
perubahan ini membawa 19 kewenangan baru bagi pemprov dki jakarta, salah satunya penguatan sektor kebudayaan.
rano karno mengatakan penguatan sektor kebudayaan menempatkan budaya betawi sebagai salah satu prioritas utama. tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat.
menurut dia, posisi budaya betawi harus diperkuat mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif dan berdaya saing.
"tentu saja kami mengapresiasi atensi perhatian dari beliau (gubernur dan wakil gubernur ) untuk adanya itu tadi semacam percepatan dan lain-lain. ini menjadi tantangan, tokoh-tokoh betawi," ujar beky.
di sisi lain, masyarakat adat nusantara (matra) ikut berpartisipasi dalam memeriahkan wonderful artchipelago carnaval indonesia (waci) dalam rangkaian jember fashion carnaval (jfc) 2025 yang digelar asosiasi karnaval indonesia (akari) di kabupaten jember, jawa timur, sabtu (09/08/2025).
"tahun ini merupakan tahun pertama asosiasi karnaval indonesia mengangkat kearifan lokal dari masyarakat adat nusantara," kata ketua akari david k. susilo usai kegiawan waci di jember.
menurutnya, masyarakat adat nusantara merupakan komunitas yang secara unik melestarikan budaya aslinya dan masyarakat tersebut butuh panggung untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang kekuatan budaya indonesia.
"tahun ini ada dua komunitas yang tampil yaitu komunitas pelaku adat dan komunitas pelaku karnaval kontemporer. tugas kami di asosiasi adalah memadukan keduanya menjadi satu kesatuan parade," tuturnya.
ia menjelaskan, memadukan kedua hal tersebut memang butuh proses dan waktu, namun akari memiliki tujuan jelas yaitu memperkenalkan budaya indonesia melalui parade, sekaligus menanamkan identitas budaya itu kepada para generasi muda.
beberapa tokoh dalam matra juga hadir menyaksikan waci yakni ketua pendiri matra kanjeng gusti pangeran aryo adipati mangku alam 2 dari praja mangku alaman yogyakarta.
kemudian ketua dpp matra kanjeng pangeran haryo andi bau malik barammamase, dan beberapa raja dari nusantara yakni raja nusantara aceh, raja nusantara pagaruyung sumatera barat, raja nusantara sulawesi selatan, raja nusantara sulawesi tenggara.
hadir juga raja nusantara maluku dan maluku utara, raja nusantara bali, raja nusantara sumbawa dan lombok, raja nusa tenggara timur dan raja nusatara madura.
sementara utusan kepresidenan bidang pariwisata zita anjani mengapresiasi peran jember dalam menghadirkan kolaborasi budaya berskala nasional yang memukau dunia.
"kehadiran para raja dan masyarakat adat nusantara membuktikan bahwa budaya indonesia tidak pernah tercabut, justru semakin kuat dan mendalam," katanya.
menurutnya hal itu sejalan dengan semangat ketahanan dan resiliensi pariwisata yang selalu ditekankan presiden prabowo subianto yaitu bukan hanya bertahan, tetapi juga berinovasi.
waci 2025 menjadi bukti bahwa karnaval bukan sekadar hiburan, tetapi sarana membangun kebanggaan, memperkuat diplomasi budaya, dan menggerakkan pariwisata nasional.
melalui jfc, jember kembali mengukuhkan diri sebagai ikon karnaval dunia yang tidak hanya merayakan kreativitas, tetapi juga merangkai persatuan indonesia dalam satu panggung besar kebudayaan.
sembilan daerah baik provinsi atau kabupaten tampil memukau dalam waci 2025 yakni masyarakat adat daerah istimewa yogyakarta, lombok nusa tenggara barat, bali, cirebon, mandalika lombok tengah, kabupaten sumenep, jawa timur matraman, sulawesi tenggara dan kabupaten wonosobo. (ant)