Istana Klarifikasi Sengketa 4 Pulau

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 16 Jun 2025 - 19:21

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,Pemerintah Pusat akhirnya angkat bicara soal polemik yang mencuat terkait status administratif empat pulau Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/6/2025), terkai-Foto: Antara-

Hasan menekankan bahwa pemerintah pusat tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia menyatakan bahwa penyelesaian polemik batas administrasi ini kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang akan meninjau seluruh aspek hukum, historis, dan geografis sebelum mengambil keputusan akhir.

“Keputusan nanti akan dituangkan dalam regulasi batas wilayah yang berlaku secara hukum dan harus diterima oleh semua pihak,” jelas Hasan.

BACA JUGA:Prabowo Terima Telepon Trump

Langkah tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menangani konflik administratif yang berpotensi meruncing menjadi konflik horizontal di masyarakat.

Sementara itu, pemerintah daerah Aceh melalui beberapa tokoh masyarakat dan pejabat lokal telah menyuarakan keberatan atas keputusan tersebut.

Mereka menilai bahwa penetapan empat pulau tersebut ke dalam wilayah Sumatera Utara tidak mengacu pada batas wilayah adat dan sejarah yang berlaku di Aceh.

Sejumlah organisasi sipil di Aceh bahkan menyatakan akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi jika pemerintah pusat tidak meninjau ulang Kepmendagri yang dimaksud.

Di sisi lain, pihak Pemprov Sumatera Utara menyambut baik keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa penetapan itu telah melalui kajian yang mendalam oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Empat pulau yang disengketakan—Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang—telah lama berada dalam wilayah abu-abu administratif.

istana klarifikasi sengketa 4 pulau                            jakarta - pemerintah pusat akhirnya angkat bicara soal polemik yang mencuat terkait status administratif empat pulau yang terletak di perbatasan provinsi aceh dan sumatera utara (sumut).
kepala kantor komunikasi kepresidenan (presidential communication office/pco), hasan nasbi, memberikan klarifikasi resmi di kantor pco, jakarta, pada senin (16/6), untuk meredam spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat.
polemik ini bermula dari terbitnya keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025, yang menetapkan bahwa pulau lipan, pulau panjang, pulau mangkir ketek, dan pulau mangkir gadang masuk dalam wilayah administratif kabupaten tapanuli tengah, sumatera utara, yang berbatasan langsung dengan kabupaten aceh singkil, provinsi aceh.
baca juga:prabowo: semua bandara harus dibuka
baca juga:hati-hati tulis sejarah
dalam keterangannya, hasan membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan perebutan lahan minyak dan gas (migas).
ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menunjukkan keberadaan cadangan migas di kawasan keempat pulau tersebut.
"itu kan perlu riset, perlu ada data. selama ini kita belum punya informasi dan data soal itu," tegas hasan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan keberadaan potensi migas di wilayah sengketa.
baca juga:pbnu terlibat tambang adalah fitnah
baca juga:f-pkb: presiden harus ambil alih polemik empat pulau
hasan juga menepis isu yang menyebut keputusan mendagri tito karnavian sebagai "hadiah politik" kepada presiden ke-7 ri, joko widodo, mengingat bobby nasution—yang merupakan menantu jokowi—saat ini menjabat sebagai gubernur sumatera utara.
dugaan ini sempat mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan aktivis dan akademisi dari aceh.
“spekulasi-spekulasi seperti itu rasanya tidak perlu ditanggapi,” ucap hasan lugas.
baca juga:empat pilar jadi fondasi etika mahasiswa
baca juga:kpk lelang barang rampasan di 14 kota, himpun rp24,8 miliar: bukti nyata pemulihan kerugian negara
hasan menekankan bahwa pemerintah pusat tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
ia menyatakan bahwa penyelesaian polemik batas administrasi ini kini berada di tangan presiden prabowo subianto, yang akan meninjau seluruh aspek hukum, historis, dan geografis sebelum mengambil keputusan akhir.
“keputusan nanti akan dituangkan dalam regulasi batas wilayah yang berlaku secara hukum dan harus diterima oleh semua pihak,” jelas hasan.
baca juga:jet pribadi dibeli pakai uang korupsi
baca juga:prabowo terima telepon trump 
langkah tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menangani konflik administratif yang berpotensi meruncing menjadi konflik horizontal di masyarakat.
sementara itu, pemerintah daerah aceh melalui beberapa tokoh masyarakat dan pejabat lokal telah menyuarakan keberatan atas keputusan tersebut.
mereka menilai bahwa penetapan empat pulau tersebut ke dalam wilayah sumatera utara tidak mengacu pada batas wilayah adat dan sejarah yang berlaku di aceh.
baca juga:prabowo tegaskan tak ada reshuffle
baca juga:anggota dpr : pancasila adalah warisan pendiri bangsa 
sejumlah organisasi sipil di aceh bahkan menyatakan akan membawa masalah ini ke mahkamah konstitusi jika pemerintah pusat tidak meninjau ulang kepmendagri yang dimaksud.
di sisi lain, pihak pemprov sumatera utara menyambut baik keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa penetapan itu telah melalui kajian yang mendalam oleh tim dari kementerian dalam negeri dan badan informasi geospasial (big).
empat pulau yang disengketakan—pulau lipan, pulau panjang, pulau mangkir ketek, dan pulau mangkir gadang—telah lama berada dalam wilayah abu-abu administratif.
baca juga:prabowo tegaskan: regulasi harus fleksibel, kenyal, dan efisien !
baca juga:ketua dpr ri : lebih dari sekedar afirmatif
masyarakat dari kedua provinsi menggunakan pulau-pulau tersebut untuk kegiatan ekonomi seperti perikanan, budidaya rumput laut, dan perdagangan kecil antar pulau.
ketidakjelasan batas wilayah tersebut kerap memicu friksi di lapangan, mulai dari persoalan pelayanan publik, pemungutan pajak, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
dengan keluarnya kepmendagri, pemerintah pusat sejatinya ingin memberikan kejelasan, namun justru memicu reaksi karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi.
baca juga:ksad pererat hubungan bilateral dengan negara lain
baca juga:unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi menhan 
di akhir pernyataannya, hasan nasbi mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh spekulasi-spekulasi yang belum tentu benar.
“kita semua ingin solusi terbaik. yang paling penting adalah menjaga persatuan, karena batas wilayah bukan soal ego, tapi tentang pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan