Sebut Koruptor Bisa Dapat Ampunan Lewat Denda Damai : Begini Reaksi Keras Masyarakat !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 27 Dec 2024 - 20:34

Sebut Koruptor Bisa Dapat Ampunan Lewat Denda Damai.-Foto: Istimewa-

sebut koruptor bisa dapat ampunan lewat denda damai : begini reaksi keras masyarakat !                            koranpalpos.com – menindaklanjuti pernyataan presiden prabowo subianto yang akan mengampuni pelaku koruptor jika mengaku dan mau mengembalikan uang yang dikorupsi, menteri hukum dan ham (menkum) supratman andi agtas mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui mekanisme denda damai. 
mekanisme ini memungkinkan penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan pembayaran denda yang disetujui oleh jaksa agung.
pernyataan tersebut didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan ri.
dalam pasal 35 ayat (1) huruf k uu tersebut, jaksa agung memiliki tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, termasuk dengan menggunakan mekanisme denda damai. 
baca juga:pemprov sumsel evaluasi rencana 15 proyek strategis nasional 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 26 desember 2024 : sebagian besar wilayah indonesia berpotensi diguyur hujan ! 
penjelasan lebih lanjut mengenai denda damai ini menyebutkan bahwa penghentian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan jika pembayaran denda telah disepakati oleh pihak terkait, termasuk jaksa agung.
denda damai merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang menjadi bagian dari tugas jaksa agung. 
asas ini memungkinkan pengambilan keputusan tertentu untuk menghentikan penuntutan atas dasar kepentingan umum. 
supratman menjelaskan bahwa penerapan denda damai ini terutama berlaku pada tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana perpajakan, kepabeanan, dan tindak pidana ekonomi lainnya. 
baca juga:gereja katedral palembang sulap botol bekas jadi pohon natal setinggi 5 meter
baca juga:daftar 51 spklu di rest area tol trans jawa : lokasi, kapasitas, dan panduan pengisian daya ! 
tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian negara melalui upaya pemulihan aset atau asset recovery.
“yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat indonesia, adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal dibandingkan dari sekadar menghukum,” jelas supratman saat diwawancarai selasa (24/12).
namun, mekanisme ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena masih menunggu peraturan turunan dalam bentuk peraturan jaksa agung.
pemerintah dan dpr telah sepakat bahwa peraturan tersebut tidak memerlukan regulasi yang lebih tinggi seperti peraturan presiden atau undang-undang baru.
baca juga:5 anggota komisi informasi sumsel dilantik 
baca juga:kenaikan ppn jangan sampai sentuh umkm
“peraturan turunannya yang belum. kami sepakat antara pemerintah dan dpr, itu cukup peraturan jaksa agung,” lanjutnya.
meski undang-undang memberikan kewenangan tersebut kepada jaksa agung, supratman menegaskan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada arahan presiden prabowo subianto. 
presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi, abolisi, amnesti, atau pengampunan lainnya kepada pelaku tindak pidana, termasuk korupsi.
“kita akan tunggu arahan bapak presiden nanti selanjutnya. kita belum mendapat arahan, nanti implementasinya seperti apa,” kata politikus partai gerindra itu.
pernyataan supratman tentang kemungkinan pengampunan melalui denda damai memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, tak terkecuali masyarakat sumatera selatan (sumsel). 
langkah pemerintah mempertimbangkan pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui mekanisme denda damai, mendapatkan tanggapan dari
sejumlah pihak, salah satunya pengamat hukum, sulyaden sh mengatakan, wacana tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di indonesia.
sulyaden sh yang juga praktisi hukum di palembang menilai bahwa meskipun pengembalian aset negara atau asset recovery merupakan hal yang penting, namun memberikan pengampunan melalui denda damai bisa merusak citra hukum yang telah diperjuangkan dalam kurun waktu bertahun-tahun.
"mekanisme denda damai ini akan memberikan kesan bahwa korupsi dapat diselesaikan hanya dengan uang, tanpa memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku," kata sulyaden jumat (28/12). 
menurut sulyaden, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan harus tetap menjadi prioritas.
"jika pemerintah mulai mengedepankan denda damai sebagai solusi utama, maka ini bisa membuka ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang lebih besar lagi. para pelaku akan merasa bahwa mereka bisa menghindari hukuman berat hanya dengan membayar sejumlah uang," tegasnya.
lebih lanjut, sulyaden juga mengingatkan bahwa pengampunan terhadap koruptor bukanlah langkah yang tepat, apalagi jika disertai dengan mekanisme yang terkesan lebih mengutamakan kepentingan finansial negara daripada kepentingan keadilan.
"keadilan harus dijalankan dengan mengutamakan hukuman yang setimpal bagi pelaku, bukan dengan menawarkan jalan keluar yang memberi keuntungan bagi mereka yang telah merugikan negara," tambahnya.
di sisi lain, sulyaden menyarankan agar pemerintah mencari cara lain yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian negara tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan.
"pemulihan aset harus dilakukan dengan cara yang transparan dan tegas, seperti melalui proses hukum yang adil dan akuntabel, bukan dengan menawarkan jalan damai yang rentan disalahgunakan," ujarnya.
sulyaden juga menilai bahwa wacana ini dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum di indonesia, seperti kejaksaan dan pengadilan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.
"jika kebijakan ini diteruskan tanpa kajian yang mendalam, maka akan muncul rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang akhirnya merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum," jelasnya.
reaksi keras juga dilontarkan warga sumatera selatan (sumsel).
karena wacana tersebut dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi dan dapat merusak rasa keadilan di tanah air.
sejumlah warga yang ditemui di palembang menilai bahwa pengampunan bagi koruptor, apalagi dengan hanya membayar denda, tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.
eli warga asal kota palembang, menyatakan, kalau cuma bayar denda, siapa pun yang korupsi bisa lepas begitu saja.
"ini namanya bukan solusi, malah memberi jalan mudah bagi orang yang sudah merugikan negara dan rakyat rakyat, " ujarnya, dengan nada kesal, jumat (28/12). 
hal senada dikatakan hendra, seorang pengusaha muda di palembang. dia , mengungkapkan kekhawatirannya terhadap wacana tersebut.
"saya khawatir, kalau itu jadi diterapkan, ini akan semakin memperburuk kondisi hukum di indonesia. korupsi adalah kejahatan besar, dan pelaku harus dihukum berat, bukan malah diberi jalan untuk lepas dengan bayar denda," ungkapnya.
masyarakat sumsel, yang belakangan sering kali mendengar pemberitaan tentang dugaan kasus korupsi di berbagai sektor, berharap agar pemerintah tidak mengurangi upaya keras dalam memerangi korupsi.
"jika pemerintah serius dalam memerangi korupsi, harus ada langkah tegas. pengampunan dengan denda damai itu bisa jadi malah memperburuk situasi, karena seolah-olah negara membiarkan para pelaku merugikan rakyat," ujar dedi, seorang aktivis di palembang. 
meski demikian, beberapa kalangan berharap agar pengembalian kerugian negara tetap diutamakan.
randa, seorang mahasiswa salah satu ptn di palembang menilai bahwa solusi berupa denda damai seharusnya hanya berlaku dalam kasus yang tidak merugikan kepentingan publik secara langsung.
"jika tujuannya adalah pemulihan aset negara, maka harus lebih selektif dan hati-hati. kita harus memastikan bahwa pengembalian uang negara yang dikorupsi benar-benar maksimal," ujarnya.
di sisi lain lanjut dia, pemerintah dan legislatif diharapkan dapat lebih transparan dalam menjelaskan dasar hukum dan prinsip yang mendasari kebijakan ini.
"sebagian warga, saya berharap agar keputusan terkait pengampunan tersebut tetap mengedepankan kepentingan umum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, " tandanya. 
melemahkan efek jera
sebelumnya, arief, seorang aktivis anti-korupsi dari transparency indonesia mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi.
“koruptor tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak moral bangsa. pengampunan bisa memberikan kesan bahwa hukum tidak tegas terhadap pelaku korupsi,” ujar arief, seorang aktivis anti-korupsi dari transparency indonesia.
namun, pendukung mekanisme ini berpendapat bahwa fokus utama harus pada pemulihan aset dan kerugian negara. 
dengan pengembalian aset yang optimal, denda damai dapat menjadi solusi pragmatis untuk menangani kasus-kasus besar yang sulit dituntaskan di pengadilan.
“kalau aset negara bisa dikembalikan secara penuh, maka itu lebih baik daripada kasusnya berlarut-larut di pengadilan tanpa hasil konkret,” ujar siti aminah, seorang pakar hukum dari universitas indonesia.
supratman juga menegaskan bahwa mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk lolos dari jeratan hukum. 
pemerintah memastikan bahwa pemberian pengampunan atau denda damai akan dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian negara dan niat pelaku untuk bekerja sama dalam pengembalian aset.
“bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. sama sekali tidak. pemerintah bersikap sangat selektif dan akan memberikan hukuman maksimal kepada mereka yang menyebabkan kerugian negara besar,” tegas supratman.
kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan kejaksaan agung.
dengan menunggu arahan presiden dan penyusunan peraturan teknis, mekanisme denda damai masih menjadi wacana yang belum terealisasi. 
publik berharap mekanisme ini dapat diterapkan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga.
“kita harus berhati-hati dalam menerapkan mekanisme ini. jangan sampai niat baik untuk memulihkan kerugian negara malah menjadi celah bagi koruptor untuk lolos dari tanggung jawab hukum,” tambah supratman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan