logo

Sabtu, 02 Agu 2025

Network
Iklan BANNER SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA
#komisi ii dpr ri
Rekayasa Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Rekayasa Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
POLITIK
3 minggu
Pendidikan Politik Pemilih Tugas Besar KPU-Bawaslu yang Harus Diprioritaskan
Pendidikan Politik Pemilih Tugas Besar KPU-Bawaslu yang Harus Diprioritaskan
POLITIK
3 minggu
Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
UTAMA
3 bulan
Minta Kemendagri Buat Peraturan
Minta Kemendagri Buat Peraturan
POLITIK
3 bulan
Kabar Gembira : Pembentukan DOB Tunggu Pengesahan Dua Peraturan Pemerintah !
Kabar Gembira : Pembentukan DOB Tunggu Pengesahan Dua Peraturan Pemerintah !
POLITIK
3 bulan
Minta Perkuat Tata Kelola BUMD dan BLUD Pemda
Minta Perkuat Tata Kelola BUMD dan BLUD Pemda
POLITIK
3 bulan
Persiapan Pemindahan ASN ke IKN
Persiapan Pemindahan ASN ke IKN
POLITIK
3 bulan
Minta ATR/BPN Jelaskan Penyelesaian Pagar Laut
Minta ATR/BPN Jelaskan Penyelesaian Pagar Laut
POLITIK
3 bulan
Tekankan Penegakan Hukum Pertanahan
Tekankan Penegakan Hukum Pertanahan
POLITIK
3 bulan
Anggarannya Belum Sanggup Gelar PSU : Kemendagri Sebut 18 Daerah Ini
Anggarannya Belum Sanggup Gelar PSU : Kemendagri Sebut 18 Daerah Ini
POLITIK
5 bulan
DPR : RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik Secara Luas
DPR : RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik Secara Luas
POLITIK
5 bulan
Bawaslu: 83 Petugas Adhoc Meninggal Dunia di Pilkada tahun 2024
Bawaslu: 83 Petugas Adhoc Meninggal Dunia di Pilkada tahun 2024
POLITIK
6 bulan
Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Perubahan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah
Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Perubahan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah
RAKYAT MEMILIH
6 bulan
Akui Keterlibatan Oknum ATR/BPN Terkait Soal Pagar Laut Bekasi
Akui Keterlibatan Oknum ATR/BPN Terkait Soal Pagar Laut Bekasi
POLITIK
6 bulan
DPR Setujui Kepala Daerah tak Bersengketa Dilantik 6 Februari 2025
DPR Setujui Kepala Daerah tak Bersengketa Dilantik 6 Februari 2025
RAKYAT MEMILIH
6 bulan
DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Honorer
DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Honorer
RAKYAT MEMILIH
7 bulan
Pemprov Sumsel Gelar Simulasi Makan Bergizi Gratis di SMKN 2 Palembang
Pemprov Sumsel Gelar Simulasi Makan Bergizi Gratis di SMKN 2 Palembang
UTAMA
7 bulan
28 Petugas Penyelenggara Pemilu Meninggal pada Pilkada 2024
28 Petugas Penyelenggara Pemilu Meninggal pada Pilkada 2024
RAKYAT MEMILIH
7 bulan
DPR Sebut Kejenuhan dan Tingginya Biaya Pilkada Pengaruhi Partisipasi
DPR Sebut Kejenuhan dan Tingginya Biaya Pilkada Pengaruhi Partisipasi
RAKYAT MEMILIH
7 bulan
KPU RI : Partisipasi Pemilih Pilkada Capai 68 Persen
KPU RI : Partisipasi Pemilih Pilkada Capai 68 Persen
RAKYAT MEMILIH
8 bulan
Optimis Pelaksanaan Pilkada di Muara Enim Berjalan Sukses
Optimis Pelaksanaan Pilkada di Muara Enim Berjalan Sukses
RAKYAT MEMILIH
8 bulan
Ketua Komisi II : Hak Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin
Ketua Komisi II : Hak Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin
RAKYAT MEMILIH
8 bulan
Komisi II DPR Setujui 79 RUU Kabupaten/Kota
Komisi II DPR Setujui 79 RUU Kabupaten/Kota
RAKYAT MEMILIH
10 bulan
Tenaga Non-ASN yang Tak Masuk Formasi 2024 Harus Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu !
Tenaga Non-ASN yang Tak Masuk Formasi 2024 Harus Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu !
UTAMA
10 bulan
Komisi II RDP dengan KPU : Sebelum Putuskan PKPU Akomodasi Putusan MK
Komisi II RDP dengan KPU : Sebelum Putuskan PKPU Akomodasi Putusan MK
RAKYAT MEMILIH
11 bulan
Tak Ada Aturan Anggota KPU Harus Diganti Gegara Hasyim
Tak Ada Aturan Anggota KPU Harus Diganti Gegara Hasyim
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
KPU: Penggunaan Sirekap di Pilkada tak Akan Buat Gaduh !
KPU: Penggunaan Sirekap di Pilkada tak Akan Buat Gaduh !
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Mendagri Siap Ganti Pj yang Ingin Maju Pilkada
Mendagri Siap Ganti Pj yang Ingin Maju Pilkada
UTAMA
1 tahun
Anggota Dewan Terpilih Wajib Mundur saat Maju Pilkada : Ini Aturannya !
Anggota Dewan Terpilih Wajib Mundur saat Maju Pilkada : Ini Aturannya !
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Budaya dan Kearifan Lokal Perlu Masuk 52 RUU Kabupaten/Kota
Budaya dan Kearifan Lokal Perlu Masuk 52 RUU Kabupaten/Kota
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Pilihan