KPK Beber Modus Korupsi Pj. Walikota Pekan Baru : Laporan Pengadaan Barang Fiktif !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 03 Dec 2024 - 13:14

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa -FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali membuat langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (2/12) malam.

Penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan pengadaan barang fiktif yang melibatkan anggaran negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan penjelasan mengenai kasus yang menimpa Risnandar Mahiwa saat ditemui di Denpasar, Bali, pada Selasa (3/12).

Menurutnya, RM ditangkap karena melakukan tindakan penipuan dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap pengadaan barang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kantor di lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.

Alex menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh Risnandar Mahiwa melibatkan manipulasi laporan keuangan yang diajukan kepada pihak berwenang.

Dalam sistem keuangan daerah, umumnya pengeluaran dapat dilakukan terlebih dahulu, dan bukti pertanggungjawabannya bisa diserahkan kemudian.

Namun, dalam kasus ini, RM diduga memanfaatkan sistem tersebut untuk melakukan tindakan ilegal.

"Informasi sementara, itu terkait dengan penggunaan uang bendahara. Di sistem keuangan daerah, memang ada pengeluaran terlebih dahulu, lalu bukti pengeluaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan kemudian," ungkap Alex.

"Namun yang terjadi di sini, RM mencantumkan berbagai item kebutuhan kantor dengan pengambilan uang cash terlebih dahulu. Setelah itu, dia membuat laporan fiktif tentang pengeluaran tersebut, padahal uangnya tidak digunakan untuk kebutuhan barang yang tertera di dalam laporan," tambahnya.

kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia kembali membuat langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menangkap penjabat (pj) wali kota pekanbaru, riau, risnandar mahiwa dalam operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan pada senin (2/12) malam.
penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan pengadaan barang fiktif yang melibatkan anggaran negara di lingkungan pemerintah kota pekanbaru.
wakil ketua kpk, alexander marwata, memberikan penjelasan mengenai kasus yang menimpa risnandar mahiwa saat ditemui di denpasar, bali, pada selasa (3/12).
baca juga:kemendagri siap ganti pj. wali kota pekanbaru usai ott kpk
baca juga: kpk segel ruang kerja gubernur dan sekda bengkulu pasca ott
menurutnya, rm ditangkap karena melakukan tindakan penipuan dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap pengadaan barang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kantor di lingkup pemerintah kota pekanbaru.
alex menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh risnandar mahiwa melibatkan manipulasi laporan keuangan yang diajukan kepada pihak berwenang.
dalam sistem keuangan daerah, umumnya pengeluaran dapat dilakukan terlebih dahulu, dan bukti pertanggungjawabannya bisa diserahkan kemudian.
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
namun, dalam kasus ini, rm diduga memanfaatkan sistem tersebut untuk melakukan tindakan ilegal.
"informasi sementara, itu terkait dengan penggunaan uang bendahara. di sistem keuangan daerah, memang ada pengeluaran terlebih dahulu, lalu bukti pengeluaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan kemudian," ungkap alex.
"namun yang terjadi di sini, rm mencantumkan berbagai item kebutuhan kantor dengan pengambilan uang cash terlebih dahulu. setelah itu, dia membuat laporan fiktif tentang pengeluaran tersebut, padahal uangnya tidak digunakan untuk kebutuhan barang yang tertera di dalam laporan," tambahnya.
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
modus ini bukanlah hal baru, menurut alexander. dalam praktiknya, pengadaan barang fiktif seperti ini sudah lama terjadi di berbagai daerah.
salah satu contoh yang disebutkan oleh alex adalah pengadaan alat tulis kantor yang diklaim telah dibeli, namun pada kenyataannya barang tersebut tidak ada.
"contohnya adalah pengadaan alat tulis kantor. rm diduga memanipulasi dengan bukti kwitansi, namun kenyataannya barang tersebut tidak ada," kata alex.
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
baca juga:richard cahyadi segera disidang di pn tipikor palembang kasus korupsi santan : ini pasal yang menjeratnya ! 
"dia hanya membuat kwitansi untuk pembelian barang, sementara barangnya sendiri tidak pernah ada," lanjutnya.
tindakan yang dilakukan oleh risnandar mahiwa dinilai sangat merugikan negara dan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pemerintah kota, justru disalahgunakan.
dalam hal ini, kpk telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para auditor, untuk memastikan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang seperti ini dapat diungkap secara transparan.
wakil ketua kpk tersebut menambahkan bahwa modus laporan fiktif seperti ini sudah lama terjadi, bahkan sudah berlangsung selama 20 tahun sejak dia pertama kali menjadi auditor.
meskipun demikian, praktik semacam ini terus dilakukan oleh sejumlah pihak yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan anggaran negara.
"saya sudah 20 tahun menjadi auditor dan telah menemukan kasus serupa sebelumnya. ternyata, praktik ini masih terus dilakukan. ini yang harus kita lawan," tegas alex.
"praktik seperti ini sangat merugikan negara dan harus dihentikan agar ke depannya tidak ada lagi orang yang berani melakukan hal yang sama," tambahnya.
setelah penangkapan yang dilakukan pada malam hari tanggal 2 desember, kpk kemudian membawa risnandar mahiwa beserta sejumlah pihak lainnya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
namun, hingga saat ini, alex mengungkapkan bahwa belum ada konfirmasi pasti terkait jumlah orang yang ditangkap bersama dengan rm.
meskipun begitu, dia menegaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan tersebut merupakan aparatur sipil negara (asn) yang berperan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemkot pekanbaru.
"para pihak yang diamankan tidak melibatkan pihak swasta. jika kasusnya hanya terkait dengan pertanggungjawaban fiktif, maka yang bisa melakukannya hanya asn atau penyelenggara negara. tidak ada keterlibatan pihak swasta, kecuali jika ada kasus mark-up proyek atau pengaturan lelang," ujar alexander.
penangkapan pj wali kota pekanbaru ini kembali menunjukkan komitmen kpk dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan.
masyarakat diharapkan dapat mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh kpk, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran negara dan penggunaan dana publik.
selain itu, diharapkan juga dapat ada peningkatan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di seluruh lapisan pemerintahan daerah.
kpk juga berharap dengan adanya ott ini, akan memberi efek jera bagi oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan sistem keuangan untuk kepentingan pribadi.
penangkapan pejabat tinggi seperti pj wali kota pekanbaru menjadi contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum, meskipun menjabat di posisi strategis dalam pemerintahan.
kini, risnandar mahiwa beserta pihak terkait lainnya sedang menjalani pemeriksaan intensif.
kpk akan melanjutkan proses hukum dan mengungkap lebih dalam terkait dengan modus-modus pengadaan barang fiktif yang telah dilakukan.
proses pemeriksaan juga diharapkan bisa membuka lebih banyak informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam skema penyalahgunaan wewenang tersebut.
kpk juga menekankan bahwa meskipun penangkapan ini menonjolkan kasus pengadaan barang fiktif, namun mereka akan terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi lainnya yang merugikan negara dan masyarakat.
"kami tidak akan berhenti di sini. kpk akan terus bekerja untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil," kata alexander marwata menutup penjelasannya.
kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kpk akan terus mengawasi dan menindak setiap tindakan korupsi di berbagai level pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
penangkapan pj wali kota pekanbaru menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta memberikan sinyal tegas bahwa korupsi tidak akan ditoleransi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan