Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Lagi Elpiji 3 Kg : Akses Masyarakat Dipermudah !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 04 Feb 2025 - 15:05

Warga menujukkan KTP-nya saat membeli LPG 3 kg di pangkalan LPG, di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (2/1/2024)-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Pemerintah akhirnya mengizinkan kembali pengecer dan warung untuk menjual gas elpiji 3 kg secara eceran setelah sebelumnya kebijakan distribusi hanya melalui pangkalan resmi diberlakukan sejak 1 Februari 2025.

Keputusan ini diambil dalam upaya memastikan akses masyarakat terhadap gas subsidi tetap terjaga dan terjangkau.

Keputusan untuk mengizinkan pengecer kembali berjualan elpiji 3 kg disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

Ia menyebutkan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

"Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan, agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," ujar Hasan.

Sebagai langkah pengawasan, pemerintah mewajibkan para pengecer yang ingin menjual elpiji 3 kg untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP).

Dengan mendaftar di aplikasi ini, pengecer akan terdaftar sebagai subpangkalan resmi, sehingga harga dan distribusi elpiji dapat dikontrol lebih baik.

"Bersamaan dengan itu, para pengecer diminta mendaftar di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai subpangkalan resmi," tambahnya.

Pemerintah dan Pertamina berharap langkah ini akan membantu menstabilkan harga gas di tingkat konsumen.

pemerintah izinkan pengecer jual lagi elpiji 3 kg : akses masyarakat dipermudah !                            koranpalpos.com - pemerintah akhirnya mengizinkan kembali pengecer dan warung untuk menjual gas elpiji 3 kg secara eceran setelah sebelumnya kebijakan distribusi hanya melalui pangkalan resmi diberlakukan sejak 1 februari 2025.
keputusan ini diambil dalam upaya memastikan akses masyarakat terhadap gas subsidi tetap terjaga dan terjangkau.
keputusan untuk mengizinkan pengecer kembali berjualan elpiji 3 kg disampaikan oleh kepala kantor komunikasi kepresidenan (presidential communication office/pco) hasan nasbi dalam pernyataannya di jakarta, selasa 4 februari 2025.
baca juga:pertamina catat 6.812 pangkalan resmi lpg di sumsel : pastikan ketersediaan pasokan terjaga !
baca juga:dampak sulitnya lpg 3 kg di lubuklinggau: merebak isu ada permainan di tingkat agen dan pertamina, nah loh !
ia menyebutkan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
"hari ini para pengecer bisa kembali berjualan, agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," ujar hasan.
sebagai langkah pengawasan, pemerintah mewajibkan para pengecer yang ingin menjual elpiji 3 kg untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi merchant apps pangkalan (map).
baca juga:warga lubuklinggau keluhkan lpg 3 kg sulit didapat, ternyata ini penyebabnya !
baca juga:puskepi soroti ketidakjelasan regulasi : kebijakan baru lpg 3 kg tak jamin beban subsidi berkurang 
dengan mendaftar di aplikasi ini, pengecer akan terdaftar sebagai subpangkalan resmi, sehingga harga dan distribusi elpiji dapat dikontrol lebih baik.
"bersamaan dengan itu, para pengecer diminta mendaftar di aplikasi map agar terdaftar sebagai subpangkalan resmi," tambahnya.
pemerintah dan pertamina berharap langkah ini akan membantu menstabilkan harga gas di tingkat konsumen.
baca juga:masyarakat keluhkan ribetnya beli gas lpg 3 kg : dampak peraturan pemerintah mematikan usaha pengecer gas !
baca juga:hiswana migas sumsel terapkan aturan baru penjualan lpg subsidi 3 kilogram
sebelumnya, harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer sangat bervariasi, mulai dari rp22 ribu hingga rp25 ribu per tabung, jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (het) yang ditetapkan pemerintah daerah.
dengan sistem pendaftaran ini, diharapkan harga elpiji dapat lebih terkendali.
"dengan terdaftar resmi di aplikasi map sebagai subpangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. begitu pula distribusi elpiji 3 kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata hasan.
baca juga:wajib tahu ! pengecer lpg wajib daftar jadi pangkalan per 1 februari 2025
baca juga:pertamina imbau warga beli lpg di pangkalan resmi
sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi untuk menghindari permainan harga di tingkat pengecer dan memastikan subsidi tepat sasaran.
namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sempat menimbulkan kendala di lapangan, seperti kelangkaan elpiji di beberapa daerah dan antrean panjang di pangkalan resmi.
sejumlah warga dan pelaku usaha kecil menyambut baik keputusan ini.
bagi mereka, keberadaan pengecer sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan resmi atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengantre.
"kemarin agak susah nyari gas karena di pangkalan cepat habis, dan kadang harus antre lama. kalau ada pengecer yang resmi dan harganya nggak terlalu mahal, itu lebih baik buat kami," kata rina, seorang ibu rumah tangga di jakarta timur.
di sisi lain, pengecer yang sebelumnya terpaksa berhenti berjualan kini merasa lega dengan keputusan pemerintah.
mereka yang menggantungkan hidup dari penjualan elpiji 3 kg bisa kembali menjalankan usahanya secara legal.
"alhamdulillah, sekarang kita bisa jual lagi. saya siap daftar di aplikasi map supaya bisa tetap jualan dan tidak melanggar aturan," ujar budi, seorang pengecer elpiji di bekasi.
pemerintah telah menetapkan prosedur bagi pengecer yang ingin berjualan kembali.
mereka diwajibkan untuk mendaftar sebagai subpangkalan resmi melalui aplikasi merchant apps pangkalan (map). proses pendaftarannya meliputi:
1. mengunduh dan menginstal aplikasi map di perangkat seluler.
2. mengisi data identitas diri dan usaha, termasuk lokasi warung atau toko.
3. mengunggah dokumen pendukung seperti ktp, npwp (jika ada), serta surat izin usaha.
4. menunggu verifikasi dari pihak terkait.
setelah terverifikasi, pengecer akan mendapat izin untuk menjual elpiji 3 kg dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
melalui sistem ini, pemerintah berharap bisa lebih mudah mengawasi peredaran elpiji 3 kg dan menghindari praktik-praktik spekulatif yang dapat merugikan masyarakat.
meskipun pemerintah telah mengizinkan pengecer kembali berjualan, pengawasan terhadap distribusi elpiji tetap akan diperketat.
pertamina dan aparat terkait akan rutin melakukan pengecekan guna memastikan tidak ada penyimpangan, seperti penimbunan atau penjualan di atas het yang ditetapkan.
"kami akan melakukan pemantauan secara berkala. jika ada pengecer yang menjual elpiji di atas harga yang ditentukan atau melakukan praktik penimbunan, maka akan dikenakan sanksi tegas," ujar direktur jenderal minyak dan gas bumi kementerian esdm, tutuka ariadji.
sanksi yang akan diberikan bagi pengecer nakal meliputi:
1. pencabutan izin usaha sebagai subpangkalan.
2. denda administratif.
3. pemutusan pasokan dari distributor resmi.
4. harapan ke depan
dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh elpiji 3 kg dengan harga yang wajar dan tanpa harus menghadapi kelangkaan.
pemerintah juga berharap sistem baru ini dapat meningkatkan transparansi dalam distribusi elpiji bersubsidi serta menjamin bahwa gas subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
ke depannya, evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala baru di lapangan.
pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pengecer yang menjual elpiji 3 kg dengan harga yang tidak wajar atau melakukan praktik curang melalui layanan pengaduan resmi yang telah disediakan.
"jika ada masyarakat yang menemukan pelanggaran, bisa melapor ke call center 135 atau melalui aplikasi pengaduan yang sudah disediakan," tutup hasan.
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap keseimbangan antara akses yang lebih mudah bagi masyarakat dan distribusi elpiji yang lebih terkontrol dapat tercapai.
dengan demikian, subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang berhak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan