Dinas PMD Ogan Ilir Dituding Hamburkan Uang Rp 340 Juta di Tengah Efesiensi: BKAD dan Kades Beri Penjelasan

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Maryati |

Rabu , 22 Oct 2025 - 19:24

penyelenggara Bimtek dan para kepala desa gelar konfresni pers untuk klarifikasi secara terbuka terkiat pelaksanaan bimtek dan aturan yang menjadi payung hukum kegiatan. -Foto: Isro Antoni-

KORANPALPOS.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir menjadi sorotan setelah muncul tudingan bahwa instansi tersebut telah menghambur-hamburkan uang di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Tudingan ini muncul lantaran adanya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk kepala desa dan operator desa dengan total dana mencapai Rp 340 juta, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan informasi yang beredar, dana tersebut dihimpun dari 227 desa di Ogan Ilir dengan kontribusi sebesar Rp 1,5 juta per desa.

Kegiatan bimtek ini disebut-sebut menguras anggaran cukup besar di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi penggunaan dana publik.

Namun, pihak penyelenggara dan para kepala desa langsung menepis tudingan itu dengan memberikan klarifikasi terbuka kepada media, Rabu (22/10/2025).

Kepala Desa Tanjung Dayang Utara, Farhan, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek tersebut sah secara regulasi. Menurutnya, dasar pelaksanaan kegiatan ini tertuang dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) berperan sebagai penyelenggara kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas kepala desa dan operator desa tersebut.

“BKAD dibentuk berdasarkan musyawarah antar desa di tiap kecamatan dan disahkan melalui SK kepala desa. Unsurnya terdiri dari perangkat desa dan anggota BPD. Kegiatan ini juga telah dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa,” terang Farhan.

Ia menambahkan, karena kegiatan ini diikuti seluruh kepala desa di 16 kecamatan di Ogan Ilir, otomatis total dananya besar.

dinas pmd ogan ilir dituding hamburkan uang rp 340 juta di tengah efesiensi: bkad dan kades beri penjelasan                             koranpalpos.com - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten ogan ilir menjadi sorotan setelah muncul tudingan bahwa instansi tersebut telah menghambur-hamburkan uang di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 
tudingan ini muncul lantaran adanya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk kepala desa dan operator desa dengan total dana mencapai rp 340 juta, yang bersumber dari alokasi dana desa (add).
berdasarkan informasi yang beredar, dana tersebut dihimpun dari 227 desa di ogan ilir dengan kontribusi sebesar rp 1,5 juta per desa. 
baca juga:muba tetap perkasa pimpin klasemen porprov xv sumsel 
baca juga:operator dan kades di oi ikut pelatihan aplikasi siskeudes non-tunai dan jaga desa
kegiatan bimtek ini disebut-sebut menguras anggaran cukup besar di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi penggunaan dana publik. 
namun, pihak penyelenggara dan para kepala desa langsung menepis tudingan itu dengan memberikan klarifikasi terbuka kepada media, rabu (22/10/2025).
kepala desa tanjung dayang utara, farhan, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek tersebut sah secara regulasi. menurutnya, dasar pelaksanaan kegiatan ini tertuang dalam permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang kerjasama antar  desa. 
baca juga:festival literasi 2025: lubuklinggau tanamkan budaya membaca untuk generasi juara
baca juga:bupati toha tohet: terus jaga nilai keagamaan, kebangsaan, serta menjadi teladan akhlak di tengah masyarakat
dalam aturan itu disebutkan bahwa badan kerjasama antar desa (bkad) berperan sebagai penyelenggara kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas kepala desa dan operator desa tersebut.
“bkad dibentuk berdasarkan musyawarah antar desa di tiap kecamatan dan disahkan melalui sk kepala desa. unsurnya terdiri dari perangkat desa dan anggota bpd. kegiatan ini juga telah dianggarkan dalam apbdes masing-masing desa,” terang farhan. 
ia menambahkan, karena kegiatan ini diikuti seluruh kepala desa di 16 kecamatan di ogan ilir, otomatis total dananya besar. 
baca juga:tumbuhkan budaya literasi lewat lomba menulis
baca juga:edison ajak santri jadi penggerak kemajuan
“kami tidak bisa menggelar bimtek di luar kabupaten karena dilarang aturan, sehingga pelaksanaannya dilakukan di gedung perkantoran terpadu tanjung senai, indralaya, dengan sistem empat klaster,” tambahnya.
sementara, elvis, kepala desa sukaraja baru, meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menyikapi persoalan ini secara bijak.
ia menegaskan bahwa kegiatan bimtek masih berlangsung dan belum tepat jika sudah disimpulkan sebagai pemborosan.
baca juga:dkukm muara enim bekali 70 masyarakat kurang mampu buka keterampilan pangkas rambut & tata rias
baca juga:humas polri berusia 74 tahun, begini cara polres oki memperingatinya!
“bkad selaku pelaksana akan membuka dan memberikan laporan secara transparan terkait anggaran kegiatan ini. semua realisasi dana rp 1,5 juta per desa akan disampaikan kepada masing-masing kepala desa,” ujar elvis.
ruslan, ketua bkad indralaya induk, juga membenarkan bahwa total dana yang digunakan memang mencapai rp 340 juta. namun, menurutnya, angka tersebut wajar karena kegiatan melibatkan seluruh desa di ogan ilir.
“dana rp 1,5 juta dari setiap desa itu digunakan untuk kebutuhan konsumsi peserta, transportasi, hingga kuota internet bagi operator desa. pelaksanaannya pun dibagi menjadi empat klaster agar efektif,” jelasnya.
ruslan menegaskan, bimtek tersebut justru mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih profesional dan transparan. 
“materi pelatihan juga mencakup penerapan sistem keuangan desa secara non-tunai, bekerja sama dengan bank sumsel babel dan kpp pratama kayuagung. jadi ini bukan pemborosan, melainkan investasi peningkatan kapasitas agar pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel dan transparan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan