17. Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Rp44.700.000 (Pengadaan Langsung APBN)
18. Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya Kegiatan Belanja Langganan Listrik Rp33.120.000 (Pengadaan Langsung APBN)
19. Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya Kegiatan Belanja Langganan Air Rp4.816.000 (Pengadaan Langsung APBN)
20. Belanja Jasa Lainnya berupa Belanja Jasa Internet Rp18.000.000 (Pengadaan Langsung APBN)
21. Koordinasi dengan Instansi Terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih dan TPS Khusus Rp9.600.000 (Pengadaan Langsung APBN)
22. Belanja Bahan Kegiatan Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi dan Evaluasi Rp10.261.000 (Pengadaan Langsung APBN)
23. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kegiatan Biaya Diklat Rp15.000.000 (Pengadaan Langsung APBN)
24. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi/Monitoring/Bimtek Rp17.425.000 (Pengadaan Langsung APBN)
Selain itu, terdapat anggaran swakelola dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp920.390.000 (APBN)
2. Belanja Honor Output Kegiatan Rp291.800.000 (APBN)
3. Honorarium Badan Adhoc Pileg 2024 Rp7.870.000.000 (APBN)
4. Dukungan Operasional Badan Adhoc Pemilu 2024 / Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp1.187.000.000 (APBN)
5. Belanja Honor dan Output Kegiatan Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran Rp55.050.000 (APBN)
Bony Belitong menjelaskan bahwa untuk acara launching Pilkada serentak oleh KPU Lubuklinggau pada Minggu, 9 Juni 2024, belum jelas anggaran yang digunakan, apakah dari APBD Lubuklinggau atau murni APBN, karena Pilkada juga mendapat dana dari APBD.
Lebih lanjut, Bony mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi KPU Kota Lubuklinggau.