Dari Rojali dan Rohana : Menuju Ekonomi Produktif !

Reporter: zenbae |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 26 Jul 2025 - 20:09

Ilustrasi-Foto : ANTARA-

Negara pun sulit keluar dari jebakan kelas menengah jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis belanja rumah tangga.

Dibutuhkan transformasi struktural agar kelas menengah Indonesia benar-benar menjadi penggerak, bukan sekadar penikmat.

Rojali dan Rohana adalah dampak dari kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural.

Konsumsi masyarakat memang menjadi penyumbang terbesar PDB, tetapi konsumsi tanpa produksi hanya menciptakan ilusi pertumbuhan.

Daya beli menurun, namun gaya hidup konsumtif tetap dipertahankan melalui utang, cicilan, atau subsidi.

Jika tidak diimbangi dengan penciptaan nilai tambah, transformasi industri, dan peningkatan daya saing, maka konsumsi ini hanya akan memperdalam jebakan pendapatan menengah.

Dalam konteks inilah, pemerintah dituntut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mendorong pemerataan, produktivitas, dan daya beli yang berkelanjutan.

Strategi pembangunan yang berorientasi pada hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan insentif perpajakan adalah langkah awal yang penting.

Paket Kebijakan Ekonomi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah domestik melalui industri manufaktur, energi terbarukan, hingga pengembangan ekonomi digital berbasis talenta lokal.

Untuk memberikan respon strategis terhadap tantangan produktivitas dan daya beli yang berkelanjutan, salah satu pendekatan yang dilakukan Pemerintah adalah melalui peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi 2025, yang terdiri dari enam klaster utama.

Dua di antaranya sangat relevan untuk mengubah arah ekonomi dari konsumsi ke produktivitas: insentif fiskal dan penguatan daya beli masyarakat.

Pertama, pemerintah memberikan insentif pajak untuk sektor padat karya dan industri hilirisasi.

Tujuannya adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor manufaktur.

Dengan skema PPh ditanggung pemerintah (DTP) serta pembebasan pajak impor bahan baku tertentu, pemerintah berharap biaya produksi bisa ditekan dan industri dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

dari rojali dan rohana : menuju ekonomi produktif !                            koranpalpos.com – fenomena menjamurnya rojali (rombongan jarang beli) dan rohana (rombongan hanya nanya) di berbagai pusat perbelanjaan seolah-olah menjadi potret paling mutakhir dari kondisi kelas menengah indonesia.
di tengah meriahnya aktivitas konsumsi, kenyataan di baliknya adalah stagnasi daya beli, keresahan ekonomi, dan gejala konsumsi semu yang berakar dari pertumbuhan yang belum inklusif dan berkeadilan.
banyak yang jalan-jalan di mal, tetapi tidak semua mampu bertransaksi.
banyak yang hanya datang untuk cuci mata, mencari hiburan gratis, hingga sekadar mencari udara sejuk dari pendingin ruangan pusat perbelanjaan.
baca juga:darurat odol, gubernur siapkan instruksi baru
baca juga:retret pelajar mulai juli 2025, gubernur sumsel luncurkan program laskar pandu sastria
rojali dan rohana bukan sekadar istilah viral, tetapi menjadi representasi dari kelas menengah yang rentan: seolah-olah konsumtif, padahal sesungguhnya defisit daya beli.
di balik fenomena ini, ada ancaman ekonomi serius yang mengintai: middle income trap.
negara-negara yang terjebak dalam jebakan pendapatan menengah cenderung mengalami stagnasi pertumbuhan setelah mencapai pendapatan menengah, tetapi gagal bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi.
indonesia termasuk negara yang rentan terhadap jebakan ini.
baca juga:pemprov pacu pertumbuhan ekonomi hijau
baca juga:provinsi pertama dengan posbakum seluruh desa
pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen dalam satu dekade terakhir belum cukup membawa lompatan struktural yang signifikan.
masih dominannya sektor informal, ketimpangan kualitas pendidikan, hingga rendahnya produktivitas menjadi penyebab utama.
pertumbuhan kelas menengah di indonesia secara angka memang mengesankan.
menurut data bappenas, jumlahnya mencapai lebih dari 130 juta jiwa.
baca juga:ppid jadi pilar informasi sumsel
baca juga:serahkan tiga aset bernilai miliaran
namun, secara kualitas, tantangannya masih besar.
banyak dari kelompok ini bekerja di sektor informal atau di industri dengan produktivitas rendah.
literasi finansial mereka terbatas, dan pola konsumsi mereka masih berorientasi pada tampilan sosial, bukan efisiensi atau produktivitas.
di sisi lain, gaya hidup konsumtif yang menjamur tidak diimbangi dengan transformasi ke arah ekonomi produktif.
baca juga:napi kendalikan prostitusi anak
baca juga:sidang uu hak cipta di mk jadi ruang karaoke
mereka lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen.
ramainya kafe dan toko mewah di pusat perbelanjaan belum tentu berbanding lurus dengan kenaikan tabungan rumah tangga atau investasi pada sektor riil.
ketika gaya hidup didorong oleh tren sosial dan bukan kekuatan pendapatan riil, maka kelas menengah berisiko menjadi fragile yaitu terlihat mapan di luar, namun rentan di dalam.
dalam jangka panjang, konsumsi yang tidak dibarengi dengan produktivitas akan memperkuat ketimpangan dan stagnasi.
baca juga:karang taruna sumsel ukir sejarah
baca juga:manfaatkan pekarangan untuk budi daya ikan
negara pun sulit keluar dari jebakan kelas menengah jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis belanja rumah tangga.
dibutuhkan transformasi struktural agar kelas menengah indonesia benar-benar menjadi penggerak, bukan sekadar penikmat.
rojali dan rohana adalah dampak dari kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural.
konsumsi masyarakat memang menjadi penyumbang terbesar pdb, tetapi konsumsi tanpa produksi hanya menciptakan ilusi pertumbuhan.
daya beli menurun, namun gaya hidup konsumtif tetap dipertahankan melalui utang, cicilan, atau subsidi.
jika tidak diimbangi dengan penciptaan nilai tambah, transformasi industri, dan peningkatan daya saing, maka konsumsi ini hanya akan memperdalam jebakan pendapatan menengah.
dalam konteks inilah, pemerintah dituntut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mendorong pemerataan, produktivitas, dan daya beli yang berkelanjutan.
strategi pembangunan yang berorientasi pada hilirisasi industri, digitalisasi umkm, dan insentif perpajakan adalah langkah awal yang penting.
paket kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) telah diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah domestik melalui industri manufaktur, energi terbarukan, hingga pengembangan ekonomi digital berbasis talenta lokal.
untuk memberikan respon strategis terhadap tantangan produktivitas dan daya beli yang berkelanjutan, salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah melalui peluncuran paket kebijakan ekonomi 2025, yang terdiri dari enam klaster utama.
dua di antaranya sangat relevan untuk mengubah arah ekonomi dari konsumsi ke produktivitas: insentif fiskal dan penguatan daya beli masyarakat.
pertama, pemerintah memberikan insentif pajak untuk sektor padat karya dan industri hilirisasi.
tujuannya adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor manufaktur.
dengan skema pph ditanggung pemerintah (dtp) serta pembebasan pajak impor bahan baku tertentu, pemerintah berharap biaya produksi bisa ditekan dan industri dalam negeri menjadi lebih kompetitif.
kelas menengah diharapkan tidak hanya menjadi pekerja pasif, tetapi juga pelaku usaha dalam ekosistem industri baru yang lebih terintegrasi.
kedua, pemerintah memperluas program bantuan sosial dan subsidi energi yang lebih terarah, guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
program bantuan langsung tunai (blt) berbasis data dtks, serta pemberian subsidi listrik dan lpg yang lebih tepat sasaran, bertujuan meredam dampak inflasi serta memberi ruang fiskal bagi konsumsi yang produktif.
kelas menengah pun didorong untuk menggunakan anggaran rumah tangga secara efisien dan bijak.
ketiga, pemerintah tengah mendorong digitalisasi umkm melalui platform e-commerce lokal. melalui program business development services (bds), pelaku usaha mikro dan kecil difasilitasi dalam hal pemasaran, pelatihan, hingga sertifikasi produk.
ini menjadi jalur konkret bagi kelas menengah yang selama ini hanya menjadi pembeli di platform global, untuk mulai menjadi penjual dan produsen.
transformasi digital diarahkan bukan sekadar untuk konsumsi, tetapi untuk penciptaan nilai tambah di ekonomi lokal.
namun, upaya pemerintah tersebut tidak akan cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat kelas menengah.
mereka bukan hanya konsumen, tetapi juga harus menjadi produsen ide, pelaku inovasi, dan pendukung perubahan struktural.
kelas menengah seharusnya menjadi agen transformasi, bukan sekadar simbol gaya hidup baru. mereka harus lebih sadar pajak, lebih aktif dalam kewirausahaan, dan terlibat dalam pembangunan komunitas berbasis ekonomi lokal.
membalikkan arah konsumsi menjadi produktif tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan makro. perubahan juga harus datang dari kesadaran kolektif masyarakat, terutama kelas menengah itu sendiri.
dalam jangka pendek, masyarakat perlu diarahkan untuk memiliki literasi keuangan yang lebih baik.
edukasi tentang pengelolaan uang, investasi, dan penghindaran utang konsumtif perlu diperluas, baik melalui media formal maupun digital.
kelas menengah juga perlu mendapatkan insentif moral dan material untuk mulai membeli produk lokal, memanfaatkan jasa dalam negeri, dan mendukung umkm.
pemerintah bisa mendorong gerakan nasional belanja lokal atau membuat kebijakan pajak khusus bagi pelaku usaha yang memakai komponen dalam negeri.
kampanye "bangga buatan indonesia" harus diperkuat bukan hanya dengan promosi, tapi juga insentif yang konkret.
sektor perbankan pun memiliki peran dalam mendorong konsumsi produktif.
kredit konsumsi yang saat ini dominan, perlu dibarengi dengan perluasan akses terhadap kredit usaha rakyat, kredit inovasi, dan modal ventura untuk wirausaha muda.
dengan demikian, kelas menengah tidak hanya dimanjakan dengan cicilan barang konsumsi, tapi juga diberdayakan untuk membangun usaha.
kelas menengah indonesia berada di persimpangan jalan.
mereka bisa menjadi penggerak perubahan menuju indonesia maju, atau justru menjadi simbol stagnasi jika hanya terjebak dalam konsumsi tanpa produktivitas.
fenomena rojali dan rohana menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif yang tidak dibarengi daya saing hanya akan memperdalam risiko middle income trap.
untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, indonesia harus mempercepat langkah menuju transformasi ekonomi berbasis inovasi.
keberhasilan negara seperti korea selatan dan tiongkok menjadi pelajaran penting: hanya dengan investasi besar dalam pendidikan, riset, dan industri strategis, mereka berhasil melompati jebakan ini.
indonesia bisa meniru langkah ini, dengan versi yang kontekstual dan berpihak pada kekuatan lokal.
rojali dan rohana akan tetap ada. mereka adalah gejala sosial dari kelas menengah yang tengah mencari identitas ekonomi baru.
namun, fenomena ini tidak boleh dibiarkan menjadi norma.
pemerintah harus mengarahkan ulang kebijakan agar konsumsi tidak menjadi pusat pertumbuhan semata, tetapi ditopang oleh produktivitas dan pemerataan.
indonesia punya peluang emas, tetapi jendela waktu tidak akan terbuka selamanya.
bonus demografi akan berubah menjadi bencana jika tidak dimanfaatkan.
konsumsi memang penting, tetapi produktivitas jauh lebih penting.
saatnya rojali dan rohana tidak hanya jalan-jalan dan bertanya, tetapi ikut mencipta dan membangun.
hanya dengan itulah, indonesia bisa benar-benar keluar dari middle income trap dan menapaki jalan sebagai negara maju.
*) dr. m. lucky akbar, kepala kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan jambi

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan