MK Putuskan Nasib 158 Sengketa Pilkada Hari Ini : Lanjut atau Gugur ?

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 04 Feb 2025 - 09:29

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta-FOTO : ANTARA-

mk putuskan nasib 158 sengketa pilkada hari ini : lanjut atau gugur ?                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) terhadap 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (phpu kepala daerah) atau sengketa pilkada 2024 pada selasa ini.
sidang ini menjadi bagian penting dalam proses hukum yang menentukan apakah suatu perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian atau gugur di tahap awal.
sidang putusan dismissal ini dimulai pada pukul 08.00 wib dan dipimpin oleh ketua mk suhartoyo di ruang sidang gedung i mk, jakarta.
baca juga:mendagri sebut kepala daerah hasil sengketa di mk dilantik berturut-turut : begini penjelasannya !
baca juga:bawaslu tegaskan netralitas dalam sidang sengketa pilkada di mk
“persidangan untuk pengucapan ketetapan dan putusan dalam perkara phpu gubernur, bupati, dan wali kota dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar suhartoyo dalam sidang tersebut.
diketahui, mk telah meregistrasi sebanyak 310 perkara sengketa pilkada 2024 yang masuk ke lembaga tersebut.
putusan dismissal ini terbagi menjadi dua tahap, di mana 152 perkara lainnya dijadwalkan akan dibacakan pada rabu, 5 februari 2025.
baca juga: anwar usman sakit, panel 3 sengketa pilkada di mk dijadwalkan ulang
baca juga:gugatan sengketa pilkada di oku terus bergulir di mk
dari total 310 perkara yang diajukan, sebanyak 23 di antaranya merupakan sengketa pemilihan gubernur.
sementara itu, sengketa pemilihan bupati berjumlah 238 perkara dan 49 perkara lainnya adalah sengketa pemilihan wali kota.
sebelum memasuki tahap putusan dismissal, mk telah menyelesaikan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan terhadap seluruh 310 perkara pada periode 8–31 januari 2025.
baca juga:mk registrasi 309 perkara sengketa pilkada 2024
baca juga:pelantikan kepala daerah terpilih pada pilkada 2024 diundur maret 2025
kedua sidang tersebut digelar dengan metode panel yang terdiri dari tiga hakim.
dalam proses ini, pokok-pokok permohonan pemohon telah dipaparkan, disusul dengan jawaban dari komisi pemilihan umum (kpu) sebagai termohon, serta keterangan dari badan pengawas pemilu (bawaslu) dan pihak-pihak terkait lainnya.
putusan dismissal yang diambil mk menentukan apakah suatu perkara memiliki cukup bukti dan alasan hukum untuk berlanjut ke tahap pembuktian.
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
baca juga:mendagri setujui rencana pilkada diwakili dprd : berikut alasannya !
jika suatu perkara dinyatakan lanjut, maka para pihak yang berperkara memiliki kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli guna memperkuat argumentasi mereka.
jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan adalah maksimal enam orang untuk sengketa gubernur, dan empat orang untuk sengketa bupati serta wali kota.
berdasarkan pasal 56 peraturan mk (pmk) nomor 3 tahun 2024, mk memiliki batas waktu maksimal 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi untuk memutus suatu perkara perselisihan hasil pilkada.
dengan demikian, jadwal persidangan sudah diatur secara ketat agar seluruh perkara dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
jika suatu perkara dinyatakan layak untuk berlanjut, maka sidang pembuktian akan digelar dalam rentang waktu 7–17 februari 2025.
dalam sidang ini, masing-masing pihak dapat mengajukan bukti tambahan, saksi, dan ahli untuk memperkuat posisi mereka.
sementara itu, berdasarkan pmk nomor 1 tahun 2025, mk telah menjadwalkan putusan akhir untuk perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian akan diumumkan pada 24 februari 2025.
jadwal ini lebih cepat dibandingkan dengan rencana awal yang seharusnya dilakukan pada 7–11 maret 2025.
percepatan jadwal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum lebih cepat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa pilkada 2024.
keputusan ini juga penting bagi pemerintahan daerah yang masih menunggu hasil akhir dari sengketa pilkada agar dapat segera menjalankan tugas mereka tanpa terganggu oleh ketidakpastian hukum.
keputusan mk dalam menangani perkara sengketa pilkada memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di daerah.
dalam beberapa kasus, sengketa pilkada berpotensi memicu ketegangan politik antara pasangan calon dan pendukungnya.
oleh karena itu, putusan dismissal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik berkepanjangan.
selain itu, bagi daerah yang masih memiliki sengketa pilkada, keputusan mk akan menjadi acuan utama dalam menentukan pemimpin yang sah dan legitimate sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh kpu.
sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, mahkamah konstitusi terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses persidangan.
setiap perkara ditangani dengan standar hukum yang ketat dan berdasarkan bukti serta argumentasi yang diajukan oleh para pihak.
ketua mk suhartoyo menegaskan bahwa seluruh putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat serta prinsip keadilan bagi semua pihak.
ia juga mengingatkan bahwa seluruh peserta pilkada harus menghormati dan menerima hasil yang telah ditetapkan oleh mk, baik itu putusan dismissal maupun putusan akhir.
dengan terselenggaranya putusan dismissal ini, diharapkan seluruh sengketa pilkada 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
kepastian hukum dalam proses pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di indonesia.
selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan tetap menjaga situasi yang kondusif, terutama di daerah yang mengalami sengketa pilkada.
semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat umum, diharapkan dapat menghormati putusan yang telah ditetapkan oleh mk sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
dengan demikian, hasil pilkada dapat diterima dengan baik dan pemerintahan daerah yang baru dapat segera menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan