Prabowo Teken PP No. 6 Tahun 2025 : Pekerja Terkena PHK Dapat Uang Tunai 60 Persen Upah Selama 6 Bulan !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 16 Feb 2025 - 11:56

Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (10/2/2025).-FOTO : ANTARA-

Dengan adanya skema ini, diharapkan mereka dapat lebih mudah bertahan secara finansial sebelum mendapatkan pekerjaan baru.

Selain manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena PHK, PP 6/2025 juga mengatur perubahan besaran iuran program JKP.

Dalam Pasal 11, iuran JKP yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan kini diturunkan menjadi 0,36 persen.

Iuran ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu:

1. Iuran dari Pemerintah Pusat: Sebesar 0,22 persen dari upah sebulan.

2. Sumber pendanaan JKP: Sebesar 0,14 persen dari upah sebulan, yang berasal dari rekomposisi iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Penurunan iuran ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi pengusaha sekaligus tetap memastikan keberlanjutan program JKP.

Dengan skema baru ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi global.

PP Nomor 6 Tahun 2025 juga menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 39A, yang mengatur mengenai kondisi perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit.

Dalam aturan ini disebutkan bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tutup dan menunggak iuran JKP selama maksimal enam bulan, maka manfaat JKP tetap akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, aturan ini tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Artinya, meskipun BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan manfaat kepada pekerja yang terdampak PHK, perusahaan tetap bertanggung jawab atas kewajiban iuran yang tertunda.

prabowo teken pp no. 6 tahun 2025 : pekerja terkena phk dapat uang tunai 60 persen upah selama 6 bulan !                            koranpalpos.com - presiden prabowo subianto resmi menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 6 tahun 2025, yang mengatur manfaat bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (phk).
salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah pemberian uang tunai sebesar 60 persen dari upah pekerja selama maksimal enam bulan.
regulasi ini merupakan revisi dari pp nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp).
baca juga:mudik gratis tetap jalan, meski ada efisiensi anggaran
baca juga:kolaborasi pencegahan dan menjaga kebersihan : kasus diare melonjak di palembang !
aturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat phk, sekaligus menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial di sektor ketenagakerjaan.
dalam pasal 21 pp nomor 6 tahun 2025 disebutkan bahwa manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena phk diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada bpjs ketenagakerjaan.
namun, terdapat batasan maksimal upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan manfaat ini, yaitu sebesar rp5 juta per bulan.
baca juga:rencana naiknya iuran bpjs kesehatan 2026 : masyarkat bakal makin terjepit !
baca juga:dalil efisiensi anggaran : pemerintah terapkan sistem kerja 3 hari bagi asn
jika seorang pekerja memiliki upah lebih dari rp5 juta, maka manfaat uang tunai yang diterima tetap dihitung berdasarkan batas atas tersebut.
skema ini bertujuan untuk memberikan bantuan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi mencari pekerjaan baru.
kebijakan ini menjadi angin segar bagi pekerja yang selama ini menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat phk.
baca juga:pemprov sumsel bentuk satgas untuk serap gabah petani
baca juga:fokus penghematan tanpa mengurangi bantuan sosial
dengan adanya skema ini, diharapkan mereka dapat lebih mudah bertahan secara finansial sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
selain manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena phk, pp 6/2025 juga mengatur perubahan besaran iuran program jkp.
dalam pasal 11, iuran jkp yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan kini diturunkan menjadi 0,36 persen.
baca juga:kabar baik untuk petani : harga gabah pada masa panen tidak boleh turun dari hpp rp6.500 per kilogram !
baca juga:pelajaran berharga dari polemik gas melon
iuran ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu:
1. iuran dari pemerintah pusat: sebesar 0,22 persen dari upah sebulan.
2. sumber pendanaan jkp: sebesar 0,14 persen dari upah sebulan, yang berasal dari rekomposisi iuran program jaminan kecelakaan kerja (jkk).
penurunan iuran ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi pengusaha sekaligus tetap memastikan keberlanjutan program jkp.
dengan skema baru ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi global.
pp nomor 6 tahun 2025 juga menambahkan ketentuan baru dalam pasal 39a, yang mengatur mengenai kondisi perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit.
dalam aturan ini disebutkan bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tutup dan menunggak iuran jkp selama maksimal enam bulan, maka manfaat jkp tetap akan dibayarkan oleh bpjs ketenagakerjaan.
namun, aturan ini tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan.
artinya, meskipun bpjs ketenagakerjaan tetap memberikan manfaat kepada pekerja yang terdampak phk, perusahaan tetap bertanggung jawab atas kewajiban iuran yang tertunda.
ketentuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.
dengan adanya jaminan manfaat jkp meski perusahaan mengalami kesulitan keuangan, pekerja tidak akan kehilangan hak mereka akibat kegagalan finansial perusahaan tempat mereka bekerja.
penerapan pp nomor 6 tahun 2025 diharapkan membawa dampak positif bagi sektor ketenagakerjaan di indonesia.
beberapa manfaat utama dari peraturan ini antara lain:
1. perlindungan sosial lebih kuat bagi pekerja: dengan adanya manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena phk, mereka dapat lebih tenang dalam mencari pekerjaan baru tanpa harus langsung menghadapi krisis finansial.
2. mendorong kepatuhan perusahaan terhadap bpjs ketenagakerjaan: dengan adanya ketentuan terkait perusahaan pailit, diharapkan pengusaha lebih disiplin dalam membayar iuran jkp demi kepentingan karyawan mereka.
3. meningkatkan stabilitas ekonomi di masa transisi: bagi pekerja yang terkena phk, manfaat ini dapat membantu menjaga daya beli mereka, sehingga mengurangi risiko penurunan konsumsi yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.
4. keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha: dengan penurunan besaran iuran jkp, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan ini tidak terlalu membebani pengusaha, namun tetap memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja.
namun, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam implementasi peraturan ini, seperti:
1. sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja: pemerintah dan bpjs ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami skema baru ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. pengawasan dan penegakan hukum: diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa pengusaha tetap membayar iuran jkp secara disiplin.
3. keberlanjutan pendanaan program: dengan meningkatnya jumlah pekerja yang dapat menerima manfaat jkp, pemerintah perlu memastikan bahwa pendanaan program ini tetap berkelanjutan.
penandatanganan pp nomor 6 tahun 2025 oleh presiden prabowo subianto merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem jaminan sosial bagi pekerja di indonesia.
dengan manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena phk, penyesuaian iuran, serta jaminan manfaat meskipun perusahaan pailit, regulasi ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja indonesia.
namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam membayar iuran jkp, serta efektivitas pengawasan dari pemerintah.
dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat pekerja di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan