Kemendagri Siap Ganti Pj. Wali Kota Pekanbaru Usai OTT KPK

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 03 Dec 2024 - 12:29

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menegaskan RT/RW adalah lembaga pemerintah dan tidak dibenarkan digunakan untuk menghimpun warga ikut kampanye-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menyikapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penjabat (Pj.) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

Risnandar yang terjaring OTT di Pekanbaru, Riau, segera digantikan demi menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan di kota tersebut.

“Kemendagri segera menugaskan seorang ASN Pimpinan Tinggi Pratama untuk menggantikan yang bersangkutan sebagai Pj. Wali Kota Pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu,” ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya kepada ANTARA, Selasa (3/12).

Wamendagri menjelaskan, pergantian tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pemerintahan di Pekanbaru pasca-kasus yang mencoreng nama baik institusi.

Langkah ini menjadi wujud komitmen Kemendagri dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas penyelenggara negara.

“Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi semua Penjabat (Pj.) dan kepala daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan korupsi. Jika terbukti bersalah, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas Bima Arya.

Wamendagri menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sering kali mengingatkan para Pj. dan kepala daerah untuk menjaga integritas serta menjauhi perilaku koruptif.

Pesan tersebut kerap disampaikan melalui berbagai pertemuan resmi, termasuk melalui aplikasi telekonferensi.

Risnandar Mahiwa, sebelum tersandung kasus ini, dikenal sebagai seorang ASN yang memiliki rekam jejak baik di Kemendagri.

kemendagri siap ganti pj. wali kota pekanbaru usai ott kpk                            koranpalpos.com - kementerian dalam negeri (kemendagri) bergerak cepat menyikapi kasus operasi tangkap tangan (ott) oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap penjabat (pj.) wali kota pekanbaru, risnandar mahiwa.
risnandar yang terjaring ott di pekanbaru, riau, segera digantikan demi menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan di kota tersebut.
“kemendagri segera menugaskan seorang asn pimpinan tinggi pratama untuk menggantikan yang bersangkutan sebagai pj. wali kota pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu,” ungkap wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto dalam keterangannya kepada antara, selasa (3/12).
baca juga: kpk segel ruang kerja gubernur dan sekda bengkulu pasca ott
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
wamendagri menjelaskan, pergantian tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pemerintahan di pekanbaru pasca-kasus yang mencoreng nama baik institusi.
langkah ini menjadi wujud komitmen kemendagri dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas penyelenggara negara.
“kejadian ini menjadi peringatan keras bagi semua penjabat (pj.) dan kepala daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan korupsi. jika terbukti bersalah, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas bima arya.
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
wamendagri menambahkan, menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian sering kali mengingatkan para pj. dan kepala daerah untuk menjaga integritas serta menjauhi perilaku koruptif.
pesan tersebut kerap disampaikan melalui berbagai pertemuan resmi, termasuk melalui aplikasi telekonferensi.
risnandar mahiwa, sebelum tersandung kasus ini, dikenal sebagai seorang asn yang memiliki rekam jejak baik di kemendagri.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
selama menjabat sebagai direktur organisasi kemasyarakatan, risnandar menunjukkan kinerja yang memuaskan, sehingga dipercaya menjadi pj. wali kota pekanbaru.
“selama ini, evaluasi terhadap kerjanya sebagai pj. wali kota pekanbaru termasuk bagus. namun, kasus ini sangat disayangkan karena mencoreng reputasi yang sebelumnya baik,” ujar bima arya.
risnandar dilantik sebagai pj. wali kota pekanbaru oleh pj. gubernur riau sofyan franyata hariyanto pada 22 mei 2024.
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
penunjukannya dilakukan dengan harapan mampu menjaga stabilitas pemerintahan di pekanbaru selama masa transisi hingga pemilihan kepala daerah definitif.
kpk mengonfirmasi bahwa ott terhadap risnandar dilakukan pada senin (2/12) di pekanbaru, riau.
wakil ketua kpk, nurul ghufron, menyatakan bahwa tangkap tangan ini merupakan bagian dari upaya lembaga tersebut dalam memberantas praktik korupsi yang melibatkan pejabat penyelenggara negara.
“benar, kpk telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah pekanbaru, riau,” kata nurul ghufron.
meski demikian, hingga kini kpk masih melakukan pendalaman terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan risnandar.
informasi lebih lanjut mengenai modus dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini akan diumumkan setelah proses pemeriksaan selesai.
kasus ini memunculkan keprihatinan di tengah masyarakat pekanbaru yang berharap memiliki pemimpin yang bersih dan berintegritas.
beberapa pihak menyayangkan bahwa praktik korupsi masih terjadi di kalangan pejabat tinggi, khususnya di saat masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
“sebagai warga pekanbaru, kami kecewa dengan berita ini. kami berharap pemerintah segera menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” ujar rian, seorang warga pekanbaru.
di sisi lain, pengamat politik dan pemerintahan menyarankan agar kemendagri memperketat seleksi dan pengawasan terhadap pejabat yang diangkat sebagai pj. kepala daerah.
menurut mereka, integritas calon harus menjadi prioritas utama dalam proses seleksi, bukan semata-mata berdasarkan kinerja teknis.
kemendagri memastikan bahwa proses penggantian pj. wali kota pekanbaru akan dilakukan secepatnya untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan.
seorang asn dengan jabatan pimpinan tinggi pratama akan ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan di pekanbaru.
selain itu, kemendagri juga berencana untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap para kepala daerah, termasuk pj., guna mencegah terulangnya kasus serupa.
langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi korupsi dalam bentuk apa pun. kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak,” pungkas bima arya.
dengan pergantian pj. wali kota pekanbaru, diharapkan pemerintahan kota dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
kejadian ini juga menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan