Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi mengatakan, penurunan status Bandara SMB II dari internasional ke domestik merupakan hal yang memprihatinkan bagi warga Sumatera Selatan.
Karena lanjut Thamrin, bandara tersebut telah beroperasi sebagai bandara internasional selama 54 tahun.
"Penurunan ini berdampak pada aktivitas perekonomian lokal, terutama dalam hal aksesibilitas langsung internasional baik untuk barang maupun mobilitas orang," ujar Thamrin, Minggu (28/4).
Dikatakannya, UMKM yang berorientasi pada ekspor, terutama ke negara tetangga, menjadi salah satu yang paling terdampak dengan meningkatnya biaya dan terbatasnya akses.
"Hal ini juga berdampak pada pariwisata, dengan potensi penurunan kedatangan wisatawan mancanegara ke Palembang," ucap Thamrin.
Meskipun lanjut dia, infrastruktur dan fasilitas pariwisata sudah cukup siap.
Selain itu masih kata Thamrin , penurunan status bandara ini menimbulkan keraguan terhadap upaya promosi Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata internasional pasca pandemi.
"Penjelasan bahwa penurunan status ini untuk fokus pada kunjungan domestik dianggap menyesatkan, karena bandara internasional tidak hanya penting untuk ke luar negeri tetapi juga untuk meningkatkan kedatangan wisman ke daerah tersebut," tandasnya.
Adanya respon yang menganggap remeh penurunan status bandara tersebut juga disayangkan karena terkesan menghina masyarakat Sumatera Selatan dan mengabaikan pentingnya bandara internasional sebagai pintu gerbang untuk pariwisata.
Sedangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Palembang, M Akbar Alfaro menyayangkan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) turun dari internasional menjadi domestik.
Bandara SMB II menurutnya, merupakan salah satu faktor penting untuk menarik investasi ke Palembang.
“Dengan status bandara internasional, akses ke Palembang akan lebih mudah dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini, ” kata Akbar. ***