DPR Minta Presiden Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Sritex

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 26 Dec 2024 - 18:34

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay -Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar terlibat langsung dalam mengawal upaya penyelamatan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yang tengah menghadapi masalah hukum dan finansial.

Dalam konteks ini, Saleh berharap agar Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus untuk memastikan perusahaan yang telah mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan ini dapat terus beroperasi.

"Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan," ujar Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/12).

Permintaan ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Sritex, yang berarti perusahaan tersebut tetap berstatus pailit sesuai dengan keputusan Pengadilan Niaga Semarang.

Penolakan ini membawa dampak besar bagi industri tekstil Indonesia yang tengah menghadapi kesulitan.

Saleh mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak yang ditimbulkan dari status pailit PT Sritex.

BACA JUGA:Parpol Harus Evaluasi Kinerja

"Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit," katanya.

Pailitnya Sritex, lanjut Saleh, dapat berpengaruh besar pada sistem produksi dan distribusi perusahaan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengganggu ketenagakerjaan.

"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," ujar Saleh.

dpr minta presiden prabowo kawal langsung penyelamatan sritex                            koranpalpos.com - ketua komisi vii dpr ri, saleh partaonan daulay, menyampaikan permintaan kepada presiden prabowo subianto agar terlibat langsung dalam mengawal upaya penyelamatan pt sri rejeki isman (sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di indonesia, yang tengah menghadapi masalah hukum dan finansial.
dalam konteks ini, saleh berharap agar presiden prabowo memberikan perhatian khusus untuk memastikan perusahaan yang telah mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan ini dapat terus beroperasi.
"dalam konteks itu, saya berharap agar presiden prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar pt sritex tetap beroperasi. dengan begitu, tidak perlu ada yang di phk (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan," ujar saleh dalam keterangannya di jakarta, kamis (26/12).
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
baca juga:beragam ‘hadiah’ undang-undang dari dpr untuk pemerintahan baru
permintaan ini muncul setelah mahkamah agung (ma) menolak peninjauan kembali (pk) yang diajukan oleh pt sritex, yang berarti perusahaan tersebut tetap berstatus pailit sesuai dengan keputusan pengadilan niaga semarang.
penolakan ini membawa dampak besar bagi industri tekstil indonesia yang tengah menghadapi kesulitan.
saleh mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak yang ditimbulkan dari status pailit pt sritex.
baca juga:pdip sesalkan pencekala yasonna atas kasus harun masiku
baca juga:parpol harus evaluasi kinerja 
"industri tekstil kita sedang berduka. upaya kasasi yang diajukan oleh pt sritex ternyata ditolak ma. itu artinya, pt sritex tetap dinyatakan pailit," katanya.
pailitnya sritex, lanjut saleh, dapat berpengaruh besar pada sistem produksi dan distribusi perusahaan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengganggu ketenagakerjaan.
"kalau pailit, dampaknya luas. sistem produksi dan distribusi akan terkendala. para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. ada banyak yang khawatir akan terjadi phk besar-besaran," ujar saleh.
baca juga:pdip : ppn 12 persen dukung program presiden prabowo !
baca juga:hasto ditetapkan tersangka oleh kpk : begini tanggapan pdip ! 
dengan lebih dari 50.000 karyawan yang bekerja di pt sritex, ia menyatakan bahwa pemerintah harus berupaya maksimal untuk menyelamatkan mereka.
"sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. bahan baku habis. mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. ini tidak boleh terjadi," tegasnya. 
dalam rapat dengan komisi vii dpr sebelum putusan ma, menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita telah menjanjikan untuk menjaga agar tidak ada karyawan pt sritex yang di-phk atau kehilangan pekerjaan.
baca juga:dituding inisiasi kenaikan ppn 12 persen : ini kata pdi perjuangan !
baca juga:gerindra bantah serang pdip soal kenaikan ppn 12 persen 
"saya ingat janji pak agus gumiwang kartasasmita. kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan ma, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada phk. kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan presiden prabowo," ungkap saleh.
oleh karena itu, saleh menekankan pentingnya klarifikasi dari pemerintah mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan perusahaan dan para pekerjanya.
ia berharap agar masyarakat bisa memahami arah kebijakan yang akan dilakukan, terutama dengan adanya pengawalan langsung dari presiden prabowo.
 baca juga:golkar sebut pdip ‘mencla mencle’ soal kenaikan ppn 12 persen
baca juga:bawaslu lakukan persiapan hadapi sengketa pilkada 2024 
menurut saleh, situasi yang dihadapi oleh pt sritex memang sangat sulit dan memerlukan langkah-langkah yang taktis dan sistematis.
"suasananya memang sulit. harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini," kata saleh.
ia menambahkan, keputusan-keputusan yang diambil harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, pihak perusahaan, dan para pekerja untuk mencari solusi yang terbaik.
baca juga:kenaikan ppn 12 persen merupakan produk legislasi ketika pdip berkuasa
baca juga:bagja : tata kelola pemilu semakin baik jika bawaslu tetap permanen
penyelamatan sritex, menurutnya, bukan hanya sekedar masalah hukum, tetapi juga soal keberlangsungan ekonomi dan nasib ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan perusahaan ini.
dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, penegakan komitmen dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi para pekerja.
keputusan-keputusan yang bijak dan tepat sangat diharapkan agar pt sritex bisa bangkit dan kembali beroperasi dengan normal, demi keberlanjutan industri tekstil indonesia yang selama ini telah menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian nasional. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan