Sambut Baik Pembentukan Gugus Tugas TPPO Kepri

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengukuhkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang-Foto: Antara-

BATAM - Pemerhati Kepolisian Poengky Indarti menyambut baik pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya menyambut baik dibentuknya Gugus Tugas TPPO oleh Gubernur Kepri untuk memberantas perdagangan orang dengan melibatkan stakeholders, termasuk Plda Kepri,” kata Poengky dikonfirmasi di Batam, Senin.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu berharap kerja sama dan kolaborasi ini dapat berjalan efektif dan memerlukan evaluasi secara berkala agar tidak sia-sia pembentukannya.

BACA JUGA:Minta BGN segera Cabut Izin SPPG yang Terbukti Lalai

BACA JUGA:Batal Pimpin Pelantikan 1.110 Purna Praja IPDN

Menurutnya, untuk pencegahan TPPO, sangat penting melakukan pemetaan (mapping) wilayah yang banyak digunakan sebagai tempat penyeludupan atau pemberangkatan orang-orang ke luar negeri.Sehingga, lanjut dia, dapat ditingkatkan pengawasan untuk mencegah kejahatan transnasional tersebut.

“Mapping para pelaku kejahatan juga penting untuk selanjutnya dilakukan pemantauan, penyelidikan dan penegakan hukum,” ujarnya.

Bersamaan dengan tindakan-tindakan pencegahan tadi, menurut dia sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah agar mengerti dan tidak terjerumus menjadi korban TPPO.

BACA JUGA:Minta Bahas Pemulangan Riza Chalid

BACA JUGA:Wapres Gibran Siap Berkantor di IKN atau Papua, Menunggu Instruksi Presiden Prabowo

“Selanjutnya adalah penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku TPPO terutama bos-bos, bandar-bandar dan jaringannya,” kata Poengky.

Aktivis HAM ini mengungkapkan biasanya kejahatan TPPO berkelindan dengan kejahatan lain, misalnya narkoba, jadi daring, pinjaman daring, dan prostitusi. Sehingga, kepolisian perlu melakukan patroli siber untuk melakukan pemantauan.

Selain itu, kata dia, perlu juga dilakukan pengawasan agar jangan sampai ada anggota, baik itu TNI maupun Polri atau ASN yang menjadi backing para pelaku TPPO.

BACA JUGA:Akui Palestina Buka Harapan Baru

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan