Tolak Politik Uang ! Pilih Pemimpin Pro Rakyat di Pilkada 2024

Reporter: Erika |

Editor: Dahlia |

Kamis , 21 Nov 2024 - 20:32

Ilustrasi tolak politik uang di Pilkada 2024.-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Menjelang Pilkada serentak 2024, seruan untuk menolak politik uang semakin nyaring di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan.

Masyarakat, akademisi, tokoh agama, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergandengan tangan mengampanyekan pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada rakyat tanpa terlibat dalam praktik curang.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menyatakan bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang terus diperketat, terutama menjelang hari pencoblosan.

"Kami mengantisipasi peralihan praktik politik uang ke ranah digital, seperti penggunaan dompet digital. Ini tantangan baru yang membutuhkan strategi pengawasan yang lebih modern," ungkapnya.

Menurut Kurniawan, praktik politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

"Kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat TPS, demi memastikan Pilkada bersih dari politik uang," tegasnya.

Sejauh ini, Bawaslu Sumsel telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan politik uang, baik dalam bentuk pembagian sembako maupun aktivitas di media sosial.

"Untuk itu, kita memperluas pengawasan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan petugas yang bergerak secara mobile," tambahnya.

Bahkan pihaknya telah menerima informasi terkait pembagian sembako dan uang, serta isu-isu di media sosial.

tolak politik uang ! pilih pemimpin pro rakyat di pilkada 2024                              koranpalpos.com - menjelang pilkada serentak 2024, seruan untuk menolak politik uang semakin nyaring di berbagai daerah, termasuk sumatera selatan. 
masyarakat, akademisi, tokoh agama, hingga badan pengawas pemilu (bawaslu) bergandengan tangan mengampanyekan pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada rakyat tanpa terlibat dalam praktik curang.  
ketua bawaslu sumsel, kurniawan, menyatakan bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang terus diperketat, terutama menjelang hari pencoblosan. 
"kami mengantisipasi peralihan praktik politik uang ke ranah digital, seperti penggunaan dompet digital. ini tantangan baru yang membutuhkan strategi pengawasan yang lebih modern," ungkapnya.  
baca juga:kampanye akbar ngesti-amin : ribuan masyarakat padati lapangan eks polsek prabumulih timur
baca juga:akademisi : minimal ada aturan sanksi bagi asn pelanggar netralitas !
menurut kurniawan, praktik politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. 
"kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat tps, demi memastikan pilkada bersih dari politik uang," tegasnya. 
sejauh ini, bawaslu sumsel telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan politik uang, baik dalam bentuk pembagian sembako maupun aktivitas di media sosial. 
baca juga:muhammad farid tegaskan komitmen banyuasin zero konflik
baca juga:optimis pelaksanaan pilkada di muara enim berjalan sukses
"untuk itu, kita memperluas pengawasan hingga tingkat tempat pemungutan suara (tps), dengan petugas yang bergerak secara mobile," tambahnya.
bahkan pihaknya telah menerima informasi terkait pembagian sembako dan uang, serta isu-isu di media sosial.
tapi hal itu sebagiannya merupakan kritik antar pasangan calon, belum mengarah ke ujaran kebencian,
kurniawan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran.
baca juga:debat kedua pilkada muba 2024 diwarnai kericuhan
baca juga:pengawasan ketat : bawaslu prabumulih tingkatkan patroli jelang pemungutan suara !
"kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat tps, terkait pembagian sembako atau uang yang mencurigakan," tegasnya.
ia mengakui bahwa penindakan praktik politik uang tidak mudah. "politik uang sulit dibuktikan jika tidak ada unsur ajakan memilih dalam transaksi. misalnya, pemberian sembako tanpa disertai ajakan langsung atau bukti lain, seperti kartu nama atau stiker," bebernya.
untuk itu ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menolak adanya praktik politik uang, hal ini sangat merugikan karena tidak memilih berdasarkan hati nurani dan berdasarkan penilaian.
"hal inilah yang harus dihindari masyarakat, agar tidak salah memilih pemimpin," bebernya.
sementara akademisi yang juga pengamat politik, dr. muhammad husni thamrin, mengingatkan bahwa politik uang melahirkan pemimpin bermental korup. 
"pemimpin yang terpilih melalui cara ini cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan rakyat," ujarnya. 
husni menambahkan, hanya pemimpin pro-rakyat yang mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.  
sebab sebagai rakyat memilih pemimpin yang sudah selayaknya menempatkan kepentingan publik dalam prioritas kebijakannya. 
"saya percaya bahwa semua kandidat pasti menempatkan kepentingan publik di atas semua kepentingan," urai dr. muhammad husni thamrin.
sehingga tinggal rakyat memilih siapa yang menurut mereka paling pro rakyat. dan yang paling penting lagi adalah memilih pemimpin yang berusaha meraih simpati dengan cara-cara yang jujur dan bermartabat. 
"jangan pilih calon yang mencoba merayu publik dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak bermartabat," tambahnya. 
termasuk tolak calon yang mencoba "menyuap" dengan politik uang. "hal ini sangat tidak benar, walaupun sifatnya memberikan bantuan atau semacamnya tapi niat dibalik itu tidaklah benar," jelas dia.
senada dengan itu, direktur eksekutif pusat studi kebijakan dan politik (pskp), dr. ade indra chaniago, menyebutkan bahwa rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi penyebab suburnya praktik politik uang. 
"jika masyarakat cerdas, politik uang akan sulit berkembang. pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk menciptakan pemilih rasional," katanya.  
menurut ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 
"hanya sekitar 10 persen pemilih di indonesia yang rasional. sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. jika masyarakat cerdas, praktik money politic akan sulit berkembang," tambahnya.  
sementara tokoh agama palembang, kh masagus ahmad fauzan yayan sq, menekankan pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan adil. 
"dalam islam, pemimpin dituntut untuk berpihak kepada rakyat kecil dan menghindari praktik curang seperti politik uang," jelasnya. 
ia mengingatkan masyarakat agar memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming uang.  
"jadi yang kita maksud dengan adil itu, bukan melakukan penindasan tapi memang seorang pemimpin harus berpihak kepada rakyatnya, khususnya rakyat kecil," urainya.
ketika ada perselisihan, seperti sengketa antara pengusaha dengan buruh maka dalam islam seorang pemimpin harus berpihak kepada buruh.
"kita berharap melalui pilkada, akan melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat," aku dia.
tapi untuk pendidikan dalam politik masyarakat harus cerdas jangan mau dimanfaatkan untuk suaranya untuk lima tahun dengan cara dibayar dengan nominal tertentu.
hal ini akan berdampak kepada masyarakat, untuk itu saatnya memilih pemimpin yang betul-betul paham dengan rakyat baik keinginan, kebutuhan dan lainnya yang diinginkan oleh rakyat.
"kita harus berani menolak praktik politik uang, jangan mau dimanfaatkan dengan dibeli suaranya menggunakan uang," paparnya.
pilkada tahun ini, sambung dia, masyarakat harus cerdas agar bisa memilih seorang pemimpin yang luar biasa. 
"melalui pilkada serentak kita berharap mendapatkan pemimpin pro rakyat bukan pro oligarkhi. harus hendaknya cerdas dalam menentukan pilihan," cetusnya.
tokoh masyarakat sumsel, kemas a.r. panji, juga menyerukan hal serupa. "suara kita sangat berharga. jangan sampai dijual murah.
pilihlah pemimpin yang benar-benar pro-rakyat dan memiliki visi yang jelas," katanya.  
ia menuturkan, bahwa secara pribadi sangat menolak adanya praktik politik uang itu.
"alhamdulillah saya sendiri hingga saat ini tidak pernah mendapatkan manfaat dari hal itu, dan memilih berdasarkan pilihan kita," ungkapnya.
dengan melakukan penolakan itu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dapat pro ke rakyat, dengan tidak melakukan praktik politik uang tersebut.
deputi komunitas masyarakat anti korupsi (k-maki), ir ferry kurniawan  menegaskan, politik uang adalah akar dari berbagai masalah bangsa.
"pemimpin hasil politik uang hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. kita harus berani menolak praktik ini demi masa depan yang lebih baik," katanya.  
dia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 
"sayangnya, pendidikan politik saat ini sangat minim. tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," katanya. 
gerakan anti-politik uang di sumsel menjadi contoh nyata semangat masyarakat untuk menjaga integritas pilkada 2024.
dengan memilih pemimpin yang jujur, cerdas, dan pro-rakyat, diharapkan pilkada tahun ini bisa membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.