Puskepi Soroti Ketidakjelasan Regulasi : Kebijakan Baru LPG 3 Kg Tak Jamin Beban Subsidi Berkurang

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Senin , 03 Feb 2025 - 07:58

Pangkalan LPG 3 kilogram yang terdaftar di PT Pertamina (Persero)-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Kebijakan pemerintah yang mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025 mengenai larangan penjualan LPG 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer dan mewajibkan penjualan hanya di pangkalan resmi Pertamina, menuai sorotan dari berbagai pihak.

Salah satu kritik datang dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), yang menilai bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menjamin berkurangnya beban subsidi LPG yang ditanggung pemerintah.

Menurut Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria, kebijakan tersebut seharusnya berfokus pada penentuan yang lebih jelas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi LPG.

Ia menegaskan bahwa sekadar mengalihkan distribusi dari pengecer ke pangkalan resmi tidak cukup untuk memastikan penyaluran LPG subsidi lebih tepat sasaran.

Dalam keterangannya, Sofyano menyoroti ketidakjelasan regulasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 yang mengatur bahwa pengguna LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Namun, dalam praktiknya, batasan antara rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah menjadi abu-abu, sehingga LPG subsidi tetap digunakan oleh golongan yang seharusnya tidak berhak.

“Penetapan pengguna LPG 3 kg selama ini tidak jelas. Dalam realitas di lapangan, baik rumah tangga berpenghasilan tinggi maupun usaha yang masuk kategori menengah tetap bisa mengakses LPG bersubsidi,'' jelas Sofyano.

Hal ini terjadi karena aturan yang ada tidak secara tegas menentukan siapa yang berhak dan bagaimana mekanisme pengawasannya.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa usaha mikro berhak mendapatkan LPG 3 kg.

puskepi soroti ketidakjelasan regulasi : kebijakan baru lpg 3 kg tak jamin beban subsidi berkurang                              koranpalpos.com - kebijakan pemerintah yang mulai diberlakukan pada 1 februari 2025 mengenai larangan penjualan lpg 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer dan mewajibkan penjualan hanya di pangkalan resmi pertamina, menuai sorotan dari berbagai pihak.
salah satu kritik datang dari pusat studi kebijakan publik (puskepi), yang menilai bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menjamin berkurangnya beban subsidi lpg yang ditanggung pemerintah.
menurut direktur puskepi, sofyano zakaria, kebijakan tersebut seharusnya berfokus pada penentuan yang lebih jelas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi lpg.
baca juga:masyarakat keluhkan ribetnya beli gas lpg 3 kg : dampak peraturan pemerintah mematikan usaha pengecer gas !
baca juga:hiswana migas sumsel terapkan aturan baru penjualan lpg subsidi 3 kilogram
ia menegaskan bahwa sekadar mengalihkan distribusi dari pengecer ke pangkalan resmi tidak cukup untuk memastikan penyaluran lpg subsidi lebih tepat sasaran.
dalam keterangannya, sofyano menyoroti ketidakjelasan regulasi dalam peraturan presiden (perpres) nomor 104 tahun 2007 yang mengatur bahwa pengguna lpg 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
namun, dalam praktiknya, batasan antara rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah menjadi abu-abu, sehingga lpg subsidi tetap digunakan oleh golongan yang seharusnya tidak berhak.
baca juga:wajib tahu ! pengecer lpg wajib daftar jadi pangkalan per 1 februari 2025
baca juga:produksi lpg pep prabumulih field meningkat 33 persen : diprediksi mampu kurangi impor lpg
“penetapan pengguna lpg 3 kg selama ini tidak jelas. dalam realitas di lapangan, baik rumah tangga berpenghasilan tinggi maupun usaha yang masuk kategori menengah tetap bisa mengakses lpg bersubsidi,'' jelas sofyano.
hal ini terjadi karena aturan yang ada tidak secara tegas menentukan siapa yang berhak dan bagaimana mekanisme pengawasannya. 
selain itu, ia juga menyoroti bahwa dalam perpres tersebut disebutkan bahwa usaha mikro berhak mendapatkan lpg 3 kg.
baca juga:pertamina imbau warga beli lpg di pangkalan resmi
baca juga:harga lpg 3 kg melonjak di atas het : hiswana migas janji lakukan ini 
namun, dalam praktiknya, banyak usaha menengah yang juga memanfaatkannya karena pengawasan yang lemah.
hal ini semakin memperbesar konsumsi lpg bersubsidi dan berkontribusi pada meningkatnya beban subsidi pemerintah setiap tahunnya.
pemerintah berupaya mengatasi permasalahan subsidi lpg yang terus membengkak dengan membatasi distribusi hanya melalui pangkalan resmi.
baca juga:lpg 3 kg mendadak langkah : pemerintah dan hiswana migas diminta lakukan ini 
baca juga:pertamina jamin pasokan bbm dan lpg
namun, menurut sofyano, langkah ini belum tentu efektif dalam menekan konsumsi lpg subsidi yang tidak tepat sasaran.
“persoalan utama yang dihadapi pemerintah bukan hanya soal distribusi atau harga eceran lpg, melainkan juga meningkatnya kuota lpg subsidi setiap tahun akibat penggunaannya yang tidak terkendali,'' katanya.
jika regulasi masih ambigu dan pengawasan tetap lemah, maka pengangkatan pengecer menjadi pangkalan resmi lpg subsidi tidak akan menjamin berkurangnya besaran subsidi yang harus ditanggung negara. 
lebih lanjut, sofyano menegaskan bahwa sulit bagi pemerintah untuk memastikan bahwa lpg subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak, selama tidak ada peraturan yang jelas dan tegas.
ia bahkan menyebut bahwa sepanjang ketentuan hukum tidak diperbaiki, sulit untuk menyatakan bahwa lpg 3 kg telah diselewengkan atau digunakan secara tidak tepat.
salah satu aspek lain yang disoroti oleh sofyano adalah kemungkinan bahwa perubahan status pengecer menjadi pangkalan resmi belum tentu menarik minat para pengecer.
ia menjelaskan bahwa pengecer selama ini memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan pangkalan resmi, karena mereka bisa menjual dengan harga lebih tinggi dan mendapatkan margin yang lebih besar.
“banyak pengecer yang enggan berubah menjadi pangkalan resmi karena margin keuntungan mereka bisa lebih tinggi sebagai pengecer,'' ungkapnya.
sementara itu, masyarakat yang terbiasa membeli dari pengecer juga akan mengalami perubahan pola konsumsi.
banyak yang merasa lebih nyaman membayar lebih kepada pengecer, tetapi mendapatkan layanan antar ke rumah mereka. 
kondisi ini dinilai bisa menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan baru.
jika pengecer tidak mau beralih menjadi pangkalan resmi dan masyarakat tetap lebih memilih membeli dari pengecer ilegal.
maka kebijakan ini bisa gagal mencapai tujuan utamanya untuk menyalurkan lpg subsidi secara tepat sasaran.
meski memberikan banyak catatan kritis, sofyano tetap mendukung langkah pemerintah dalam upaya menertibkan distribusi lpg subsidi.
namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan perbaikan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat.
“pemerintah harus segera merevisi perpres 104 tahun 2007, terutama mengenai siapa saja yang berhak menggunakan lpg subsidi serta bagaimana mekanisme pengawasannya. jika aturan ini diperjelas, maka kebijakan pembatasan distribusi lpg subsidi bisa lebih efektif,” tegasnya.
ia juga berharap bahwa perubahan status pengecer menjadi pangkalan lpg tidak malah menambah beban anggaran subsidi.
sebab, meskipun distribusi lebih tertata, jika tidak ada pengawasan ketat, maka pangkalan baru tetap bisa menjual lpg kepada pihak yang tidak berhak.
“kami berharap kebijakan ini tidak menjadi sekadar perubahan administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi beban subsidi lpg pemerintah. pemerintah perlu menyiapkan skema pengawasan yang lebih jelas dan mekanisme kontrol yang lebih kuat agar kebijakan ini berjalan efektif,” ujarnya.
sebelumnya, wakil menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) yuliot tanjung mengumumkan bahwa mulai 1 februari 2025, pengecer lpg bersubsidi 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan resmi pertamina.
hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan memastikan lpg subsidi sampai ke tangan yang tepat.
“yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 februari,” kata yuliot ketika ditemui di jakarta, jumat (31/1).
namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa pangkalan baru ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.
jika tidak ada sistem yang memastikan distribusi tepat sasaran, maka kebijakan ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak benar-benar mengurangi beban subsidi lpg.
pemerintah diharapkan dapat segera membuat regulasi lanjutan yang lebih ketat, termasuk mekanisme pendaftaran yang lebih jelas bagi rumah tangga dan usaha mikro yang benar-benar berhak mendapatkan lpg subsidi.
dengan adanya sistem yang lebih transparan dan terkontrol, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi beban subsidi yang semakin meningkat.
kebijakan pemerintah untuk membatasi distribusi lpg 3 kg melalui pangkalan resmi mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai pihak.
puskepi menilai bahwa kebijakan ini tidak menjamin berkurangnya beban subsidi jika regulasi dan pengawasan tidak diperbaiki.
oleh karena itu, pemerintah perlu segera merevisi aturan yang ada dan memperketat mekanisme pengawasan agar subsidi lpg benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak.
dengan langkah yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas anggaran subsidi pemerintah.
serta memastikan ketersediaan lpg subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan