KPK Tepis Isu Politis Dalam OTT Gubernur Bengkulu : Penegakan Hukum Murni, Masyarakat Jangan Terprovokasi !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 18:20

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri (kiri), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (tengah), dan ajudan Gubernur Bengkulu Evrianshah yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasa-Foto : Dokumen Palpos-

Namun, Alexander menjelaskan bahwa waktu OTT tersebut didasarkan pada informasi konkret mengenai adanya penyerahan uang.

“Kegiatan penyelidikan sebenarnya sudah berlangsung lama. Informasi mengenai penyerahan uang inilah yang menjadi puncaknya, sehingga penindakan harus dilakukan saat itu juga,” tambah Alexander.

Langkah tersebut, menurutnya, adalah bagian dari strategi KPK untuk memastikan barang bukti dan pelaku utama dapat diamankan tanpa hambatan.

Dalam OTT yang berlangsung Sabtu malam, penyidik KPK menangkap delapan orang, termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Selain RM, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Gubernur, Evriansyah alias Anca, turut diamankan.

Lima orang lainnya yang ditangkap adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Saidirman,

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Syarifudin,

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Syafriandi,

4. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, Ferry Ernest Parera,

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Tejo Suroso.

kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan tegas menepis anggapan adanya muatan politis dalam operasi tangkap tangan (ott) terhadap gubernur bengkulu rohidin mersyah (rm).
operasi yang dilakukan hanya beberapa hari menjelang pilkada serentak itu sempat memicu spekulasi publik.
namun kpk menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan murni langkah hukum atas dugaan tindak pidana korupsi.
wakil ketua kpk, alexander marwata, menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan pemerasan oleh rm telah berlangsung sejak juli 2024.
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
dugaan korupsi tersebut melibatkan pemaksaan pembayaran iuran oleh sejumlah pegawai di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
“apakah ada nuansa politis? saya kira tidak. penyelidikan ini sudah lama, bahkan sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah. jadi, tidak ada kaitannya dengan pilkada,” kata alexander dalam konferensi pers di jakarta, senin (25/11).
alexander menegaskan bahwa laporan awal berasal dari masyarakat dan beberapa pegawai yang keberatan atas iuran yang diminta.
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
hal ini menjadi dasar bagi kpk untuk memulai penyelidikan yang akhirnya mencapai puncaknya dengan ott.
“ini murni langkah penegakan hukum, tidak ada kaitannya dengan partai politik tertentu atau motif untuk menjegal pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
ott terhadap gubernur rohidin mersyah yang dilakukan sabtu (23/11) malam, hanya beberapa hari sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 november, menuai berbagai spekulasi.
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
namun, alexander menjelaskan bahwa waktu ott tersebut didasarkan pada informasi konkret mengenai adanya penyerahan uang.
“kegiatan penyelidikan sebenarnya sudah berlangsung lama. informasi mengenai penyerahan uang inilah yang menjadi puncaknya, sehingga penindakan harus dilakukan saat itu juga,” tambah alexander.
langkah tersebut, menurutnya, adalah bagian dari strategi kpk untuk memastikan barang bukti dan pelaku utama dapat diamankan tanpa hambatan.
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
dalam ott yang berlangsung sabtu malam, penyidik kpk menangkap delapan orang, termasuk gubernur bengkulu rohidin mersyah.
selain rm, sekretaris daerah bengkulu isnan fajri dan ajudan gubernur, evriansyah alias anca, turut diamankan.
lima orang lainnya yang ditangkap adalah:
1. kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, saidirman,
2. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi, syarifudin,
3. kepala dinas kelautan dan perikanan, syafriandi,
4. kepala biro pemerintahan dan kesra, ferry ernest parera,
5. kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang (pupr), tejo suroso.
penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai rp7 miliar yang diduga hasil pemerasan.
uang tersebut, menurut kpk, merupakan bagian dari iuran yang diminta oleh rm dan timnya dari sejumlah pejabat dan instansi di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
setelah dilakukan pemeriksaan intensif di gedung merah putih kpk, jakarta, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama, yaitu rohidin mersyah (rm), isnan fajri (if), dan evriansyah alias anca (ev).
“kpk menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sedangkan lima lainnya dipulangkan karena belum ditemukan cukup bukti keterlibatan mereka,” ujar alexander.
ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan negara (rutan) cabang kpk untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.
ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12 b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
pasal tersebut mengatur mengenai larangan pemerasan dalam jabatan, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
ancaman hukuman bagi pelanggaran ini bisa mencapai 20 tahun penjara.
penangkapan rohidin mersyah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan pemerhati hukum.
sebagian pihak memuji langkah cepat kpk dalam memberantas korupsi di daerah, namun ada pula yang mengaitkannya dengan dinamika politik menjelang pilkada.
alexander marwata menegaskan bahwa kpk tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau opini publik dalam menjalankan tugasnya.
ia juga meminta masyarakat untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
“kami harap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak berdasar. kpk bekerja berdasarkan bukti dan fakta hukum, bukan atas dasar kepentingan tertentu,” katanya.
operasi ini menjadi salah satu dari serangkaian upaya kpk dalam mempersempit ruang gerak korupsi di daerah.
dalam beberapa tahun terakhir, kpk mencatat meningkatnya jumlah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di pemerintah daerah, termasuk praktik pemerasan dan gratifikasi.
“ini adalah bukti bahwa korupsi bukan hanya persoalan di pusat, tetapi juga di daerah. kami akan terus bekerja untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas alexander.
kpk mengimbau para pejabat pemerintah untuk bekerja dengan integritas dan menjauhi praktik-praktik korupsi.
alexander juga meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan dugaan korupsi dengan memberikan informasi yang valid.
“korupsi adalah musuh bersama. kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. laporkan kepada kami jika menemukan indikasi korupsi di lingkungan anda,” ujarnya.
kasus ott gubernur bengkulu ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas di lingkungan pemerintahan, terutama menjelang momen-momen politik seperti pilkada.
kpk menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah hasil rekayasa politik, melainkan murni penegakan hukum berdasarkan laporan masyarakat dan bukti yang valid.
dengan langkah ini, kpk berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memberi peringatan tegas kepada pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.