Rekonsiliasi Nasional, Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 01 Aug 2025 - 20:37

Sedek Bahta, Praktisi Hukum-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Praktisi hukum Sedek Bahta memandang pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai upaya rekonsiliasi nasional.

“Dalam konteks Hasto, pemberian amnesti bukan pembenaran atas pelanggaran hukum, melainkan bentuk pengakuan terhadap potensi kriminalisasi dalam kontestasi politik, dan upaya rekonsiliasi nasional,” ujar Sedek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (01/08/2025).

Oleh sebab itu, dia mendukung langkah Presiden tersebut.

Terlebih pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk kasus Thomas Trikasih Lembong, dia memandang langkah Presiden tersebut sebagai bentuk pengecualian proses hukum demi kepentingan strategis nasional.

“Tom Lembong meskipun telah divonis atas kasus penyimpangan impor gula, tidak terbukti menerima keuntungan pribadi maupun memiliki niat jahat atau mens rea,” katanya menjelaskan dukungan terhadap langkah pemerintah.

Sementara itu, dia menilai pemberian abolisi dan amnesti tersebut mencerminkan kematangan politik dan keberanian negara dalam memutus ketegangan melalui jalur hukum yang elegan.

“Kami berharap ke depan lembaga penegak hukum bekerja lebih profesional, adil, dan bebas dari intervensi politik agar tidak lagi diperlukan tindakan hukum korektif seperti abolisi atau amnesti karena kegagalan sistemis,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk calon anggota DPR RI Harun Masiku, dan perintangan penyidikan kasus tersebut.

"Pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

rekonsiliasi nasional, amnesti hasto dan abolisi tom lembong                            koranpalpos.com - praktisi hukum sedek bahta memandang pemberian amnesti oleh presiden prabowo subianto kepada sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto sebagai upaya rekonsiliasi nasional.
“dalam konteks hasto, pemberian amnesti bukan pembenaran atas pelanggaran hukum, melainkan bentuk pengakuan terhadap potensi kriminalisasi dalam kontestasi politik, dan upaya rekonsiliasi nasional,” ujar sedek dalam keterangannya di jakarta, jumat (01/08/2025).
oleh sebab itu, dia mendukung langkah presiden tersebut.
terlebih pemberian amnesti merupakan hak prerogatif presiden seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia 1945.
baca juga:deru bicara sawit dan kesetaraan gender
baca juga:berantas perdagangan orang: komitmen polri, kritik masyarakat sipil, dan derita para korban
untuk kasus thomas trikasih lembong, dia memandang langkah presiden tersebut sebagai bentuk pengecualian proses hukum demi kepentingan strategis nasional.
“tom lembong meskipun telah divonis atas kasus penyimpangan impor gula, tidak terbukti menerima keuntungan pribadi maupun memiliki niat jahat atau mens rea,” katanya menjelaskan dukungan terhadap langkah pemerintah.
sementara itu, dia menilai pemberian abolisi dan amnesti tersebut mencerminkan kematangan politik dan keberanian negara dalam memutus ketegangan melalui jalur hukum yang elegan.
“kami berharap ke depan lembaga penegak hukum bekerja lebih profesional, adil, dan bebas dari intervensi politik agar tidak lagi diperlukan tindakan hukum korektif seperti abolisi atau amnesti karena kegagalan sistemis,” ujarnya.
baca juga:pendataan aset untuk antisipasi penyalahgunaan
baca juga:waspada! serangan siber naik tajam
sebelumnya, dpr ri memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap hasto kristiyanto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (paw) untuk calon anggota dpr ri harun masiku, dan perintangan penyidikan kasus tersebut.
"pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat presiden nomor r42/pres/07/2025 tanggal 30 juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara hasto kristiyanto," kata wakil ketua dpr ri sufmi dasco di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (31/7/2025) malam.
selain itu, dpr ri memberikan persetujuan terhadap pemberian abolisi untuk tom lembong.
"dpr ri telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor r.43/pres/07/2025 tanggal 30 juli 2025 tentang permintaan pertimbangan dpr ri atas pemberian abolisi atas nama saudara tom lembong," kata dasco.
baca juga:pesona kebaya sebagai identitas bangsa lewat hari kebaya nasional
baca juga:pemprov bantu perbaikan infrastruktur jalan
sementara, komisi pemberantasan korupsi (kpk) memandang amnesti dari presiden prabowo subianto untuk sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto bisa menjadi diskursus publik.
“peristiwa ini tentu bisa menjadi ruang diskusi bagi teman-teman, baik di kampus maupun pemerhati isu antikorupsi,” ujar juru bicara kpk budi prasetyo di gedung merah putih kpk, jakarta, jumat (01/08/225).
budi mengatakan diskursus tersebut nantinya bisa memberikan sejumlah sudut pandang mengenai pemberian amnesti untuk hasto.
“dengan demikian, kita bisa sama-sama memberikan sumbangsih bagi perbaikan hukum maupun pemberantasan korupsi di indonesia,” katanya.
baca juga:dari rojali dan rohana : menuju ekonomi produktif !
baca juga:pemprov pacu pertumbuhan ekonomi hijau
sebelumnya, dpr ri memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap hasto kristiyanto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (paw) untuk calon anggota dpr ri harun masiku, dan perintangan penyidikan kasus tersebut.
"pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat presiden nomor r42/pres/07/2025 tanggal 30 juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara hasto kristiyanto," kata wakil ketua dpr ri sufmi dasco di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (31/7/2025) malam.
sementara pada jumat (01/08/2025) pagi, hasto sempat keluar dari rumah tahanan kpk pada pukul 09.14 wib.
hasto keluar untuk menjalani pengobatan yang telah diagendakan sebelum amnesti tersebut diberikan. setelah itu, hasto kembali ke rutan kpk pada pukul 10.45 wib.
diketahui, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, jakarta, menyatakan hasto kristiyanto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka calon anggota legislatif dpr ri harun masiku.
kendati demikian, untuk kasus dugaan pemberian suap, hasto dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
hasto terbukti menyediakan dana suap sebesar rp400 juta yang akan diberikan kepada anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri periode 2017–2022 wahyu setiawan untuk pengurusan pengganti antarwaktu (paw) calon anggota legislatif dpr ri terpilih dari daerah pemilihan sumatera selatan i atas nama riezky aprilia kepada harun masiku.
terpisah, wakil menteri sekretaris negara (wamensesneg) juri ardiantoro menyebut keputusan presiden (keppres) tentang pemberian abolisi untuk thomas trikasih lembong (tom lembong), dan amnesti untuk terpidana korupsi hasto kristiyanto oleh presiden ri prabowo subianto diterbitkan secepatnya setelah seluruh proses administrasinya rampung.
juri menyebut sejauh ini dirinya belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai keppres itu, berikut nomor, isi, dan tanggal diteken oleh presiden prabowo.
"nunggu info lebih lengkap. secepatnya (keppres diterbitkan, red.). jangan lama-lama," kata juri saat ditemui di istana kepresidenan ri, jakarta, jumat, menjawab pertanyaan wartawan soal keppres abolisi tom lembong dan amnesti hasto.
pernyataan yang sama juga disampaikan oleh juri saat ditanya tentang keppres abolisi dan amnesti saat jumpa pers di kantor presiden ri, jakarta, jumat (01/08/2025) pagi.
"nanti, nunggu anu info lebih lengkap. secepatnya (diterbitkan, red.)," ujar juri.
presiden prabowo subianto pada 30 juli 2025 mengirimkan surat kepada dpr ri untuk meminta pertimbangan mengenai pemberian abolisi kepada tom lembong. 
wakil ketua dpr sufmi dasco, sehari setelahnya, pada kamis (31/07/2025), mengumumkan dpr menyetujui pemberian abolisi kepada thomas trikasih lembong dalam kasus importasi gula di kementerian perdagangan ri pada periode tahun 2015–2016.
"dpr ri telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor r.43/pres/07/2025 tanggal 30 juli 2025 tentang permintaan pertimbangan dpr ri atas pemberian abolisi atas nama saudara tom lembong," kata wakil ketua dpr ri sufmi dasco di kompleks mpr, dpr, dpd, kamis malam.
tom lembong divonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan setelah majelis hakim menyatakan tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar rp194,72 miliar.
tindak pidana korupsi yang diyakini dilakukan tom lembong, antara lain menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari kementerian perindustrian. 
tidak hanya hukuman penjara, tom lembong juga kena sanksi pidana denda sebesar rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
di lokasi yang sama, sufmi dasco mengumumkan dpr ri juga setuju terhadap keputusan presiden prabowo yang memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk hasto kristiyanto.
pernyataan dasco itu menjawab surat presiden nomor r.43/pres/07/2025 tertanggal 30 juli 2025. hasto telah divonis oleh majelis hakim hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan.
di sisi lain, kejaksaan agung (kejagung) menyatakan akan menunggu keputusan presiden (keppres) terlebih dahulu guna menindaklanjuti putusan pemberian abolisi bagi terdakwa kasus importasi gula thomas trikasih lembong atau tom lembong.
“yang pasti, kami harus menunggu keppres terlebih dahulu. kami baca isinya, bagaimana. nanti, kami akan melakukan tindak lanjutnya apa,” kata direktur penuntutan pada jampidsus sutikno di gedung kejagung, jakarta, jumat (01/08/2025).
dia juga mengatakan bahwa kejaksaan akan mendalami dahulu teknis dan administrasi yang tercantum dalam keppres tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.
sementara itu, kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) kejagung anang supriatna mengatakan bahwa kejaksaan menghormati abolisi yang diberikan kepada tom lembong.
“kami menghormati dan ini sudah kebijakan dari presiden ri prabowo subianto dan disetujui oleh dpr ri,” katanya.
kejaksaan, kata dia, masih menunggu turunnya keppres guna menentukan langkah selanjutnya.
diketahui, dpr ri memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi yang disampaikan presiden ri prabowo subianto terhadap mantan menteri perdagangan tom lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di kementerian perdagangan pada tahun 2015–2016.
"dpr ri telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor r.43/pres/07/2025 tanggal 30 juli 2025 tentang permintaan pertimbangan dpr ri atas pemberian abolisi atas nama saudara tom lembong," kata wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad.
sementara itu, menteri hukum supratman andi agtas mengatakan bahwa usulan pemberian abolisi kepada tom lembong diusulkan oleh dirinya kepada presiden prabowo.
"semuanya yang mengusulkan kepada bapak presiden adalah menteri hukum, jadi surat permohonan menteri hukum kepada bapak presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang menandatangani," kata supratman.
supratman menjelaskan dengan pemberian abolisi tersebut maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap tom lembong itu dihentikan dan tinggal menunggu keputusan presiden sebagai tindak lanjutnya.
"maka seluruh proses hukum yg sedang berjalan itu dihentikan. kalau kemudian nanti presiden dengan atas dasar pertimbangan dari dpr itu kemudian menerbitkan keputusan presiden," katanya.
sebagai informasi, tom lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti melakukan korupsi.
saat ini, pihak tom lembong dan jpu kejagung sama-sama mengajukan upaya banding.
terpisah, pengadilan negeri jakarta pusat (pn jakpus) menghormati keputusan presiden prabowo subianto yang memberikan abolisi terhadap tom lembong dan amnesti kepada hasto kristiyanto.
saat dikonfirmasi di jakarta, jumat, juru bicara pn jakarta pusat andi saputra menuturkan keputusan tersebut merupakan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 14 undang-undang dasar (uud) 1945.
dari sisi prosedural, dia mengungkapkan keputusan yang ditetapkan telah melalui mekanisme yang diamanatkan konstitusi, dengan melibatkan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (dpr) sebagai representasi rakyat.
sebagai lembaga peradilan, andi menegaskan akan melaksanakan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dirinya percaya pada sistem checks and balances atau pemeriksaan dan keseimbangan dalam ketatanegaraan indonesia, di mana setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing dalam koridor konstitusi.
"semua pihak diharapkan dapat menghormati keputusan ini sebagai bagian dari upaya membangun keadilan serta kedamaian dalam berbangsa dan bernegara," ucap dia.
adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan.
hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (dpr).
sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
abolisi diberikan kepada menteri perdagangan periode 2015-2016 tom lembong setelah divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di kementerian perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar rp194,72 miliar.
sementara amnesti diberikan kepada sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan hasto kristiyanto usai divonis penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda rp250 juta subsider 3 bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan