JPN Kejari OKI Menangkan Gugatan Perdata : Hutan Kota Tetap Milik Rakyat

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 10 Apr 2025 - 14:38

Kajari OKI, Hendri Hanafi saat mengikuti persidangan sengketa lahan Hutan Kota di PN Kayuagung.-Foto: Humas Kominfo OKI-

OKI,KORANPALPOS.COM - Gugatan perdata terkait sengketa lahan Hutan Kota SMK Negeri 3 Kayuagung oleh penggugat atas nama Husin resmi ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung.

Putusan perkara Nomor:33/Pdt.G/2024/PN Kayuagung ini dibacakan dalam sidang yang digelar pada, Selasa, 8 April 2025.

Hal tersebut menjadi kemenangan penting bagi Pemerintah Kabupaten OKI yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI.

Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Guntoro Eka Sekti SH MH yang didampingi Hakim Anggota, Anisa Lestari SH MKn dan Indah Wijayanti SH MKn menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat.

Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.610.000. Putusan itu menjadi bukti kuat atas legitimasi dan legalitas pengelolaan lahan oleh Pemkab OKI.

Kepala Kejaksaan Negeri OKI melalui Kepala Seksi Intelijen, Agung Setiawan, SH MH menyampaikan, apresiasi yang tinggi kepada Pemkab OKI atas kepercayaan yang diberikan untuk mewakili pemerintah daerah dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

“Kepercayaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus hadir dalam menjaga aset daerah dari gugatan yang tidak berdasar,” ungkapnya.

Menurutnya, Kajari OKI menilai bahwa, keberhasilan itu tak lepas dari kerja keras tim JPN yang menyajikan bukti, menghadirkan saksi, dan ahli selama proses persidangan tujuh bulan terakhir.

"Kami juga mengapresiasi majelis hakim PN Kayuagung atas pertimbangannya yang adil dan objektif dalam memutus perkara ini,” ujarnya.

jpn kejari oki menangkan gugatan perdata : hutan kota tetap milik rakyat                            oki,koranpalpos.com - gugatan perdata terkait sengketa lahan hutan kota smk negeri 3 kayuagung oleh penggugat atas nama husin resmi ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri (pn) kayuagung.
putusan perkara nomor:33/pdt.g/2024/pn kayuagung ini dibacakan dalam sidang yang digelar pada, selasa, 8 april 2025.
hal tersebut menjadi kemenangan penting bagi pemerintah kabupaten oki yang diwakili oleh jaksa pengacara negara (jpn) kejaksaan negeri (kejari) oki.
baca juga:kapolres lubuklinggau kunjungi sekretariat pwi, tegaskan komitmen bersinergi jaga kamtibmas dan lawan hoaks
baca juga:jaga kesehatan mata dan cegah anemia dengan buah murbei
persidangan yang dipimpin oleh hakim ketua guntoro eka sekti sh mh yang didampingi hakim anggota, anisa lestari  sh mkn dan indah wijayanti sh mkn menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat.
majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp2.610.000. putusan itu menjadi bukti kuat atas legitimasi dan legalitas pengelolaan lahan oleh pemkab oki.
kepala kejaksaan negeri oki melalui kepala seksi intelijen, agung setiawan, sh mh menyampaikan, apresiasi yang tinggi kepada pemkab oki atas kepercayaan yang diberikan untuk mewakili pemerintah daerah dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
baca juga:dorong percepatan pembangunan : bupati toha tegaskan perusahaan harus tunjukkan performa nyata !
baca juga:kajari muba pimpin sertijab kasi pidum : armein ramdhani digantikan didi aditya rustanto !
“kepercayaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus hadir dalam menjaga aset daerah dari gugatan yang tidak berdasar,” ungkapnya.
menurutnya, kajari oki menilai bahwa, keberhasilan itu tak lepas dari kerja keras tim jpn yang menyajikan bukti, menghadirkan saksi, dan ahli selama proses persidangan tujuh bulan terakhir.
"kami juga mengapresiasi majelis hakim pn kayuagung atas pertimbangannya yang adil dan objektif dalam memutus perkara ini,” ujarnya.
baca juga:ribuan warga meriahkan jalan sehat hut ke-23 kabupaten banyuasin
baca juga:kendaraan dinas jadi sorotan : edison perintahkan inventarisasi menyeluruh aset !
sementara bupati oki h muchendi mahzareki turut mengapresiasi kerja profesional tim jpn kejari oki dalam mengawal perkara itu.
“kami sangat menghargai dedikasi kejari oki yang telah membela kepentingan hukum pemerintah daerah. putusan ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap aset publik,” tuturnya.
muchendi menegaskan, pemkab oki tetap berkomitmen menjaga keberadaan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau yang memiliki nilai ekologis dan sosial bagi masyarakat kayuagung.
baca juga:gadaikan motor pinjaman, pria asal lengkiti diciduk polisi
baca juga:9 praja ipdn laksanakan magang di pemkab muara enim
"hutan kota adalah milik masyarakat. kami akan terus menjaganya sebagai warisan lingkungan hidup,” lanjutnya.
sebelumnya, perkara serupa atas nama penggugat ningmas dkk dengan nomor perkara 18/pdt.g/2024/pn kayuagung juga telah ditolak oleh pn kayuagung dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi palembang.
hal itu menunjukkan konsistensi pertimbangan hukum dalam menolak gugatan terkait hutan kota.
baca juga:pererat sinergi lapas muara enim koordinasi bersama kejari
baca juga:halalbihalal polres muara enim bawa semangat baru bekerja
saat ini, kejari oki menyampaikan akan memanfaatkan masa pikir-pikir selama tujuh hari ke depan untuk berkoordinasi dengan pemkab oki sebagai pihak principal, guna menentukan langkah selanjutnya apabila terdapat upaya hukum dari penggugat. ril

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan