MK Tegaskan Belum Ada Sengketa Pilkada Provinsi yang Masuk : Terdata Terakhir 152 Perkara Kabupaten/Kota !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Senin , 09 Dec 2024 - 17:30

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung I MK, Jakarta, Senin (9/12/2024)-FOTO : ANTARA-

Menurut Saldi, hingga Senin siang, belum ada pasangan calon gubernur atau wakil gubernur yang mendaftarkan sengketa, baik secara daring maupun luring.

"Belum. Jika mereka belum mengisi formulir secara online, maka permohonan belum terdaftar dalam sistem kami. Jadi, belum ada data yang bisa kami lacak," ujar Saldi.

Ia juga menjelaskan bahwa MK telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mempermudah proses pendaftaran.

Sistem daring dirancang agar para pemohon dapat mengajukan gugatan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke Jakarta.

"Namun, bagi mereka yang ingin mendaftar langsung, kami juga menyediakan pelayanan di Kepaniteraan MK dengan jam operasional yang sudah ditentukan," tambahnya.

Dengan total 152 perkara yang sudah terdaftar, sengketa Pilkada tingkat kabupaten mendominasi dengan 119 permohonan.

Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan di tingkat kabupaten cenderung lebih ketat dibandingkan tingkat kota maupun provinsi.

Di sisi lain, sengketa Pilkada tingkat kota tercatat sebanyak 33 permohonan.

Data ini menunjukkan adanya dinamika politik lokal yang beragam, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kabupaten.

"Tren ini cukup wajar karena jumlah peserta Pilkada kabupaten biasanya lebih banyak dibandingkan kota atau provinsi," kata Suhartoyo.

Setelah permohonan diregistrasi, MK akan memulai tahapan persidangan.

Pada sidang pertama, majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak, termasuk pemohon, termohon (KPU daerah), serta pihak terkait lainnya.

Sidang perdana menjadi momen penting untuk menentukan kelayakan permohonan.

Jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan.

"Prosesnya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami memastikan bahwa setiap perkara mendapatkan perhatian yang adil," tegas Suhartoyo.

mk tegaskan belum ada sengketa pilkada provinsi yang masuk : terdata terakhir 152 perkara kabupaten/kota !                              koranpalpos.com - ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo mengungkapkan bahwa hingga senin siang pukul 13.00 wib, pihaknya belum menerima pendaftaran sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi.
pernyataan ini disampaikan langsung oleh suhartoyo di gedung i mk, jakarta, sebagai tanggapan atas berbagai spekulasi mengenai potensi sengketa pilkada 2024.
"kalau (pilkada) provinsi, belum ada yang masuk," ujar suhartoyo.
baca juga:mk telah terima 115 gugatan pilkada 2024 : berikut daftar lengkapnya !
baca juga:8 gugatan masuk ke mk dari sumatera selatan : daerah mana saja ? berikut daftar lengkapnya
menurut data yang tertera di laman resmi mk, hingga pukul 13.00 wib, total permohonan sengketa pilkada yang telah didaftarkan mencapai 152 perkara.
dari jumlah tersebut, sebanyak 119 perkara berasal dari pilkada tingkat kabupaten dan 33 perkara dari pilkada tingkat kota.
suhartoyo menjelaskan bahwa batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja setelah komisi pemilihan umum (kpu) di daerah masing-masing menetapkan hasil pemilihan.
baca juga:calon kepala daerah dapat ajukan gugatan hasil pilkada ke mk : ini syarat dan prosedur gugatan ! 
baca juga:dpr sebut kejenuhan dan tingginya biaya pilkada pengaruhi partisipasi
hal ini membuat tenggat waktu pendaftaran bisa berbeda di tiap wilayah, tergantung kapan hasil pilkada diumumkan.
"misalnya, jika hasil pilkada ditetapkan pada hari jumat, maka tenggat waktu pendaftarannya berakhir pada hari rabu pekan berikutnya," jelas suhartoyo.
setelah permohonan didaftarkan, para pemohon diberikan waktu untuk melengkapi dokumen dan memperbaiki permohonan mereka sebelum perkara diregistrasi.
baca juga:kpu tetapkan hdcu menang pilgub sumsel 2024 : berikut hasil rekap suara lengkap !
baca juga:sah ! kpu tetapkan helmi hasan-mian menang pilgub bengkulu 2024 
mahkamah konstitusi kemudian mencatat permohonan tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-brpk).
"setelah diregistrasi, hakim akan menggelar panel sidang untuk setiap perkara. selanjutnya, hari sidang akan ditentukan," tambahnya.
suhartoyo menyebutkan bahwa jadwal sidang perdana untuk sengketa pilkada 2024 masih dalam tahap pembahasan.
baca juga:14 daerah selesaikan rekapitulasi suara pilgub sumsel 2024 : hdcu menang banyak, berikut rincian lengkapnya !
baca juga:calon kalah lawan kotak kosong bisa ikut pilkada ulang 2025
mengingat jumlah permohonan yang terus berkembang, sidang perdana kemungkinan baru akan digelar pada awal januari 2025.
"ini masih kami diskusikan. namun, targetnya, sidang pertama dapat dimulai di awal tahun depan," ujarnya.
selain itu, suhartoyo berpesan kepada para pemohon untuk mematuhi tata cara yang telah ditetapkan dalam pengajuan sengketa pilkada.
baca juga:kpu palembang tetapkan rdps unggul dengan 46,52 persen suara
baca juga:resmi ! hdcu dan sonni ditetapkan sebagai pemenang pilkada muara enim 2024 
hal ini penting demi menjaga kelancaran proses pendaftaran, perbaikan dokumen, dan pengumpulan bukti-bukti.
"ikuti ketentuan yang berlaku sehingga prosesnya bisa berjalan tertib. dengan begitu, persoalan juga dapat diselesaikan dengan lebih cepat," katanya.
wakil ketua mk saldi isra turut hadir dalam kesempatan tersebut.
ia menekankan bahwa permohonan sengketa pilkada dapat diajukan secara daring melalui sistem yang telah disiapkan mk atau secara langsung di kepaniteraan mk.
menurut saldi, hingga senin siang, belum ada pasangan calon gubernur atau wakil gubernur yang mendaftarkan sengketa, baik secara daring maupun luring.
"belum. jika mereka belum mengisi formulir secara online, maka permohonan belum terdaftar dalam sistem kami. jadi, belum ada data yang bisa kami lacak," ujar saldi.
ia juga menjelaskan bahwa mk telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mempermudah proses pendaftaran.
sistem daring dirancang agar para pemohon dapat mengajukan gugatan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke jakarta.
"namun, bagi mereka yang ingin mendaftar langsung, kami juga menyediakan pelayanan di kepaniteraan mk dengan jam operasional yang sudah ditentukan," tambahnya.
dengan total 152 perkara yang sudah terdaftar, sengketa pilkada tingkat kabupaten mendominasi dengan 119 permohonan.
hal ini mengindikasikan bahwa persaingan di tingkat kabupaten cenderung lebih ketat dibandingkan tingkat kota maupun provinsi.
di sisi lain, sengketa pilkada tingkat kota tercatat sebanyak 33 permohonan.
data ini menunjukkan adanya dinamika politik lokal yang beragam, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kabupaten.
"tren ini cukup wajar karena jumlah peserta pilkada kabupaten biasanya lebih banyak dibandingkan kota atau provinsi," kata suhartoyo.
setelah permohonan diregistrasi, mk akan memulai tahapan persidangan.
pada sidang pertama, majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak, termasuk pemohon, termohon (kpu daerah), serta pihak terkait lainnya.
sidang perdana menjadi momen penting untuk menentukan kelayakan permohonan.
jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan.
"prosesnya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. kami memastikan bahwa setiap perkara mendapatkan perhatian yang adil," tegas suhartoyo.
suhartoyo dan saldi isra berharap agar pelaksanaan pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak sengketa yang berlarut-larut.
mereka juga mengapresiasi para peserta pilkada yang menerima hasil pemilihan dengan bijak dan tidak langsung melayangkan gugatan.
"dalam setiap kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah. kami berharap para peserta pilkada dapat menerima hasil dengan lapang dada dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya," pungkas saldi.
mk terus mengingatkan masyarakat dan para peserta pilkada untuk memahami tata cara dan prosedur hukum yang berlaku.
dengan demikian, setiap sengketa dapat diselesaikan secara tepat dan sesuai dengan koridor hukum yang ada.
"kesadaran hukum harus terus ditingkatkan, terutama dalam proses pemilu dan pilkada. ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi kita," tutup suhartoyo.
dengan demikian, meskipun hingga senin siang belum ada sengketa pilkada tingkat provinsi yang didaftarkan, mk tetap siap menghadapi segala potensi sengketa yang mungkin muncul dalam beberapa hari ke depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan