Kadisnakertrans Sumsel Akui Tak Pernah Lapor LHKPN

Reporter: Romi |

Editor: Yuli |

Kamis , 12 Jun 2025 - 20:52

Mantan Kadisnakertrans Sumsel, Deliar berjalan menuju ruang persidangan di PN Tipikor Palembang, Rabu (11/06)-foto:dokumen palpos-

Tak hanya menerbitkan surat K3 fiktif, terdakwa juga diduga menawarkan "paket penyelesaian" atas sejumlah pelanggaran norma kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Uang diberikan untuk menutupi temuan lapangan dan menghindarkan perusahaan dari sanksi administrasi atau pidana ketenagakerjaan.

"Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut nyawa pekerja yang harus dilindungi melalui sertifikasi dan inspeksi yang benar. Namun justru diperjualbelikan," tegas jaksa.

Atas perbuatannya, Deliar Marzoeki dijerat dengan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan.

Jika terbukti bersalah, terdakwa terancam pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda miliaran rupiah, serta penyitaan seluruh aset kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Majelis hakim telah menetapkan bahwa sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

“Kami akan menyiapkan tuntutan maksimal karena terdakwa merupakan pejabat negara yang tidak menunjukkan itikad baik selama proses hukum berjalan. Apalagi ini menyangkut keselamatan pekerja,” pungkas JPU di luar persidangan.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat luas, terutama aktivis antikorupsi di Sumsel.

Direktur Eksekutif Sumsel Corruption Watch (SCW), Andi Hermawan, menyebut bahwa pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum bersih-bersih birokrasi dari praktik rente dan jual beli kewenangan.

"Praktik pungli dan suap dalam proses sertifikasi K3 adalah kejahatan sistemik yang merugikan masyarakat luas. Ini soal nyawa, bukan hanya angka. Kami mendorong Kejaksaan untuk mengembangkan kasus ini hingga ke aktor-aktor lain yang terlibat," ujarnya.

Andi juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap pelaporan LHKPN, terutama di level daerah.

“Banyak pejabat tidak tertib melapor, bahkan mengakui tidak paham aturan. Ini alasan klasik untuk menutupi praktik pencucian uang dan gratifikasi,” tambahnya.*

kadisnakertrans sumsel akui tak pernah lapor lhkpn                             koranpalpos.com - sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan surat kelayakan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) kembali digelar di pengadilan negeri palembang, rabu (11/6/2025).
dalam sidang yang dipimpin majelis hakim tipikor ini, terungkap fakta mengejutkan terkait kepemilikan harta kekayaan terdakwa deliar marzoeki, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (kadisnakertrans) provinsi sumsel.
dalam keterangannya di persidangan, deliar mengaku tidak pernah melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) secara lengkap, meski dirinya menjabat sebagai pejabat eselon ii di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan.
baca juga:spesialis curanmor asal pali akhirnya tertangkap 
baca juga:polisi tindaklanjuti isu viral judi sabung ayam di medsos: hasilnya mengejutkan !
ia berdalih bahwa pelaporan hanya dilakukan atas nama istri mudanya, hesti, sementara harta kekayaan atas nama pribadinya maupun istri pertama tidak dilaporkan.
dalam persidangan, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri palembang mengungkap bahwa penyidik telah menyita sejumlah aset mewah milik terdakwa.
di antaranya dua unit rumah megah bergaya eropa di kawasan talang jambe dan tanjung barangan, sejumlah unit kendaraan roda empat dan roda dua, koleksi jam tangan mahal, serta perhiasan emas dan berlian.
baca juga:musnahkan barang bukti inkracth: upaya tegas cegah peredaran narkoba dan kenakalan remaja
baca juga:kasus penggelapan bri link di tanjung raja ogan ilir: dua pelaku resmi dilimpahkan ke kejaksaan !
“semua harta tersebut kini telah diamankan sebagai barang bukti dalam perkara ini. anehnya, tidak satu pun dari aset tersebut tercantum dalam lhkpn milik terdakwa sebagai penyelenggara negara,” ungkap jpu di hadapan majelis hakim.
saat ditanya oleh jaksa mengenai asal-usul dan pelaporan kekayaan, deliar dengan enteng menjawab bahwa dirinya tidak paham aturan soal lhkpn dan menyerahkan semuanya pada staf.
“saya tidak pernah melaporkan harta kekayaan seperti rumah dan tanah. paling hanya pernah minta staf bantu lapor handphone dan perhiasan, itupun milik istri muda saya,” ujar deliar santai, membuat ruang sidang sempat hening sejenak karena pernyataannya yang dianggap mengejutkan.
baca juga:pencurian minyak mentah milik pertamina di ogan ilir: polisi buru otak pelaku !
baca juga:nekat kabur saat disergap: pelaku curat dihadiahi timah panas oleh tim elang muara !
dalam sidang yang diwarnai interupsi dari jpu, deliar berulang kali mengaku tidak memahami aturan tentang pelaporan kekayaan negara.
ia bahkan berdalih bahwa dirinya tidak bisa menggunakan perangkat elektronik modern, seperti komputer.
“saya tidak mengerti apa harus melapor kekayaan pribadi atau istri pertama. karena secara administrasi, saya memang masih berstatus menikah dengan istri pertama, tapi kami sudah pisah ranjang lama. sekarang saya bersama istri baru. saya bahkan menggunakan laptop saja tidak bisa,” ujarnya.
pernyataan tersebut mendapat reaksi keras dari jaksa yang menilai bahwa alasan “tidak tahu aturan” tidak bisa dijadikan pembelaan dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat pejabat publik.
“sebagai pejabat eselon ii, terdakwa seharusnya memahami kewajiban sebagai penyelenggara negara, termasuk pelaporan kekayaan pribadi. apalagi jumlah harta yang dimiliki tidak sedikit,” tegas jaksa.
sidang juga mengungkap praktik kotor dalam penerbitan surat layak k3 yang semestinya menjadi dasar keselamatan operasional perusahaan.
dalam dakwaan jpu, deliar marzoeki disebut menerima uang suap dari berbagai perusahaan untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan surat k3, termasuk surat yang seharusnya tidak layak dikeluarkan.
salah satu modus yang digunakan adalah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pt dhiya aneka teknik, yang merupakan perusahaan milik kerabat terdakwa.
perusahaan ini kemudian mengeluarkan laporan inspeksi fiktif melalui afiliasinya, pt dhiya duta inspeksi.
“surat layak k3 diterbitkan secara surut dan tanpa pengecekan lapangan. bahkan disebutkan bahwa ada lift barang milik salah satu perusahaan yang tidak pernah diservis sejak tahun 2022, tapi tetap mendapatkan rekomendasi layak,” papar jpu.
salah satu pihak yang terlibat adalah general manager pt atyasa mulia, maryam.
melalui kuasa hukumnya, septalia furwani, ia disebut mengirim uang sebesar rp162 juta kepada terdakwa sebagai bentuk suap.
padahal, sebelumnya terdakwa meminta nominal hingga rp280 juta.
dari hasil penyidikan, total uang yang diterima terdakwa dari berbagai perusahaan dalam periode september 2023 hingga januari 2024 mencapai rp1,9 miliar.
tak hanya menerbitkan surat k3 fiktif, terdakwa juga diduga menawarkan "paket penyelesaian" atas sejumlah pelanggaran norma kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.
uang diberikan untuk menutupi temuan lapangan dan menghindarkan perusahaan dari sanksi administrasi atau pidana ketenagakerjaan.
"ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut nyawa pekerja yang harus dilindungi melalui sertifikasi dan inspeksi yang benar. namun justru diperjualbelikan," tegas jaksa.
atas perbuatannya, deliar marzoeki dijerat dengan pasal 11 jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
ia juga dikenakan pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp tentang penyertaan.
jika terbukti bersalah, terdakwa terancam pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda miliaran rupiah, serta penyitaan seluruh aset kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
majelis hakim telah menetapkan bahwa sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum.
“kami akan menyiapkan tuntutan maksimal karena terdakwa merupakan pejabat negara yang tidak menunjukkan itikad baik selama proses hukum berjalan. apalagi ini menyangkut keselamatan pekerja,” pungkas jpu di luar persidangan.
kasus ini menyita perhatian masyarakat luas, terutama aktivis antikorupsi di sumsel.
direktur eksekutif sumsel corruption watch (scw), andi hermawan, menyebut bahwa pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum bersih-bersih birokrasi dari praktik rente dan jual beli kewenangan.
"praktik pungli dan suap dalam proses sertifikasi k3 adalah kejahatan sistemik yang merugikan masyarakat luas. ini soal nyawa, bukan hanya angka. kami mendorong kejaksaan untuk mengembangkan kasus ini hingga ke aktor-aktor lain yang terlibat," ujarnya.
andi juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap pelaporan lhkpn, terutama di level daerah.
“banyak pejabat tidak tertib melapor, bahkan mengakui tidak paham aturan. ini alasan klasik untuk menutupi praktik pencucian uang dan gratifikasi,” tambahnya.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 15 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan