Pelembang Bakal Terapkan Perda Sampah: Denda Rp 50 Juta dan 3 Bulan Kurungan bagi Pelanggar !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 30 May 2025 - 20:35

Sampah rumah tangga yang berserakan di salah satu sudut wilayah Kota Palembang-Foto : Disway-

Namun, untuk mengimbangi langkah-langkah strategis tersebut, pendekatan hukum pun kini mulai diterapkan.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah tengah digalakkan dengan semangat penegakan disiplin.

Dalam Perda ini, warga yang terbukti membuang sampah sembarangan terancam dikenakan denda sebesar Rp 50 ribu, bahkan dapat dijatuhi hukuman kurungan selama 3 bulan.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan sampah bukan lagi dianggap sebagai urusan sepele.

Penerapan denda dan sanksi pidana ini memang menuai pro-kontra, namun langkah ini dianggap perlu sebagai efek jera.

Kota Palembang kini berada di titik krusial antara membiarkan masalah sampah terus membusuk atau memilih untuk berbenah secara menyeluruh.

Di tengah geliat pembangunan dan geliat ekonomi, wajah kota ini akan dinilai bukan hanya dari megahnya gedung atau indahnya taman kota, tetapi juga dari bagaimana ia mengelola sampahnya.

Dengan semangat gotong royong, dukungan masyarakat, dan kebijakan yang konsisten, Palembang memiliki peluang untuk keluar dari lingkaran krisis sampah ini.

Karena sejatinya, kota yang maju bukan hanya yang bersinar dalam gemerlap pembangunan, tapi juga yang mampu bersih dari sampah hingga ke akar persoalannya.

Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi akan menegakkan Perda (Peraturan Daerah) larangan membuang sampah sembarangan secara tegas.

Warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, akan dikenai denda Rp 50 juta atau penjara 3 bulan.Warga Palembang yang membuang sampah sembarangan, akan dipantau oleh cctv yang disebar di sejumlah sudut kota.

"CCTV juga berguna nantinya kita akan menegakkan Perda tidak membuang sampah sembarangan. Nanti terlihat oleh CCTV. Misalnya ibu buang sampah, nanti terlihat Dishub (di cctv)," ujar Ratu Dewa, Jumat (30/5).

Dikatakan Dewa, kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.

pelembang bakal terapkan perda sampah: denda rp 50 juta dan 3 bulan kurungan bagi pelanggar !                             kota palembang kembali menghadapi sorotan tajam akibat persoalan klasik yang tak kunjung tuntas sampah rumah tangga.
volume sampah yang terus meningkat setiap harinya benar-benar menjadi momok yang mencederai wajah kota tertua di indonesia ini.
sampah berserakan di berbagai titik, mulai dari sudut permukiman padat penduduk, pinggir jalan protokol, hingga bantaran sungai, menjadi pemandangan yang seolah biasa, namun menyesakkan.
kondisi ini bukan sekadar persoalan estetika kota, melainkan sudah menyentuh aspek kesehatan, lingkungan, hingga kenyamanan warga.
baca juga:gubernur antusias sambut reses komisi x dpr ri di sumsel
baca juga:asn diwarning tak bolos kerja usai libur panjang
wajar jika pemerintah kota palembang mulai mengambil langkah serius dan sistematis untuk memutus rantai persoalan sampah yang menahun ini.
berbagai upaya telah dilakukan. salah satunya adalah gerakan “satu kelurahan satu bank sampah”, yang ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memberdayakan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah bernilai ekonomis.
inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi sampah dari sumbernya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga.
tak berhenti di sana, pemkot juga tengah membangun proyek besar pengelolaan sampah menjadi energi listrik (waste to energy).
baca juga:tiga menteri tinjau pembentukan koperasi merah putih di banyuasin 
baca juga:seleksi cpns 2025 dibatalkan, pencaker sumsel kecewa dan desak kepastian rekrutmen 2026
proyek ini menjadi salah satu terobosan penting dalam menjawab tantangan volume sampah yang terus meningkat, sekaligus menawarkan solusi berbasis teknologi ramah lingkungan.
dengan mengubah sampah menjadi sumber energi, kota ini diharapkan bisa memangkas jumlah timbunan di tpa dan sekaligus mendorong transisi menuju kota yang lebih berkelanjutan.
namun, untuk mengimbangi langkah-langkah strategis tersebut, pendekatan hukum pun kini mulai diterapkan.
peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah tengah digalakkan dengan semangat penegakan disiplin.
baca juga:waspada fenomena kemarau basah: prediksi bmkg sumsel mulai juni 2025 !
baca juga: gubernur herman deru apresiasi pln mobile color run 2025 : dorong umkm dan gaya hidup sehat !
dalam perda ini, warga yang terbukti membuang sampah sembarangan terancam dikenakan denda sebesar rp 50 ribu, bahkan dapat dijatuhi hukuman kurungan selama 3 bulan.
kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan sampah bukan lagi dianggap sebagai urusan sepele.
penerapan denda dan sanksi pidana ini memang menuai pro-kontra, namun langkah ini dianggap perlu sebagai efek jera.
kota palembang kini berada di titik krusial antara membiarkan masalah sampah terus membusuk atau memilih untuk berbenah secara menyeluruh.
di tengah geliat pembangunan dan geliat ekonomi, wajah kota ini akan dinilai bukan hanya dari megahnya gedung atau indahnya taman kota, tetapi juga dari bagaimana ia mengelola sampahnya.
dengan semangat gotong royong, dukungan masyarakat, dan kebijakan yang konsisten, palembang memiliki peluang untuk keluar dari lingkaran krisis sampah ini.
karena sejatinya, kota yang maju bukan hanya yang bersinar dalam gemerlap pembangunan, tapi juga yang mampu bersih dari sampah hingga ke akar persoalannya.
wali kota palembang, drs h  ratu dewa msi akan menegakkan perda (peraturan daerah) larangan membuang sampah sembarangan secara tegas.
warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, akan dikenai denda rp 50 juta atau penjara 3 bulan.warga palembang yang membuang sampah sembarangan, akan dipantau oleh cctv yang disebar di sejumlah sudut kota.
"cctv juga berguna nantinya kita akan menegakkan perda tidak membuang sampah sembarangan. nanti terlihat oleh cctv. misalnya ibu buang sampah, nanti terlihat dishub (di cctv)," ujar ratu dewa, jumat (30/5).
dikatakan dewa, kebijakan ini sudah diatur dalam peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.
selain untuk memantau langsung warga yang buang sampah sembarangan, keberadaan cctv juga untuk menjaga keamanan kota palembang.
sebelumnya, wali kota palembang, ratu dewa, menyampaikan bahwa inisiatif pemasangan cctv ini bukan semata-mata untuk menghukum.
tetapi juga sebagai upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.
di tengah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota palembang untuk mengatasi persoalan sampah, mulai dari gerakan "satu kelurahan satu bank sampah", proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik, hingga penerapan perda sampah dengan ancaman denda dan kurungan bagi pelanggar, warga kota palembang mulai angkat suara.
beragam tanggapan dan harapan pun muncul dari masyarakat yang selama ini menjadi saksi sekaligus korban langsung dari persoalan menahun tersebut.
salah seorang warga kecamatan ilir timur ii, yani, menyambut baik langkah pemkot, terutama dengan diberlakukannya perda tentang sampah.
“kalau cuma imbauan saja, warga sering tidak peduli. tapi kalau sudah ada denda dan ancaman pidana, orang jadi berpikir dua kali. tapi jangan hanya penindakan, pemerintah juga harus siapkan tempat sampah di titik-titik strategis,” ujarnya, jumat (30/5).
senada dengan yani, herwan, warga sekip, menilai kesadaran warga masih rendah, tetapi akar masalahnya juga ada pada minimnya sarana.
“tempat sampah umum sangat jarang, apalagi di gang-gang kecil. kadang orang mau buang sampah benar aja bingung mau taruh di mana,” katanya.
ia berharap agar kebijakan ini diiringi dengan penambahan fasilitas, seperti tong sampah terpilah dan pengangkutan sampah yang lebih terjadwal.
lia, salah seorang ibu rumah tangga di kawasan  kemuning memberikan apresiasi terhadap program bank sampah termasuk juga penerapan denda jika membuang sampah sembarangan.
namun bagusnya sebelum diterapkan dilakuka sosialisasi terlebih dahulu agar semua warga dapat mentaati,"ujarnya.
namun, tidak sedikit juga warga yang masih merasa pesimis. supri, warga kertapati, mengungkapkan keraguannya.
“palembang dari dulu masalahnya itu-itu saja, sampah. program banyak, tapi pengawasan dan pelaksanaannya sering tidak maksimal. "kadang mobil pengangkut sampah telat datang berhari-hari. akhirnya warga buang ke sungai atau pinggir jalan," ucapnya.
sementara praktisi hukum, sulyaden sh menilai, langkah pemkot merupakan bentuk konkret dari kegelisahan pemerintah terhadap krisis sampah yang tak kunjung terselesaikan.
ia menilai, perda tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, namun penegakannya harus dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan edukatif.
“secara normatif, sanksi pidana maupun denda administratif dalam perda itu sah dan sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. namun, implementasinya tidak boleh sekadar represif. harus ada unsur edukasi di dalamnya, agar masyarakat tidak merasa diperlakukan semena-mena,” ujar sulyaden.
ia menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dijadikan alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat.
dalam konteks sampah, kata dia, penting bagi pemkot dan aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi masif, terlebih dahulu sebelum menindak.
“perda ini jangan sampai menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya ingin menghukum rakyat kecil. harus dipastikan semua warga tahu, paham, dan mendapatkan fasilitas untuk patuh. misalnya, disediakan tempat sampah yang memadai, jadwal pengangkutan yang teratur, serta edukasi tentang memilah sampah dari rumah,” tegasnya.
terkait ancaman pidana kurungan 3 bulan, sulyaden mengingatkan agar aparat penegak hukum seperti satpol pp dan kepolisian berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya.
ia menegaskan bahwa penindakan hukum harus proporsional, tidak boleh asal tangkap tanpa proses hukum yang adil dan transparan.
"yang harus dipastikan adalah adanya prosedur hukum yang jelas. jangan sampai ada warga yang langsung dijatuhi sanksi tanpa melalui pemeriksaan yang sah. bahkan dalam perda, proses penindakan seharusnya tetap melalui peringatan tertulis lebih dahulu,” imbuhnya.
meski begitu, sulyaden menyambut baik langkah pemkot yang berani mengambil kebijakan progresif dalam pengelolaan sampah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan