Di Hadapan Anggota DPRD, Bupati Panca Bantah Adanya Tunggakan BPJS Kesehatan

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Maryati |

Selasa , 07 Jan 2025 - 20:08

Bupati Panca Wijaya Akbar saat pidato momen HUT ke-21 Kabupaten Ogan Ilir-Foto : Isro Antoni-

Panca mengungkapkan bahwa dana yang diterima Ogan Ilir dari provinsi hanya sebesar Rp95 juta, jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain yang menerima Rp5 milyar hingga Rp20 miliar.

“Maka dari itu, saya meminta agar ada pertemuan bersama dengan pihak Pemprov Sumsel untuk memastikan perimbangan alokasi dana. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini adil dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Ogan Ilir,” katanya.

Panca juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan Pemprov Sumsel, melainkan ingin memperkuat komitmen untuk mendukung program-program provinsi yang berdampak langsung pada masyarakat Ogan Ilir.

“Sedih rasanya jika kita harus menunggak utang atau dipaksa membuat utang baru, sementara pelayanan kesehatan di lapangan belum optimal. Ini akan menjadi bom waktu yang berdampak buruk di masa depan,” ungkapnya.

Ia menutup pidatonya dengan meminta maaf jika kebijakan yang diambil menimbulkan pro dan kontra.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk kebaikan masyarakat Ogan Ilir, khususnya mereka yang tinggal di daerah pelosok.

“Kalaupun kebijakan ini dianggap salah, saya mohon maaf. Sebagai pemegang amanah, saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat Ogan Ilir,” tutupnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menegaskan bahwa terkait kisruh BPJS di Ogan Ilir salam sekai tidak melibatkan atau terkendala dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Pernyataan ini disampaikan Elen saat menanggapi laporan mengenai permasalahan layanan BPJS di Kabupaten Ogan Ilir. "Terkait BPJS tadi sudah dijelaskan. Dari provinsi tidak ada masalah," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Elen mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil BPJS Kesehatan bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk Ogan Ilir.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan permasalahan serupa tidak terulang di daerah lain.

di hadapan anggota dprd, bupati panca bantah adanya tunggakan bpjs kesehatan                             koranpalpos.com - bupati ogan ilir, panca wijaya akbar, dengan tegas membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) ogan ilir memiliki utang kepada bpjs kesehatan sebesar rp18 milyar. 
dalam pidatonya pada peringatan hari ulang tahun (hut) ke-21 kabupaten ogan ilir di gedung paripurna dprd ogan ilir, panca menegaskan bahwa pemberitaan tersebut telah dipelintir sedemikian rupa.
“pemkab ogan ilir tidak pernah berutang kepada bpjs. yang terjadi adalah permintaan bpjs untuk pembayaran sebesar rp45 miliar, sementara kemampuan pemkab oi hanya rp25 miliar. dana tersebut kami fokuskan untuk masyarakat kurang mampu,” jelasnya.
kerjasama dengan bpjs tersebut, lanjut panca, tetap berjalan hingga akhir 2024. ia juga mengungkapkan bahwa sisa uang yang diminta oleh bpjs telah diarahkan untuk dimasukkan sebagai hutang pokok daerah. 
baca juga:oku terus diguyur hujan, bpbd pantau potensi sungai ogan meluap
baca juga:pemkab muara enim dukung penuhi kebutuhan listrik keluarga
hutang pokok daerah itulah yang menjadi keberatan bupati panca, mengingat masih banyak wilayah pelosok di ogan ilir yang fasilitas kesehatannya belum memadai.
“tidak ada gunanya masyarakat ogan ilir mendapat fasilitas berobat gratis, tetapi tempat berobatnya jauh, harus ke kota palembang. kita butuh fasilitas kesehatan yang merata dan dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
panca mengusulkan agar dana rp45 miliar yang diminta bpjs dapat dialokasikan untuk membangun rumah sakit pratama dengan fasilitas lengkap atau membangun posyandu di desa-desa. 
menurutnya, langkah ini akan lebih efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
baca juga:polres muaraenim gelar rapat kesiapan ketahanan pangan 
baca juga:disperindag oku sebut harga sembako stabil pasca nataru
“saya bupati yang dipilih oleh masyarakat, saya lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di ogan ilir. fokus kami adalah memastikan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang ada di pelosok,” tegas panca.
ia juga menyampaikan bahwa pemkab ogan ilir telah berkonsultasi dengan pihak bpjs dan menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi sumatera selatan terkait permasalahan ini. 
panca mengungkapkan bahwa dana yang diterima ogan ilir dari provinsi hanya sebesar rp95 juta, jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain yang menerima rp5 milyar hingga rp20 miliar.
“maka dari itu, saya meminta agar ada pertemuan bersama dengan pihak pemprov sumsel untuk memastikan perimbangan alokasi dana. kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini adil dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat ogan ilir,” katanya.
baca juga:bpih tahun 2025 turun : begini tanggapan ulama di lubuklinggau
baca juga:polri apresiasi warga tanjung enim selatan dukung program p2b 
panca juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan pemprov sumsel, melainkan ingin memperkuat komitmen untuk mendukung program-program provinsi yang berdampak langsung pada masyarakat ogan ilir.
“sedih rasanya jika kita harus menunggak utang atau dipaksa membuat utang baru, sementara pelayanan kesehatan di lapangan belum optimal. ini akan menjadi bom waktu yang berdampak buruk di masa depan,” ungkapnya.
ia menutup pidatonya dengan meminta maaf jika kebijakan yang diambil menimbulkan pro dan kontra. 
namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk kebaikan masyarakat ogan ilir, khususnya mereka yang tinggal di daerah pelosok.
baca juga:kabar duka datang dari jajaran polres lubuklinggau
baca juga:apel perdana awal tahun : sekda serahkan sk pensiun pegawai !
“kalaupun kebijakan ini dianggap salah, saya mohon maaf. sebagai pemegang amanah, saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat ogan ilir,” tutupnya.
sementara, penjabat (pj) gubernur sumatera selatan, elen setiadi, menegaskan bahwa terkait kisruh bpjs di ogan ilir salam sekai tidak melibatkan atau terkendala dengan pemerintah provinsi (pemprov) sumsel.
pernyataan ini disampaikan elen saat menanggapi laporan mengenai permasalahan layanan bpjs di kabupaten ogan ilir. "terkait bpjs tadi sudah dijelaskan. dari provinsi tidak ada masalah," ujarnya.
sebagai langkah antisipasi, elen mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil bpjs kesehatan bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk ogan ilir. 
langkah ini bertujuan untuk memastikan permasalahan serupa tidak terulang di daerah lain.
"nanti kita akan panggil pihak bpjs-nya, pemkab ogan ilir, dan kabupaten/kota lainnya," tambah elen.