Direksi PT Bukit Asam Cueki Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI : Begini Kata Sekretaris Perusahaan !

BACA JUGA:Sempat Diklaim PTBA, Akhirnya MA Kembalikan Tanah Romili

Proses perpanjangan kontrak ini diduga dilakukan tanpa lelang, yang dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tak hanya itu, peningkatan produksi batu bara oleh PTBA menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan.

Polusi debu batu bara, meningkatnya kecelakaan kerja, dan kemacetan di jalur kereta api logistik menjadi beberapa masalah yang dihadapi masyarakat setempat.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Akuisi Saham PT SBS Anak Perusahaan PTBA Mulai Disidang

BACA JUGA:Tak Terbukti Korupsi, 5 Petinggi PTBA Divonis Tidak Bersalah

Ditambah lagi, proyek strategis nasional berupa gasifikasi batu bara, yang digadang-gadang sebagai salah satu terobosan besar PTBA, hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam, Niko Chandra, akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (28/12), Niko menjelaskan bahwa ketidakhadiran sebagian direksi disebabkan oleh cuti yang telah dijadwalkan sebelumnya, sementara direksi lainnya menghadiri agenda penting yang juga telah terencana.

"Informasi ini telah kami sampaikan kepada narahubung DPR RI sebelum kunjungan dilakukan. Kami juga telah menyiapkan perwakilan manajemen setara Senior Vice President (BOD-1) untuk menyambut rombongan. Sayangnya, informasi ini tampaknya tidak tersampaikan secara utuh kepada anggota DPR RI, sehingga menimbulkan kekecewaan," ujar Niko.

Ia menambahkan bahwa setelah kunjungan berlangsung, pihak PTBA segera memberikan penjelasan secara langsung kepada rombongan DPR RI dengan pendekatan kekeluargaan.

"Kami percaya bahwa komunikasi yang telah terjalin dapat mendukung upaya bersama dalam memajukan sektor pertambangan nasional. PTBA juga siap menjadwalkan kunjungan kerja lanjutan untuk membahas agenda secara lebih komprehensif," tegasnya.

Insiden ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah dan perusahaan dalam kunjungan kerja.

Meskipun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa ketidakhadiran direksi PTBA mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap institusi DPR RI sebagai lembaga legislatif.

Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PTBA memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam aspek produksi, tetapi juga dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.