Harus Diiringi Kontribusi fan Etos Kerja Nyata

Ilustrasi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). -Foto : Disway-

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, kini mengkaji pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 3.932 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik.

"Pegawai yang kami lantik kemarin pagi sebanyak 3.932 orang, kami akan berikan TPP yang saat ini masih dikaji," kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Sabtu (3/5). 

Ia menambahkan 3.932 orang tersebut merupakan PPPK dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Palembang dengan rincian PPPK Teknis, Kesehatan, dan Guru.

Sedangkan CPNS yang dilantik terdiri dari empat lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) serta sisanya formasi umum.

"Sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk seragam dan penerimaan hak akan disamakan dengan PNS," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan tes PPPK tahap I dan untuk tahap II masih tersisa 2.009 orang yang akan mengikuti ujian selanjutnya.

Untuk pelantikan PPPK dan ASN yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2026, kata dia, namun direvisi yang akan dilakukan pada Juni 2025, lalu kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk mengeluarkan kebijakan.

Pemkot Palembang memilih melakukannya pada awal Mei 2025 karena sudah tidak ada hambatan, baik anggaran maupun pengkajian lainnya.

Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk ASN dan PPPK juga terdapat dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sementara inisiatif Pemkot ini pun disambut positif oleh para PPPK. Banyak dari mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih optimal demi masyarakat. 

Dimana wacana tersebut dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur, sekaligus dorongan untuk bekerja lebih baik dan profesional.

Sejumlah PPPK menyampaikan tanggapannya usai pelantikan.

Salah satu PPPK, SR, mengaku senang mendengar adanya kemungkinan tambahan penghasilan.

"Kami merasa dihargai. Selama ini banyak yang menilai PPPK hanya pelengkap. Tapi dengan adanya wacana TPP ini, kami merasa diakui sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan," ujarnya, Minggu (4/5).

Hal serupa juga diungkapkan Ay, PPPK di bidang teknis. Dimana dia berharap agar kajian Pemkot bisa segera rampung dan menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh PPPK. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan