Lindungi Mahasiswa RI Ditahan di AS

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 16 Apr 2025 - 19:49

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta-Foto: Antara-

Secara khusus, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan luar negeri itu menyoroti tantangan yang dihadapi WNI di negara seperti AS yang sistem hukumnya sering kali kompleks dan tidak selalu mudah dipahami.

Menurut Nico, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai pelanggar oleh otoritas di sana, maka proses hukum bisa menjadi sangat sulit apalagi bagi warga negara asing.

“Maka kehadiran negara sangat diperlukan. Kita tahu Amerika Serikat ini negara yang unik. Kalau mau dibilang aneh juga bisa. Terutama dengan pemimpinnya yang sekarang, peraturannya sering berubah-ubah," ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.

Untuk itu, Nico mengingatkan betapa pentingnya agar Indonesia segara mengisi posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang sudah kosong selama 2 tahun.

Ia mengatakan kehadiran Dubes RI untuk AS sangat diperlukan, utamanya untuk menangani berbagai kasus terkait WNI yang berada di negeri Paman Sam itu.

"Tanpa kehadiran duta besar, respons terhadap kasus-kasus seperti ini bisa menjadi lebih lambat dan tidak maksimal. Kita butuh wakil yang mampu membuka dialog langsung dengan pemerintah AS demi melindungi kepentingan warga kita,” ujar Nico.

BACA JUGA:Dapat Tinjau Ulang Doktrin

Ditambahkannya, kehadiran Duta Besar tak hanya berfungsi sebagai perwakilan Indonesia di negara lain tapi juga untuk penguatan diplomasi perlindungan WNI.

Khususnya dalam konteks kasus-kasus hukum yang bersinggungan dengan isu politik, sosial, atau HAM di negara tempat WNI berada.

Nico mengatakan ini harus menjadi momentum refleksi. Perwakilan Indonesia di luar negeri bukan hanya menjadi penjaga hubungan bilateral, tetapi juga garda depan perlindungan warga negara.

BACA JUGA:Propaganda yang Sudutkan RI

lindungi mahasiswa ri ditahan di as                            jakarta - anggota komisi i dpr junico siahaan meminta kementerian luar negeri (kemlu) dan seluruh jajaran perwakilan diplomatik indonesia di amerika serikat untuk secara aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara indonesia (wni) dalam menjalani proses peradilan di negara asing.
"kami mendesak kemlu dan kjri chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap wni kita yang ditangkap di amerika serikat. ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri," kata junico dalam keterangannya di jakarta, rabu, saat menanggapi soal penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan indonesia di amerika serikat (as).
seperti diketahui, seorang mahasiswa indonesia bernama aditya harsono wicaksono yang tinggal di marshall, minnesota, ditangkap oleh agen badan imigrasi dan bea cukai as atau immigration and customs enforcement (ice) di tempat kerjanya pada 27 maret lalu.
baca juga:paslon hba-henny dicegat masuk acara deklarasi damai : netralitas bawaslu empat lawang dipertanyakan !
baca juga:terima kunjungan wakil pm rusia di istana merdeka 
penahanan aditya dilakukan beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba.
pria berusia 33 tahun itu diduga ditangkap karena mengikuti aksi protes terkait kematian george floyd yang memicu gerakan black lives matter pada tahun 2021.
aditya saat ini masih ditahan di kandiyohi county jail, marshall, minnesota. pihak kemlu dan kementerian hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk aditya.
baca juga:minta airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk ri
baca juga:tak siapkan revisi uu pemilu, tetapi fokus pada ruu asn
nico siahaan, sapaan akrab junico siahaan, menegaskan aditya harus mendapat perlindungan maksimal berdasarkan prinsip keadilan universal dan asas non-diskriminasi.
"indonesia harus menunjukkan bahwa kita serius dalam memperjuangkan hak-hak hukum setiap warga negara, apalagi ketika menghadapi sistem hukum asing yang memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. pendampingan hukum harus dilakukan secara intens dan profesional," ujar nico.
aditya juga pernah tercatat mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi protes.
baca juga:dpr nilai bukan kriminal biasa
baca juga:debat publik psu empat lawang lancar dan kondusif
dia ditangkap dalam demonstrasi setelah diberlakukan jam malam di minnesota. aditya juga telah menjalani persidangan dan diputuskan bebas dengan jaminan.
aditya diketahui memegang visa pelajar f-1 dan telah menyelesaikan gelar master di southwest minnesota state university pada 2023.
saat visanya dicabut, aditya sebenarnya tengah menanti proses permanen tinggal di as melalui pengajuan kartu hijau (green card) usai menikah dengan warga setempat.
baca juga:dpr minta pemerintah berikan perlindungan
baca juga:tempati peringkat 5 pasukan penjaga perdamaian dunia 
nico pun menilai, kasus ini merupakan pengingat bahwa dinamika sosial-politik di negara seperti as sangat kompleks. untuk itu ia mengimbau wni yang bermigran untuk cermat melihat situasi di negeri orang.
"kami mengimbau wni, khususnya pelajar dan diaspora di as, untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyuarakan opini. ini bukan soal membatasi kebebasan berekspresi, tetapi lebih kepada memahami konteks politik dan hukum yang berlaku di negara tempat tinggal masing-masing,” ungkap nico.
menurut nico, kebebasan berekspresi itu merupakan hak setiap orang, apalagi dalam menyangkut hal-hal kemanusiaan.
baca juga:akan ada pertemuan lanjutan prabowo-megawati
baca juga:minta penjelasan serangan kkb di yahukimo 
"saya hanya mengimbau untuk lebih berhati-hati. bukan kita mengesampingkan sisi kemanusiaan dan juga solidaritas, tapi ketika kita menyampaikan isu hari ini di amerika, saya harap bisa berpikirlah seribu kali untuk itu, apalagi dengan posisi sebagai pendatang,” sebutnya.
lebih lanjut, nico kembali meminta pemerintah untuk hadir dan aktif melindungi warganya yang berada di luar negeri. ia mendorong adanya bantuan hukum terbaik dari pemerintah bagi aditya.
"negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan diplomatik sebesar-besarnya. itu adalah mandat konstitusi yang tidak boleh diabaikan,” tegas nico.
baca juga:debat publik psu empat lawang dijaga ketat 600 personel kepolisian
baca juga:terima kunjungan wakil pm rusia di istana merdeka 
secara khusus, anggota komisi di dpr yang membidangi urusan luar negeri itu menyoroti tantangan yang dihadapi wni di negara seperti as yang sistem hukumnya sering kali kompleks dan tidak selalu mudah dipahami.
menurut nico, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai pelanggar oleh otoritas di sana, maka proses hukum bisa menjadi sangat sulit apalagi bagi warga negara asing.
“maka kehadiran negara sangat diperlukan. kita tahu amerika serikat ini negara yang unik. kalau mau dibilang aneh juga bisa. terutama dengan pemimpinnya yang sekarang, peraturannya sering berubah-ubah," ucap legislator dari dapil jawa barat i tersebut.
baca juga:presiden prabowo temui emir qatar
baca juga:debat publik psu empat lawang lancar dan kondusif
untuk itu, nico mengingatkan betapa pentingnya agar indonesia segara mengisi posisi duta besar ri untuk amerika serikat yang sudah kosong selama 2 tahun.
ia mengatakan kehadiran dubes ri untuk as sangat diperlukan, utamanya untuk menangani berbagai kasus terkait wni yang berada di negeri paman sam itu.
"tanpa kehadiran duta besar, respons terhadap kasus-kasus seperti ini bisa menjadi lebih lambat dan tidak maksimal. kita butuh wakil yang mampu membuka dialog langsung dengan pemerintah as demi melindungi kepentingan warga kita,” ujar nico.
baca juga:kpu terima 256.699 surat suara untuk psu pilkada empat lawang
baca juga:dapat tinjau ulang doktrin 
ditambahkannya, kehadiran duta besar tak hanya berfungsi sebagai perwakilan indonesia di negara lain tapi juga untuk penguatan diplomasi perlindungan wni.
khususnya dalam konteks kasus-kasus hukum yang bersinggungan dengan isu politik, sosial, atau ham di negara tempat wni berada.
nico mengatakan ini harus menjadi momentum refleksi. perwakilan indonesia di luar negeri bukan hanya menjadi penjaga hubungan bilateral, tetapi juga garda depan perlindungan warga negara.
baca juga:propaganda yang sudutkan ri
baca juga:perkuat ri-turki dukung perdamaian di palestina 
“seperti yang disampaikan ketua dpr, ibu puan maharani, kami berharap pemerintah segera mengirimkan nama calon dubes ri untuk as untuk dipertimbangkan oleh dpr. dengan begitu, posisi dubes kita di as yang kini kosong bisa segera terisi dan memaksimalkan fungsi diplomasi,” tutur nico.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan