Karena itu, menurut dia, analisis publik tidak boleh berhenti pada narasi sederhana bahwa MBG menyebabkan kenaikan harga.
"Jika analisis publik berhenti pada narasi sederhana 'MBG bikin harga naik' kita justru gagal melihat urgensi perbaikan mendasar untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia," sebutnya.
Para koki dari berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Tengah menjalani uji sertifikasi kompetensi kemampuan dalam menangani makanan yang sesuai standar.
Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Kota Semarang Yanti M. Sakoer di Semarang, Minggu, mengatakan, sertifikasi menggandeng lembaga profesional yang bisa memberikan referensi tentang keahlian.
"Diharapkan sumber daya manusia yang mengolah masakan program makan bergizi gratis ini memiliki kemampuan dan pengetahuan," katanya.
Selain itu, lanjut dia, seorang koki kepala di dapur MBG juga harus mampu menangani dan memiliki manajemen dalam mengatur bahan baku.
"Kalau tidak punya pengetahuan, tidak akan tahu tentang makanan yang basi atau terkontaminasi zat-zat lain," tambahnya.
Ia menuturkan SPPG harus memiliki koki yang memiliki kemampuan profesional.
Oleh karena itu, menurut dia, seleksi awal tentang kemampuan koki yang akan bertugas di dapur MBG sangat penting.
Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Gunadharma Utama, Vera Damayanti, mengatakan, terdapat beberapa tahapan ujian yang harus dilalui para koki dapur MBG tersebut.
Para koki tersebut, kata dia, harusnya menyatakan dirinya kompeten melalui ujian yang harus dijalani.
Para koki, lanjut dia, juga diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan memasaknya.
"Mereka akan diberi waktu sekitar 60 menit untuk menyiapkan beberapa menu," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pengetahuan dan sikap juga menjadi salah satu faktor penilaian dalam uji kompetensi itu.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi 1.800 orang penjamah makanan dari wilayah Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, untuk memperbaiki tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kegiatan yang berlangsung pada 4-5 Oktober 2025 ini merupakan tindak lanjut atas kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gangguan pencernaan yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penjamah pangan untuk menjamin standar keamanan pangan di lapangan.