Pemerintah Resmi Naikan UMP 6,5 Persen : Angin Segar bagi Pekerja !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 03 Dec 2024 - 20:46

Para pekerja dan buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi melakukan menuntut hak mereka. -Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM – Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), yang diprediksi mengalami kenaikan signifikan dalam besaran UMP.

Dengan kenaikan 6,5 persen tersebut, UMP Sumsel 2025 diperkirakan akan mencapai Rp3.681.571, yang berarti ada penambahan sekitar Rp224.697 dari UMP tahun sebelumnya, yaitu Rp3.456.874.

Kenaikan ini memberikan harapan bagi pekerja yang selama ini merasa tertekan dengan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.

Keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 disambut dengan beragam tanggapan dari pekerja swasta atau buruh di Sumatera Selatan (Sumsel).

Kenaikan tersebut, yang diperkirakan akan membawa UMP Sumsel menjadi Rp3.681.571, mendapat sambutan positif, namun juga diiringi sejumlah harapan dan keprihatinan terkait realitas ekonomi yang ada di lapangan.

Bagi sebagian besar pekerja swasta dan buruh di Sumsel, kenaikan UMP 6,5 persen ini merupakan angin segar.

Banyak dari mereka yang merasa beban hidup semakin berat akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Misalnya, Iza, salah pekerja swasta di Palembang, mengatakan, kenaikan tersebut telah cukup membantu meskipun tidak cukup besar, tapi bisa sedikit meringankan beban hidup sehari-hari yang semakin mahal.

Senada diungkapkan Faisal, warga Kota Palembang lainnya.

pemerintah resmi naikan ump 6,5 persen : angin segar bagi pekerja !                            koranpalpos.com – pemerintah pusat melalui presiden prabowo subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (ump) untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
keputusan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh indonesia, termasuk di wilayah sumatera selatan (sumsel), yang diprediksi mengalami kenaikan signifikan dalam besaran ump.
dengan kenaikan 6,5 persen tersebut, ump sumsel 2025 diperkirakan akan mencapai rp3.681.571, yang berarti ada penambahan sekitar rp224.697 dari ump tahun sebelumnya, yaitu rp3.456.874.
kenaikan ini memberikan harapan bagi pekerja yang selama ini merasa tertekan dengan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 3 desember 2024 : sebagian besar daerah diguyur hujan ! 
baca juga:presiden tegaskan kenaikan gaji guru asn dan non-asn !
keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan upah minimum provinsi (ump) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 disambut dengan beragam tanggapan dari pekerja swasta atau buruh di sumatera selatan (sumsel).
kenaikan tersebut, yang diperkirakan akan membawa ump sumsel menjadi rp3.681.571, mendapat sambutan positif, namun juga diiringi sejumlah harapan dan keprihatinan terkait realitas ekonomi yang ada di lapangan.
bagi sebagian besar pekerja swasta dan buruh di sumsel, kenaikan ump 6,5 persen ini merupakan angin segar.
banyak dari mereka yang merasa beban hidup semakin berat akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
baca juga:2 pelajar putri di palembang yang dilaporkan hilang ditemukan di yogyakarta : begini kondisinya !
baca juga: judol menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental pemuda
misalnya, iza, salah pekerja swasta  di palembang, mengatakan, kenaikan tersebut telah cukup membantu meskipun tidak cukup besar, tapi bisa sedikit meringankan beban hidup sehari-hari yang semakin mahal.
senada diungkapkan faisal, warga kota palembang lainnya.
menurutnya, kenaikan ump ini memberi harapan baru, meski masih banyak tantangan ke depan.
"saya berharap pemerintah dapat terus memperhatikan kondisi lapangan kerja dan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja, " ujarnya, selasa (3/12). 
baca juga:20 ribu pelari ramaikan sumsel run 2024 
baca juga:pj gubernur sumsel sampaikan 7 pesan presiden dalam peringatan hut korpri ke- 53 
namun walau kenaikan 6,5 persen disambut baik, tidak sedikit pekerja yang merasa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
beberapa pekerja berharap agar pemerintah lebih memperhatikan faktor inflasi dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. 
santoso, seorang salah seorang buruh di mura mengatakan, meskipun kenaikan ump ini bisa membantu, tetapi harga-harga barang terus naik, jadi kenaikan upah ini masih terasa kurang.
pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi ini.
rina, salah seorang yang bekerja di sektor ritel di sumsel, juga mengungkapkan hal serupa.
"saya berharap pemerintah bisa menyesuaikan kenaikan ini dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak. kalau hanya naik sedikit, itu mungkin hanya bisa menutupi sebagian kebutuhan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup," tuturnya.
selain itu, pekerja juga berharap agar pemerintah lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan upah minimum sektoral, yang sering kali menghadapi kendala dalam proses negosiasi bipartit. 
"pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam penetapan upah," ujarnya.
terpisah, ketua serikat buruh sejahtera indonesia (sbsi) kabupaten musi banyuasin (muba), anton menyatakan, sebagai serikat buruh di tingkat kabupaten, pihaknya belum dapat memberikan penilaian final mengenai apakah angka tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
anton menjelaskan, angka kenaikan ump 6,5% yang diumumkan oleh presiden prabowo telah melalui berbagai tahapan perundingan dan mendengarkan masukan dari dewan pengurus pusat (dpp) masing-masing serikat pekerja/buruh.
"keputusan tersebut telah melalui diskusi yang panjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk serikat buruh di tingkat pusat," ujar anton.
namun, anton menegaskan bahwa di tingkat kabupaten, belum ada undangan resmi untuk membahas upah minimum kabupaten (umk) tahun 2025.
oleh karena itu, dia belum dapat memberikan penilaian yang lebih dalam mengenai dampak keputusan tersebut di tingkat lokal.
"untuk memberikan keterangan yang lebih valid, kami menunggu pemaparan dari pihak pemerintah kabupaten dan bps dalam rapat dewan pengupahan kabupaten musi banyuasin," tambahnya.
anton juga menyampaikan bahwa dalam rapat dewan pengupahan yang akan datang, pihaknya berencana mengusulkan agar upah sektoral di kabupaten muba lebih tinggi dari ump dengan selisih sekitar rp100 ribu atau lebih sedikit.
"kami akan mengusulkan agar upah sektoral lebih tinggi daripada ump, tergantung pada hasil diskusi bersama pihak-pihak terkait, termasuk apindo," lanjutnya.
terkait dengan sikap asosiasi pengusaha indonesia (apindo) yang sebelumnya menyatakan keberatan atas kenaikan ump 6,5%, anton memperkirakan bahwa sikap apindo di tingkat kabupaten kemungkinan akan serupa.
"melihat sikon saat ini melalui media massa, saya rasa apindo akan tetap menyuarakan keberatannya terhadap angka yang telah ditetapkan tersebut, termasuk di tingkat kabupaten," tandasnya.
anton berharap rapat dewan pengupahan dapat segera dilaksanakan agar pihak-pihak yang terlibat bisa menyusun keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan buruh dan keberlanjutan dunia usaha di kabupaten musi banyuasin.
sebelumnya, ump sumsel 2024 hanya mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen, sebuah angka yang relatif kecil dibandingkan dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup yang terus melonjak.
meski demikian, keputusan pemerintah untuk menaikkan ump tahun 2025 mendapat berbagai tanggapan dari pengusaha dan serikat buruh.
ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel, sumarjono saragih, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan tersebut dan memahami bahwa kenaikan ump adalah langkah yang penting untuk meningkatkan daya beli pekerja.
"kami percaya bahwa keputusan ini akan berdampak positif bagi keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta perekonomian daerah," ujar sumarjono.
namun, ia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan terkait upah minimum sektoral yang seringkali rumit dalam proses negosiasi bipartit.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan