Saksi Kunci Kasus Korupsi Izin Tambang Batu Bara Lahat : Aswari Rivai Kembali Mangkir di Persidangan !

Reporter: Padri |

Editor: Dahlia |

Senin , 10 Feb 2025 - 20:08

Sidang kasus korupsi izin tambang batubara di Lahat yang digelar di PN Tipikor Palembang, Senin 10 Februari 2025.-Foto : Istimewa-

"Pejabat setingkat menteri hingga presiden pun hadir di persidangan. Kita tidak tahu apakah ketiga saksi ini berada di atas undang-undang atau konstitusi," sindir Yani.

Meski gagal menghadirkan saksi kunci, persidangan tetap berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari dua ahli yang dihadirkan oleh tim JPU.

Dua ahli tersebut adalah ahli perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan seorang ahli tambang.

Dalam persidangan sebelumnya, Aswari Rivai disebut sebagai sosok yang sangat diharapkan kehadirannya karena keterlibatannya dalam penandatangan SK izin tambang yang menjadi pusat perhatian.

SK tersebut diketahui memuat dua titik koordinat yang menjadi sumber masalah.

Hakim anggota, Fitriadi, bahkan sempat mempertanyakan keabsahan SK tersebut.

Ia menegaskan bahwa adanya dua titik koordinat dalam satu SK Bupati Lahat menjadi akar persoalan yang menyeret enam terdakwa ke meja hijau.

Aswari Rivai, saat menjabat sebagai Bupati Lahat, menandatangani SK izin tambang yang diduga bermasalah.

Dalam SK tersebut, terdapat dua titik koordinat, di mana salah satunya masuk ke wilayah izin tambang milik PT Bukit Asam (PTBA), sebuah perusahaan BUMN.

Menurut pengakuan saksi sebelumnya, tanda tangan Aswari pada SK tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur.

SK itu menjadi dasar bagi PT Andalas Bara Sejahtera untuk melakukan penambangan di luar area izin yang sah, yang akhirnya menyebabkan kerugian negara hingga Rp495 miliar lebih.

Dalam perkara ini, JPU mendakwa enam orang tersangka korupsi terkait IUP OP tambang batu bara.

Mereka terdiri dari tiga petinggi PT Andalas Bara Sejahtera, yakni Endre Saifoel, Gusnadi, dan Budiman.

saksi kunci kasus korupsi izin tambang batu bara lahat : aswari rivai kembali mangkir di persidangan !                            koranpalpos.com - sidang lanjutan kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan operasi produksi (iup op) tambang batu bara di lahat kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang.
sidang kali ini menghadirkan agenda pemeriksaan saksi, namun kembali diwarnai absennya saksi kunci, aswari rivai, mantan bupati lahat.
aswari rivai, yang seyogianya dihadirkan sebagai salah satu dari tiga saksi kunci oleh penuntut umum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel, kembali mangkir tanpa memberikan keterangan.
hal ini dikonfirmasi langsung oleh jaksa penuntut umum (jpu) saat ditanya oleh ketua majelis hakim, fauzi isra sh mh.
baca juga:kasus pembunuhan keji di perkebunan kopi lahat terungkap : pelaku dikenal dan ternyata residivis !
baca juga:dua pencuri bersenpi beraksi di ibu kota kabupaten oki: penjaga malam jadi korban!
"kami sudah berupaya melakukan pemanggilan secara patut kepada saksi aswari, namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan," jelas penuntut umum.
ketidakhadiran aswari rivai memicu reaksi keras dari tim penasihat hukum terdakwa, ahmad yani.
menurutnya, kehadiran aswari sangat krusial karena menyangkut penandatangan surat keputusan (sk) izin tambang yang menjadi pokok perkara.
"kehadiran aswari rivai sangat penting untuk menjelaskan terkait penandatangan sk dengan dua titik koordinat. ini adalah akar dari permasalahan yang menyebabkan munculnya kasus korupsi ini," tegas ahmad yani.
baca juga:ma kecam keras kekacauan di persidangan pn jakut : kasus hotman paris vs razman arif nasution !
baca juga:durhaka, ismail tega lakukan ini kepada wanita yang melahirkannya !
ahmad yani meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan pemanggilan paksa terhadap aswari rivai, mengingat statusnya sebagai saksi kunci.
ia menegaskan bahwa tidak ada individu yang memiliki hak imunitas untuk mangkir dari kewajiban hukum.
"pejabat setingkat menteri hingga presiden pun hadir di persidangan. kita tidak tahu apakah ketiga saksi ini berada di atas undang-undang atau konstitusi," sindir yani.
meski gagal menghadirkan saksi kunci, persidangan tetap berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari dua ahli yang dihadirkan oleh tim jpu.
baca juga:lapor polisi ngaku korban perampokan : seorang perempuan di prabumulih malah ditangkap polisi !
baca juga:warga oku timur dihebohkan penemuan mayat penuh luka di sungai miwang : polisi selidiki dugaan pembunuhan !
dua ahli tersebut adalah ahli perhitungan kerugian keuangan negara dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri dan seorang ahli tambang.
dalam persidangan sebelumnya, aswari rivai disebut sebagai sosok yang sangat diharapkan kehadirannya karena keterlibatannya dalam penandatangan sk izin tambang yang menjadi pusat perhatian.
sk tersebut diketahui memuat dua titik koordinat yang menjadi sumber masalah.
hakim anggota, fitriadi, bahkan sempat mempertanyakan keabsahan sk tersebut.
ia menegaskan bahwa adanya dua titik koordinat dalam satu sk bupati lahat menjadi akar persoalan yang menyeret enam terdakwa ke meja hijau.
aswari rivai, saat menjabat sebagai bupati lahat, menandatangani sk izin tambang yang diduga bermasalah.
dalam sk tersebut, terdapat dua titik koordinat, di mana salah satunya masuk ke wilayah izin tambang milik pt bukit asam (ptba), sebuah perusahaan bumn.
menurut pengakuan saksi sebelumnya, tanda tangan aswari pada sk tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur.
sk itu menjadi dasar bagi pt andalas bara sejahtera untuk melakukan penambangan di luar area izin yang sah, yang akhirnya menyebabkan kerugian negara hingga rp495 miliar lebih.
dalam perkara ini, jpu mendakwa enam orang tersangka korupsi terkait iup op tambang batu bara.
mereka terdiri dari tiga petinggi pt andalas bara sejahtera, yakni endre saifoel, gusnadi, dan budiman.
selain itu, ada juga tiga mantan pejabat dinas pertambangan dan energi (distamben) lahat, yaitu misri, saifullah aprianto, dan lepy desmianti.
para terdakwa diduga melakukan kegiatan penambangan di luar izin resmi mereka, masuk ke wilayah ptba tanpa izin yang sah. akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesar rp495 miliar.
mereka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
kasus ini mendapat sorotan luas dari masyarakat, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
publik berharap majelis hakim dapat bersikap tegas terhadap para saksi yang mangkir, termasuk mempertimbangkan pemanggilan paksa.
sidang berikutnya dijadwalkan akan kembali menghadirkan saksi-saksi yang belum sempat diperiksa, termasuk kemungkinan pemanggilan paksa aswari rivai dan dua saksi lainnya jika mereka tetap tidak hadir.
ahmad yani, mewakili tim penasihat hukum terdakwa, menegaskan bahwa mereka akan terus mendorong agar keterangan saksi kunci dapat didengar di persidangan demi kejelasan kasus ini.
"kita berharap majelis hakim dapat mengambil sikap tegas. semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan," pungkas yani.