DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Honorer

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 30 Dec 2024 - 19:58

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).-Foto: Antara-

“Kami sedang mempersiapkan regulasi yang akan memastikan bahwa pengangkatan pegawai honorer atau PPPK dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” kata Suhajar.

Sementara itu, Kementerian PANRB juga mengapresiasi usulan seleksi gelombang kedua untuk PPPK. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan jadwal pelaksanaan seleksi tambahan pada tahun 2025.

“Kami memahami bahwa masih banyak pegawai honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi gelombang pertama. Oleh karena itu, kami akan berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Azwar Anas.

BACA JUGA:Parpol Harus Evaluasi Kinerja

Upaya untuk melarang pengangkatan tim sukses sebagai pegawai honorer atau PPPK merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam reformasi kepegawaian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Dengan seleksi yang lebih adil dan terarah, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang diangkat benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, larangan ini juga akan mengurangi potensi konflik kepentingan yang sering terjadi pasca-pilkada.

“Kita harus mengutamakan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pegawai. Ini bukan hanya soal kepentingan individu, tetapi juga demi keberlanjutan pembangunan bangsa,” tutup Dede Yusuf. (ant)

dpr minta kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer                            koranpalpos.com – wakil ketua komisi ii dpr ri, dede yusuf, mendesak kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk mengeluarkan larangan bagi kepala daerah terpilih — baik gubernur, bupati, maupun wali kota — mengangkat tim sukses (timses) mereka sebagai pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
larangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa prioritas diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat dan memiliki masa kerja yang lebih lama.
menurut dede, kepala daerah terpilih harus fokus pada pengangkatan pegawai berdasarkan data dan kriteria yang transparan, bukan karena kedekatan pribadi.
baca juga:prabowo panggil sejumlah menteri : ratas ketahanan pangan !
baca juga:bawaslu : keterangan tertulis sengketa di mk harus berdasarkan data pengawasan ! 
“sebagaimana kita ketahui, pilkada langsung baru saja terjadi. dan kita pahami bahwa seringkali, kepala daerah yang baru terpilih suka mengangkat tim sukses mereka menjadi honorer atau pppk. hal ini tidak adil bagi pegawai yang telah lama mengabdi,” ujar dede di kompleks parlemen, jakarta, senin (30/12/2024).
dede menambahkan, praktik ini dapat menciptakan ketimpangan di lingkungan pemerintahan daerah. ia menilai bahwa kepala daerah terpilih memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas sistem administrasi, serta memberikan peluang kepada pegawai yang lebih layak.
“kita harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data resmi dengan masa kerja lebih lama. jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diangkat hanya karena kedekatan pribadi,” tegasnya.
baca juga:nasdem sebut hubungan surya paloh-prabowo tetap hangat meski tak hadiri pertemuan
baca juga:dpr rutinkan festival aspirasi guna beri ruang luas kepada masyarakat
selain mendesak larangan tersebut, dede yusuf juga mendorong kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) serta badan kepegawaian negara (bkn) untuk segera menggelar seleksi gelombang kedua bagi peserta seleksi pppk yang belum lolos.
menurutnya, langkah ini penting untuk mengakomodasi para pegawai honorer yang belum mendapat kesempatan dalam seleksi sebelumnya.
“dalam seleksi gelombang pertama, hanya sekitar 1,7 juta peserta yang lolos. padahal, jumlah peserta yang mengikuti seleksi mencapai 1,7 juta orang. artinya, masih banyak yang belum terakomodasi,” katanya.
baca juga:nasdem hormati pemanggilan kpk terkait dugaan korupsi csr bi
baca juga:pan minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada presiden prabowo subianto
dede menilai pelaksanaan seleksi tambahan pada maret atau april 2025 bisa menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan masalah ini. dengan demikian, pegawai honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun, terutama guru dan tenaga pendukung lainnya, dapat memperoleh kepastian status kepegawaian.
“kami berharap seleksi gelombang kedua ini menjadi kelanjutan dari proses yang telah berjalan. ini juga mencegah potensi pengangkatan tim sukses sebagai pegawai honorer atau pppk secara tiba-tiba,” jelasnya.
dede juga menyoroti permasalahan terkait linieritas formasi pppk. banyak peserta seleksi pppk yang kebingungan dengan persyaratan penempatan formasi, yang dianggap harus sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan pendidikan formal. hal ini, menurut dede, seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pegawai honorer yang telah bekerja di bidang tertentu.
baca juga:pemkot palembang luncurkan program kulineran berhadiah rumah
baca juga:pan minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada presiden prabowo subianto
“konsep kami saat ini adalah siapa pun yang sudah bekerja dan mengabdi, terutama guru yang telah lama mengajar, harus masuk ke dalam database sistem kepegawaian. mereka tidak boleh terhambat hanya karena persoalan linieritas pendidikan formal,” ujarnya.
dede menegaskan bahwa fokus utama adalah memberikan keadilan kepada pegawai yang telah lama bekerja di sektor pemerintahan, terlepas dari persoalan administrasi kecil yang kerap menghambat.
untuk mencegah terulangnya masalah ini, dede mengusulkan penguatan sistem kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel. menurutnya, kemendagri, kementerian panrb, dan bkn perlu berkolaborasi untuk menciptakan regulasi yang jelas terkait pengangkatan pegawai honorer dan pppk di daerah.
baca juga:dpr minta pemerintah proaktif jaga momen libur nataru
baca juga:komisi iii dpr terima 469 aduan sepanjang 2024
“kita membutuhkan aturan yang tegas, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik nepotisme. dengan regulasi yang baik, kepala daerah akan fokus pada peningkatan kinerja aparatur, bukan mengangkat orang-orang yang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
selain itu, dede juga meminta agar proses seleksi pppk lebih disosialisasikan kepada masyarakat, terutama pegawai honorer yang masih belum memahami mekanisme seleksi. ia percaya bahwa dengan sosialisasi yang lebih baik, para peserta akan lebih siap menghadapi seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
menanggapi permintaan tersebut, pihak kemendagri menyatakan bahwa mereka sedang mengkaji usulan untuk melarang pengangkatan tim sukses sebagai pegawai honorer atau pppk. sekretaris jenderal kemendagri, suhajar diantoro, menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas sistem kepegawaian di daerah.
baca juga:dpr minta presiden prabowo kawal langsung penyelamatan sritex
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
“kami sedang mempersiapkan regulasi yang akan memastikan bahwa pengangkatan pegawai honorer atau pppk dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi. hal ini sejalan dengan arahan presiden untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” kata suhajar.
sementara itu, kementerian panrb juga mengapresiasi usulan seleksi gelombang kedua untuk pppk. menteri panrb, abdullah azwar anas, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan jadwal pelaksanaan seleksi tambahan pada tahun 2025.
“kami memahami bahwa masih banyak pegawai honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi gelombang pertama. oleh karena itu, kami akan berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar azwar anas.
baca juga:parpol harus evaluasi kinerja
baca juga:pdip : ppn 12 persen dukung program presiden prabowo !
upaya untuk melarang pengangkatan tim sukses sebagai pegawai honorer atau pppk merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam reformasi kepegawaian. langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (asn) dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
dengan seleksi yang lebih adil dan terarah, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang diangkat benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah. selain itu, larangan ini juga akan mengurangi potensi konflik kepentingan yang sering terjadi pasca-pilkada.
“kita harus mengutamakan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pegawai. ini bukan hanya soal kepentingan individu, tetapi juga demi keberlanjutan pembangunan bangsa,” tutup dede yusuf. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan