Kemacetan Parah di Lahat-Palembang : DPRD Sumsel Desak Pemprov Tindak Tegas Angkutan Batubara !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 17 Dec 2024 - 08:38

H. Alfrenzi Panggarbesi, Anggota DPRD Sumsel-Foto : Dokumen Palpos-

kemacetan parah di lahat-palembang : dprd sumsel desak pemprov tindak tegas angkutan batubara !                            koranpalpos.com - anggota dprd sumatera selatan (sumsel), alfrenzi panggarbesi, mendesak pemerintah provinsi (pemprov) sumsel untuk segera menertibkan angkutan batubara yang melintasi jalan umum, khususnya di jalur lahat menuju palembang.
hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dprd sumsel, senin 16 desember 2024.
menurut alfrenzi, keberadaan angkutan batubara di jalur umum telah menimbulkan berbagai persoalan serius yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
baca juga:manfaatkan csr bantu sektor umkm, rtlh hingga stunting 
baca juga:ratusan warga kecamatan rkt keluhkan air bersih 
“kita dulu memiliki pergub no. 74 tahun 2018 yang melarang angkutan batubara melintasi jalan umum. meski ada masa toleransi untuk perusahaan membangun jalan khusus, kini lalu lintas kendaraan batubara sudah sangat mengganggu masyarakat,” ujarnya. 
politisi partai nasdem itu menyoroti bahwa implementasi pergub yang pernah ada seolah mandek.
dengan tingginya volume angkutan batubara yang beroperasi, terutama pada malam hari, kondisi di jalur lahat-palembang semakin parah.
baca juga:ishak mekki: infrastruktur air dan konektivitas di oki dukung asta cita presiden prabowo!
baca juga:komitmen kawal transisi pemerintahan pemimpin baru kabupaten muba
ia menyebut bahwa kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan akibat lalu lintas kendaraan angkutan batubara harus segera ditangani.
alfrenzi panggarbesi menjelaskan bahwa jumlah kendaraan batubara yang melintasi jalur umum diperkirakan mencapai ribuan unit setiap malam.
hal ini bukan hanya menimbulkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
baca juga:warga prabumulih meradang kesulitan air bersih : ini saran dewan kepada pemerintah !
baca juga:akses desa lubuk rukam-muara kumbang terputus : warga harap perbaikan segera dilakukan !
kondisi ini diperparah oleh pergerakan kendaraan besar yang sering kali beroperasi hingga larut malam, menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga.
“setiap malam mungkin ribuan kendaraan beroperasi. ini kebijakan yang tidak memerlukan anggaran tambahan, hanya butuh ketegasan. saya minta sekda memantau bersama opd terkait untuk merespons keluhan masyarakat,” tegasnya.
ia menambahkan bahwa penegakan aturan melalui pergub tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas angkutan batubara.
baca juga:warga keluhkan sampah menumpuk di kota muara enim : ini kata uptd sampah !
baca juga:jelang natal dan tahun baru 2025 : jaga stabilitas harga kebutuhan pokok !
selain itu, langkah ini juga untuk memastikan bahwa pihak perusahaan batubara segera merealisasikan pembangunan jalur khusus yang selama ini dijanjikan.
selain masalah kemacetan, alfrenzi juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas angkutan batubara.
ia menegaskan bahwa debu yang dihasilkan dari kendaraan angkutan batubara sangat mengganggu kesehatan warga di sepanjang jalur lahat-palembang.
polusi udara ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
“selain kemacetan, masyarakat juga terganggu oleh debu dan polusi udara yang ditimbulkan. ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut kesehatan masyarakat,” katanya.
lebih lanjut, ia mengingatkan potensi konflik sosial apabila persoalan ini tidak segera ditangani.
masyarakat yang merasa dirugikan bisa saja melakukan aksi protes yang lebih besar jika pemprov tidak menunjukkan langkah konkret.
“masyarakat bingung, ini kewenangan siapa? provinsi atau kabupaten? karena itu, pemprov harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
pernyataan alfrenzi tersebut menjadi peringatan penting bagi pemprov sumsel agar tidak mengabaikan keresahan warga.
jika dibiarkan, dampak negatifnya bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga stabilitas daerah secara keseluruhan.
menanggapi desakan tersebut, sekretaris daerah (sekda) sumatera selatan, edward chandra, memastikan bahwa pemprov akan merespons keluhan tersebut dengan serius.
menurut edward, permasalahan ini akan segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, baik provinsi maupun kabupaten.
“kita akan identifikasi mana yang menjadi kewenangan provinsi dan memasukkannya ke dalam laporan keterangan pertanggungjawaban daerah (lkpd) untuk dibahas bersama dprd sumsel. pergub-nya sudah ada, dan kami akan melibatkan opd serta stakeholder terkait untuk menindaklanjutinya,” ujar edward kepada wartawan.
edward menambahkan bahwa pergub no. 74 tahun 2018 sebenarnya sudah mengatur larangan angkutan batubara melintasi jalan umum.
namun, implementasinya memerlukan koordinasi lintas sektor serta pengawasan ketat agar aturan tersebut benar-benar dijalankan di lapangan.
“kami juga akan meninjau ulang kesiapan perusahaan dalam menyediakan jalur khusus yang selama ini menjadi solusi permanen atas permasalahan ini,” tambahnya.
peraturan gubernur sumsel no. 74 tahun 2018 dibuat sebagai langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif dari angkutan batubara.
dalam peraturan tersebut, angkutan batubara dilarang keras melintas di jalan umum, dan pihak perusahaan diwajibkan membangun jalur khusus untuk transportasi batubara.
masa toleransi pun sempat diberikan agar perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan tersebut.
namun, hingga saat ini, banyak perusahaan yang belum merealisasikan jalur khusus tersebut, sehingga angkutan batubara masih terus melintasi jalan umum.
hal ini menyebabkan masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang belum sepenuhnya dijalankan.
kalau aturan tidak ditegakkan, dampaknya bukan hanya kemacetan, tapi juga kerusakan infrastruktur jalan yang akan membebani anggaran pemerintah daerah untuk perbaikan jalan. 
alfrenzi berharap pemprov sumsel harus bersikap lebih tegas dengan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan.
selain itu, koordinasi antara pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.
masyarakat di sepanjang jalur lahat-palembang tentu berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan.
salah satu warga desa merapi, sarman (45), mengaku sangat terganggu dengan aktivitas angkutan batubara yang melintas setiap malam.
“setiap malam jalan penuh sama truk batubara. debu beterbangan, suara bising, dan jalannya jadi rusak. kami berharap pemerintah serius menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
senada dengan sarman, linda (38), seorang ibu rumah tangga di daerah lahat, juga mengeluhkan polusi yang diakibatkan kendaraan angkutan batubara.
menurutnya, kesehatan anak-anaknya menjadi terganggu karena sering menghirup debu.
“anak saya sering batuk-batuk karena debunya. ini sudah lama terjadi, tapi tidak ada penyelesaian. kami hanya ingin jalan ini bebas dari angkutan batubara,” katanya.
pembangunan jalur khusus angkutan batubara sebenarnya telah lama diwacanakan sebagai solusi jangka panjang.
dengan adanya jalur khusus, angkutan batubara tidak akan lagi melintas di jalan umum, sehingga kemacetan, polusi, dan kerusakan jalan dapat diminimalisir.
namun, keterlambatan realisasi proyek ini menjadi salah satu kendala utama.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan