Kontroversi Vonis 1 Tahun Penjara Mantan Kades Muratara dan Sorotan dari Praktisi Hukum

Reporter: Maryati |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 17 Dec 2024 - 18:02

Keluarga korban yang histeris setelah mendengar putusan majelis hakim yang menjatuhkan menetapkan terdakwa pidana 1 tahun penjara. Foto : Dokumen palpos--

Nopri juga menilai ada beberapa faktor yang memberatkan terdakwa:

Tidak memiliki izin kepemilikan senjata api.

Dampak kerugian materiil dan psikologis terhadap keluarga korban yang kini kehilangan kepala keluarga akibat peristiwa tersebut.

Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana dari perbuatan terdakwa.

Dalam pandangan teori hukum pidana, Nopri mengutip pendapat ahli hukum:

Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH dalam Asas-Asas Hukum Pidana menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memuaskan keadilan dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Immanuel Kant menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan yang harus dibalas dengan hukuman setimpal.

Herbart menambahkan bahwa hukuman pidana berfungsi untuk memulihkan ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan yang terjadi.

“Dalam kasus ini, vonis yang ringan tidak hanya mencederai keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum,” tegas Nopri.

Sebagai penutup, Nopri menyarankan agar keluarga korban yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut segera mengambil upaya hukum banding.

Banding dapat diajukan melalui pengadilan yang lebih tinggi guna mempertimbangkan kembali asas keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta keluarganya.

kontroversi vonis 1 tahun penjara mantan kades muratara dan sorotan dari praktisi hukum                            koranpalpos.com - kasus vonis 1 tahun penjara terhadap mantan kepala desa di muratara, amir (47), yang terbukti mengancam almarhum hamsi, seorang kontraktor, dengan senjata api organik, menuai sorotan publik, termasuk dari kalangan praktisi hukum.
salah satunya adalah nopri yansah sh, mh, seorang advokat dari kota palembang, yang mempertanyakan hilangnya tuntutan tindak pidana melanggar pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dalam proses persidangan.
nopri menjelaskan bahwa sejak awal jaksa penuntut umum (jpu) sebenarnya telah tepat menyusun dakwaan kumulatif, yakni melanggar uu darurat no. 12 tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api dan pasal 335 kuhp tentang pengancaman. 
namun, tuntutan jpu hanya berfokus pada pasal 335 kuhp, sehingga vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai kurang memenuhi asas keadilan.
baca juga:truk batu bara tabrak rumah : korban luka tertimpa puing bangunan !
baca juga:diduga korsleting listrik : 1 rumah tenaga honorer di muaraenim ludes !
menurut nopri, fakta persidangan jelas menunjukkan terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dan menggunakan senjata tersebut untuk mengancam korban. 
hal ini seharusnya memenuhi unsur pelanggaran pasal 1 uu darurat no. 12/1951 yang mengatur sanksi tegas terhadap kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan senjata api tanpa izin.
nopri menekankan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori "perbarengan tindak pidana" yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) kuhp, yaitu:
ayat (1): dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
baca juga:kasus penganiayaan dokter koas di palembang : polisi periksa lina dedy, begini penjelasan kuasa hukum ! 
baca juga:jadi pengecer sabu : oknum mahasiswa di oku ditangkap polisi !
ayat (2): maksimum pidana yang dijatuhkan ialah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum yang terberat ditambah sepertiga.
seharusnya, berdasarkan ketentuan ini, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa lebih berat karena adanya dua tindak pidana yang terjadi secara bersamaan.
nopri juga menilai ada beberapa faktor yang memberatkan terdakwa:
tidak memiliki izin kepemilikan senjata api.
baca juga:pengedar narkoba di gunung megang dibekuk : segini barang buktinya !
baca juga:dugaan tekanan ekonomi : satu keluarga akhiri hidup cara tragis !
dampak kerugian materiil dan psikologis terhadap keluarga korban yang kini kehilangan kepala keluarga akibat peristiwa tersebut.
tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana dari perbuatan terdakwa.
dalam pandangan teori hukum pidana, nopri mengutip pendapat ahli hukum:
prof. dr. bambang poernomo, sh dalam asas-asas hukum pidana menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memuaskan keadilan dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.
baca juga:kasus penganiayaan dokter koas di palembang : pelaku ditahan, ini motifnya !
baca juga:pemuda di ogan ilir ditangkap polisi karena mencuri hp di kos-kosan mahasiswa
immanuel kant menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan yang harus dibalas dengan hukuman setimpal.
herbart menambahkan bahwa hukuman pidana berfungsi untuk memulihkan ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan yang terjadi.
“dalam kasus ini, vonis yang ringan tidak hanya mencederai keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum,” tegas nopri.
sebagai penutup, nopri menyarankan agar keluarga korban yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut segera mengambil upaya hukum banding.
banding dapat diajukan melalui pengadilan yang lebih tinggi guna mempertimbangkan kembali asas keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta keluarganya.
dengan demikian, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat mengenai mekanisme hukum yang berlaku, khususnya dalam penegakan pidana terkait penggunaan senjata api ilegal dan tindak pidana pengancaman. proses hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.
mantan kades di musi rawas utara (muratara), amir (47), terdakwa pengancaman seorang kontraktor (almarhum hamsi) dengan senjata api (senpi) organik, hanya divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan negeri (pn) lubuklinggau. 
vonis yang ditetapkan majelis hakim pn lubuklinggau, pada sidang putusan di pn lubuklinggau, senin 16 desember 2024, itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) yang sebelumnya menuntut 1 tahun 6 bulan. 
putusan yang dibacakan  hakim ketua achmad syaripudin tersebut memicu kemarahan keluarga korban. 
akibatnya keluarga korban menangis histeris di ruang sidang meluapkan emosinya. 
pasalnya keluarga korban berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 1 ayat 1 dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan