Berantas Perdagangan Orang: Komitmen Polri, Kritik Masyarakat Sipil, dan Derita Para Korban

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 31 Jul 2025 - 20:34

Brigjen Pol Nurul Azizah, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (31/07/2025), mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merampas hak, martabat, dan masa depan para korban.

"Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan," kata Azizah, sapaan akrabnya.

Menurut dia, TPPO merupakan kejahatan yang terorganisir dalam lintas negara, kompleks, dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.

Maka dari itu, penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang solid antar lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat.

"Polri terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, memperluas edukasi publik, serta meningkatkan kapasitas penyidik dan penyelidik, terutama di wilayah-wilayah yang rawan menjadi titik perdagangan orang," katanya.

Kendati demikian, Azizah menilai bahwa upaya penindakan saja tidaklah cukup. Strategi pencegahan dan penyelamatan korban juga harus menjadi prioritas utama.

Azizah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mewaspadai berbagai modus eksploitasi yang kerap digunakan pelaku TPPO, seperti iming-iming pekerjaan di luar negeri atau janji kesejahteraan palsu.

"Laporkan jika melihat tanda-tanda atau indikasi perdagangan orang. Jangan ragu. Setiap laporan adalah bentuk penyelamatan," ucapnya.

Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri telah menangani 189 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sejak Januari hingga Juni 2025.

berantas perdagangan orang: komitmen polri, kritik masyarakat sipil, dan derita para korban                            koranpalpos.com - direktorat tindak pidana perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang (ppa dan ppo) bareskrim polri menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
direktur tindak pidana ppa dan ppo brigadir jenderal polisi nurul azizah dalam keterangan yang diterima di jakarta, kamis (31/07/2025), mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang (tppo) merampas hak, martabat, dan masa depan para korban.
"ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan," kata azizah, sapaan akrabnya.
menurut dia, tppo merupakan kejahatan yang terorganisir dalam lintas negara, kompleks, dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.
baca juga:pendataan aset untuk antisipasi penyalahgunaan
baca juga:pemprov- bpom perketat pengawasan pangan
maka dari itu, penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang solid antar lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat.
"polri terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, memperluas edukasi publik, serta meningkatkan kapasitas penyidik dan penyelidik, terutama di wilayah-wilayah yang rawan menjadi titik perdagangan orang," katanya.
kendati demikian, azizah menilai bahwa upaya penindakan saja tidaklah cukup. strategi pencegahan dan penyelamatan korban juga harus menjadi prioritas utama.
azizah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mewaspadai berbagai modus eksploitasi yang kerap digunakan pelaku tppo, seperti iming-iming pekerjaan di luar negeri atau janji kesejahteraan palsu.
baca juga:deru ajak warga bangun desa bersama
baca juga:pemprov bantu perbaikan infrastruktur jalan
"laporkan jika melihat tanda-tanda atau indikasi perdagangan orang. jangan ragu. setiap laporan adalah bentuk penyelamatan," ucapnya.
direktorat ppa-ppo bareskrim polri telah menangani 189 kasus tindak pidana perdagangan orang (tppo) sejak januari hingga juni 2025.
dari ratusan kasus tersebut, terdapat 556 korban yang berhasil diselamatkan.
jumlah tersebut terdiri atas 260 korban perempuan dewasa, 45 korban anak perempuan, 228 korban laki-laki dewasa, dan 23 korban anak laki-laki.
baca juga:dari rojali dan rohana : menuju ekonomi produktif !
baca juga:waspada! serangan siber naik tajam
selain itu, modus operandi yang banyak dilaporkan adalah pengiriman pekerja migran indonesia nonprosedural yang sebanyak 117 laporan polisi (lp).
adapun modus lainnya adalah eksploitasi seksual komersial sebanyak 48 lp dan eksploitasi terhadap anak sebanyak 24 lp.
sementara ketua komisi keadilan dan perdamaian pastoral migran dan perantau (kkppmp) romo paschal mengatakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (tppo) membutuhkan keseriusan bersama, tidak hanya aparat dan pemerintah tetapi juga masyarakat.
pria bernama lengkap chrisanctus paschalis saturnus itu menyebut sudah banyak upaya-upaya dilakukan polda kepri dalam mencegah dan memberantas tppo, seperti mengumpulkan ormas-ormas, menyampaikan pernyataan sikap bersama dengan menteri p2mi, serta satgas tppo hingga terbentuknya gugus tugas tppo.
“tapi saya mau memberikan catatan. tppo tidak selesai hanya dengan seremonial. ini membutuhkan keseriusan dan gerak hati yang tulus,” kata romo paschal dikonfirmasi di batam, kamis (31/07/2025).
menurut dia, tppo bukan kejahatan biasa sehingga membutuhkan cara-cara yang lebih progresif dan kerja nyata.
“kalau tidak, kita tidak terlalu bisa banyak berharap kepada pemerintah dan aparat,” katanya.
dia mengkritisi adanya dugaan keterlibatan oknum aparat tni dan imigrasi dalam jaringan mafia penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri melalui pintu pelabuhan di batam.
kkppmp pun melayangkan surat kepada kepala staf angkatan laut (ksal) serta menteri imigrasi dan pemasyarakatan indonesia (imipas) untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
“kami sangat mengutuk keras bila benar ada oknum yang terlibat. dan langkah menyurati ini adalah bentuk tanggung jawab kami pada kemanusiaan dan keadilan,” katanya.
“siapa pun yang melakukan kejahatan dan terindikasi perdagangan orang harus disikat,” sambungnya.
romo paschal turut hadir memperingati hari anti tppo yang diselenggarakan oleh jaringan nasional (jarnas) anti tppo di gedung dpr ri, jakarta, rabu (30/07/2025).
tppo diambil dari istilah trafficking in person yang terdapat dalam un protocol to present, suppresand punish trafficking in persons, expecially women and children, supplementing the united nation covertion againts transnational organized crime (protokol palemo) yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia tahun 2009.
tppo dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan lintas negara (transnasional crime) yang sering melibatkan sindikat lintas negara dengan korban terbanyak perempuan dan anak-anak.
beberapa bentuk tppo, kata dia, yakni eksploitasi seksual, perdagangan anak, kerja paksa, perdagangan organ tubuh, perbudakan domestik.
sedangkan modus operandi tppo yang sering terjadi yakni merekrut atau eksploitasi pekerja migran indonesia (pmi), pengantin pesanan, penculikan, perekrutan anak jalanan dan magang pelajar/mahasiswa.
terpisah, lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) menerima sebanyak 2.373 permohonan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang atau tppo dalam lima tahun terakhir, yakni pada 2020 hingga 2024.
ketua lpsk achmadi mengatakan jumlah tersebut mencerminkan bahwa semakin banyak korban tppo yang berani bersuara dan mencari perlindungan.
"ini juga menunjukkan bahwa kesadaran terhadap isu tppo dan keberadaan lpsk semakin meluas," ujar achmadi dalam acara diskusi publik hari anti-tindak pidana perdagangan orang (tppo) di jakarta, kamis (31/07/2025).
achmadi merinci permohonan tersebut meliputi tahun 2020 tercatat sebanyak 203 permohonan, tahun 2021 ada 147 permohonan, tahun 2022 menerima 150 permohonan, tahun 2023 tercatat 1.297 permohonan, dan tahun 2023 ada 576 permohonan.
disebutkan bahwa sebagian besar dari para pemohon perlindungan itu mengajukan permohonan restitusi. 
sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 439 permohonan restitusi yang difasilitasi lpsk, dengan total nilai restitusi yang dihitung mencapai rp7,49 miliar.
namun, dalam praktiknya, kata achmadi, masih terdapat berbagai hambatan, salah satunya tidak semua permohonan restitusi dikabulkan majelis hakim.
kalau pun dikabulkan, achmadi menjelaskan besarannya sering tidak sesuai dengan hasil perhitungan, dan meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, banyak pelaku yang enggan menjalankan kewajibannya.
untuk itu, dia menilai belum adanya mekanisme pemaksaan yang efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban.
"ini perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya," imbuhnya.
achmadi menegaskan isu tppo merupakan tantangan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada harkat dan martabat para korban.
oleh karena itu, tambah achmadi, perlu pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penegakan hukum yang efektif hingga pemulihan yang komprehensif.
kendati begitu, dia meyakini praktik pemulihan korban tppo harus terus dikembangkan melalui berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman antarlembaga.
"lpsk pun terus memperbarui pendekatan, baik dalam perlindungan fisik dan hukum, pemulihan psikologis, medis dan psikososial, maupun dalam proses pemenuhan hak restitusi," ucap achmadi.
di sisi lain, serikat buruh migran indonesia (sbmi) meluncurkan laporan tppo sbmi 2025 bertajuk "suara korban dan pendamping dalam kasus tppo: membongkar realitas lemahnya sistem peradilan pidana dan abainya aparat penegak hukum" di jakarta, rabu (30/07/2025).
peluncuran tersebut bertepatan dengan hari anti perdagangan orang sedunia yang jatuh pada 30 juli.
bagi sbmi, momen hari anti perdagangan orang sedunia bukanlah seremoni simbolik, melainkan pengingat keras atas kegagalan negara dalam menghentikan praktik eksploitasi sistemik terhadap buruh migran indonesia.
"peringatan hari anti perdagangan orang tidak boleh menjadi panggung seremoni, namun menjadi momen untuk mempertanyakan ulang arah dan tanggung jawab negara," kata ketua umum sbmi, hariyanto suwarno dalam acara peluncuran tersebut.
menurutnya, ketika keadilan tidak lagi bisa ditemukan di dalam ruang hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak korban, namun juga martabat negara itu sendiri.
fakta yang dihadirkan dalam laporan sbmi itu menunjukkan dengan jelas sistem hukum indonesia yang belum berpihak pada korban, bahkan secara aktif melanggengkan kekerasan melalui proses hukum yang tidak sensitif, meminggirkan korban dari hak dasarnya serta melemahkan pendamping yang berjuang mendampingi mereka.
pada catatan tahunan sbmi 2024, terdapat 251 pekerja migran indonesia yang terindikasi menjadi korban perdagangan orang dari berbagai sektor.
pihaknya mencatat sedikitnya 22 kasus perdagangan orang terhadap buruh migran yang dilaporkan sejak 2014-2025 ke berbagai instansi kepolisian, namun belum menunjukkan progres berarti.
beberapa kasus sudah berjalan lebih dari satu dekade dan terancam kadaluarsa, katanya.
di saat yang sama, hak restitusi yang telah diputus oleh pelbagai pengadilan senilai lebih dari rp5,6 miliar tak kunjung dieksekusi oleh kejaksaan.
di ruang sidang, lanjutnya, korban bukan hanya diabaikan, namun juga dipermalukan secara terbuka oleh majelis hakim.
hakim mempertanyakan alasan pelaporan korban, menyudutkan perempuan atas pengalaman kekerasannya, dan dalam beberapa kasus bahkan korban dijerat dengan pertanyaan-pertanyaan tak mendasar yang bertentangan dengan prinsip peradilan berbasis korban, katanya.
ia menambahkan bahwa pendamping korban juga menghadapi intimidasi, dikucilkan dari proses hukum, bahkan dicurigai, padahal menurutnya kehadiran pendamping korban sangat vital dalam mendampingi korban yang mengalami trauma atas eksploitasi.
hariyanto menilai bahwa apa yang disampaikan oleh negara adalah janji, namun yang dialami korban adalah pengkhianatan.
"ketika laporan-laporan yang kami buat sejak lebih dari sepuluh tahun lalu tak kunjung selesai, ketika korban dihina di ruang sidang, dan restitusi tak pernah dibayar, itu bukan sekadar kelalaian. itu adalah pengabaian yang sistemik", katanya.
laporan sbmi juga membongkar temuan penting dari lima wilayah pengadilan yakni serang di banten, pemalang di jawa tengah, malang di jawa timur, indramayu di jawa barat dan sukadana di lampung. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan