Keluarga Almarhum Hamsi Protes Jaksa Hanya Tuntut Mantan Kades 1,5 Tahun : Begini Penjelasan Kejari

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 04 Dec 2024 - 19:11

H Indra Cahaya kuasa hukum keluarga Hamsi inset Kasi Intel Lubuklinggau Wenharnol. Foto : Maryati--

Selain didakwa melanggar UU Darurat No.12/ Tahun 1951, dikatakan Indra, ada dakwaan alternatif pasal 335.

Selamat persidangan terdakwa Amir juga terbukti tidak kooperatif, berbelit-belit serta tidak pernah dihadirkan secara fisik dalam persidangan, entah dengan alasan sakit apa.

Dalam uraian JPU juga tidak satupun mengungkapkan hal-hal yang meringankan terdakwa sebaliknya yang memberatkan bagi terdakwa

Perbuatannya meresahkan, terdakwa Amir tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit akan tetapi tuntutannya hanya 1 tahun 6 bulan.

"Sedangkan ancaman hukuman UU darurat itu 20 tahun dan bisa hukuman mati atau seumur hidup," ujarnya.

Dengan alasan itu lanjut Indra pihaknya bertanya alasan. apa jaksa menuntut ringan. Terdakwa.

Apalagi tambahnya, senjata api yang digunakan senjata api organik. Harusnya juga diuraikan milik kesatuan mana.

Harusnya juga, dikatakan Indra, polisi juga harus mengungkap asal usul kepimilikan senjata api organik tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian.

"Untuk itu kita berharap berharap majelis hakim dapat memutuskan hukuman sesuai dengan undang-undang," tutu Indra.

Sementara itu, pihak keluarga juga berharap agar kasus ini dapat menjadi perhatian pemerintah. Agar hukum yang ditegaskan sesuai dengan UU dan mememunuhi rasa keadilan.

Terpisah, Kasi Pidum Merry Ariani, menolak dikonfimrasi langsung dengan alasan keterangan pers langsung ke Kasi Intel selaku Humas Kejari Lubuklinggau.

keluarga almarhum hamsi protes jaksa hanya tuntut mantan kades 1,5 tahun : begini penjelasan kejari                             koranpalpos.com - sidang tuntutan kasus pengancaman dengan senjata api organik dengan terdakwa amir (mantan kades di musi rawas utara/muratara) menuai kontroversi. 
jaksa penuntut umum (jpu) hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. 
keputusan ini memicu tangisan histeris dan protes keras dari keluarga korban, usai sidang di pengadilan negeri lubuklinggau, rabu 4 desember 2024.
didampingi kuasa hukum mereka, h. indra cahaya, keluarga korban kemudian mendatangi kantor kejaksaan negeri (kejari) lubuklinggau untuk melayangkan surat protes atas tuntutan yang dinilai terlalu ringan terhadap terdakwa. 
baca juga:pj bupati oki ajak asn serap beras petani lokal
baca juga:ratusan hektar kebun karet di desa jungai tak produktif lagi 
"kami menyampaikan surat protes kepada institusi kejaksaan atas dibacakannya tuntutan terhadap perkara terdakwa amir," ungkap kuasa hukum almarhum hamsi. 
dijelaskan kuasa hukum almarhum hamsi, dalam persidangan diuraikan oleh jaksa penuntut umum (jpu) di dalam tuntutannya bahwa perkara itu terbukti secara sempurna sah dan meyakinkan dia melakukan pelanggaran terhadap undang - undang darurat no.12 tahun 1951 pasal 1 ayat (1).
"oleh karena itu kalau dituntut hanya 1,5 tahun kami protes. untuk melakukan protes kami tidak mungkin teriak dipinggir jalan, kami sampaikan surat resmi ke institusi kejaksaan untuk protes itu, selanjutnya nanti ada domain pada majelis hakim, agar menjadi perhatian juga majelis hakim bahwasanya ini bukan  perkara yang ecek-ecek," tegas indra. 
ditambahkannya, 4 hari pasca pengancaman pelapor (hamsi) ini meninggal dunia, dibunuh secara tidak wajar. 
baca juga:dpr ri dorong digitalisasi dan peningkatan layanan pendaftaran tanah di prabumulih
baca juga:tim bertaji rayakan kemenangan dengan cukur botak massal 
ini menurut indra, adalah rangkaian peristiwa walaupun diakuinya secara teoritis sulit dikaitkannya secara langsung. tapi dari kepentingan sosial hal itu bisa dihubungkan. 
"karena hakim dan jaksa itu tidak hanya memperhatikan tekstual tapi memperhatikan juga hal-hal yang berkembang di masyarakat, karena itulah kami menyampaikan protes ke kejaksaan dan kami juga menghimbau kepada majelis hakim untuk bisa menjadi perhatian betul," katanya.
selain didakwa melanggar uu  darurat no.12/ tahun 1951, dikatakan indra, ada dakwaan alternatif pasal 335. 
selamat persidangan terdakwa amir juga terbukti tidak kooperatif, berbelit-belit serta tidak pernah dihadirkan secara fisik dalam persidangan, entah dengan alasan sakit apa.  
baca juga:pj bupati banyuasin pastikan inflasi aman dan stabil jelang akhir 2024 
baca juga:pj bupati oku berikan bantuan untuk warga terdampak puting beliung
dalam uraian jpu juga tidak satupun mengungkapkan hal-hal yang meringankan terdakwa sebaliknya yang memberatkan bagi terdakwa 
perbuatannya  meresahkan, terdakwa amir tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit akan tetapi tuntutannya hanya 1 tahun 6 bulan. 
"sedangkan ancaman hukuman uu darurat itu 20 tahun dan bisa hukuman mati atau seumur hidup," ujarnya. 
dengan alasan itu lanjut indra pihaknya bertanya alasan. apa jaksa  menuntut ringan. terdakwa. 
baca juga:pemkab oku tetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor
baca juga:kenaikan gaji 6.5 persen, masih belum imbang dengan harga sembako
apalagi tambahnya, senjata api yang digunakan senjata api organik. harusnya juga diuraikan milik kesatuan mana. 
harusnya juga, dikatakan indra, polisi juga harus mengungkap asal usul kepimilikan senjata api organik tersebut. tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. 
 "untuk itu kita berharap berharap majelis hakim dapat memutuskan hukuman sesuai dengan undang-undang," tutu indra. 
sementara itu, pihak keluarga juga berharap agar kasus ini dapat menjadi perhatian pemerintah. agar hukum yang ditegaskan sesuai dengan uu dan mememunuhi rasa keadilan.  
terpisah, kasi pidum merry ariani, menolak dikonfimrasi langsung dengan alasan keterangan pers langsung ke kasi intel selaku humas kejari lubuklinggau.
kasi intel, wenharnol, menanggapi hal itu menegaskan bahwa dalam mengajukan tuntutan itu ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar berapa lama orang tersebut akan dituntut. 
"tadi juga sudah dijelaskan oleh jaksa dewangga bahwa dari yurisprudensi yang ada disini (kejari lubuklinggau) dalam perkara yang sama itu ada 1 tahun 6 bulan, ada juga yang 1 tahun 4 bulan," ungkap wenharnol. 
sebagai bahan perbandingan dalam perkara yang sama makanya tadi tuntutan yang dibacakan 1 tahun 6 bulan. 
mengenai korban kemudian meninggal ditegaskan wenharnol, itu sudah perkara yang berbeda. "yang pembunuhan itukan berbeda, senpi itu perkara di muratara sedangkan meninggal itu di polres lubuklinggau," kata wenharnol.
mengenai korelasinya antara perkara senpi di muratara dengan kematian korban menurutnya masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.  
perkara ini tidak saja menyedot perhatian masyarakat muratara, tetapi juga masyarakat kota lubuklinggau.  banyak pihak mendesak agar tuntutan terhadap terdakwa lebih berat sebagai bentuk efek jera dan penghormatan terhadap supremasi hukum. sidang lanjutan akan digelar pekan depan untuk mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan